Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kelanjutan Perhutanan Sosial

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 8 Mei 2019. Jokowi meninjau lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

Alek Karci Kurniawan
Analis Hukum dan Kebijakan Komunitas Konservasi Indonesia

Program perhutanan sosial sebenarnya masuk kebijakan pemerintahan sejak 2004. Hal ini dapat kita temukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat. Ketika itu, para pemikir dan praktisi kehutanan barangkali belum menemukan istilah yang cocok sehingga memakai "social forestry". Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, social forestry memiliki target 1 juta hektare.

Pergantian rezim dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo pada 2014 tidak menghentikan agenda social forestry. Setelah itu, istilah "perhutanan sosial" juga semakin dikenal. Kemudian target pelaksanaan dinaikkan menjadi 12,7 juta hektare. Pejabat di bawah Kementerian Kehutanan yang khusus menangani perhutanan sosial dibentuk, kelompok kerja penanganan kasus disusun, dan birokrasi disederhanakan.

Melambungnya target pelaksanaan perhutanan sosial ini dipengaruhi oleh misi Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan mengatasi kemiskinan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Tim transisi pemerintahan ketika itu, menurut Menteri Kehutanan Siti Nurbaya pada Maret 2018, malah mengusulkan target agenda ini seluas 30 persen dari hutan Indonesia. Artinya, 37 juta dari 125 juta hektare hutan dibayangkan bisa disulap menjadi perhutanan sosial (KLHK, 2018).

Dengan segala instrumen, pemerintah berusaha mengimplementasikan agenda tersebut. Sayangnya, hingga berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, perhutanan sosial baru terlaksana 18 persen. Pada akhir-akhir periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah mulai menyadari bahwa target program ini memang tidak realistis, bahkan bila target itu dipotong dua dan dibuang satu kepingnya. Maka, pada Maret 2018, target perhutanan sosial direvisi menjadi 4,38 juta hektare.

Untuk melanjutkan program perhutanan sosial pada periode keduanya, Presiden Jokowi sebaiknya mengevaluasi total perencanaan program tersebut. Pertama, tim transisi harus diambil dari orang yang benar-benar ahli dalam hal kehutanan dan kemasyarakatan. Bukan hanya pakar secara akademik, tapi juga berpengalaman dalam mendampingi masyarakat di sekitar hutan sehingga tidak berhalusinasi ketika menyusun agenda kehutanan.

Kedua, data-data tutupan hutan serta konsesi yang ada dalam kawasan hutan harus terkonsolidasi. Salah satu faktor penyebab penyusunan peta indikatif dan areal perhutanan sosial tidak jernih adalah tumpang-tindihnya data kehutanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, anggaran pelaksanaan. Indonesian Budget Center menghitung, agar mampu mencapai target 12,7 juta hektare, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp 830,58 miliar setiap tahun. Biaya itu diperlukan untuk sejumlah kebutuhan, seperti pendampingan masyarakat, sosialisasi, fasilitasi, dan verifikasi usulan penerbitan izin perhutanan sosial.

Namun alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk pemberian akses kelola perhutanan sosial punya keterbatasan. Selama 2015-2017, misalnya, pemerintah hanya sanggup menganggarkan untuk penyiapan area perhutanan sosial rata-rata Rp 38,76 miliar setiap tahun. Lalu bagaimana menutupi kekurangannya? Sebaiknya pemerintah betul-betul bersinergi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO) yang berfokus pada isu ini. Kenyataannya, cukup banyak CSO di Indonesia yang memiliki projek perhutanan sosial.

Keempat, masih banyak pemerintah daerah yang tidak mendukung atau bahkan menolak agenda perhutanan sosial dengan asumsi bakal menghambat pembangunan daerah. Pandangan tersebut sangatlah parsial dan perlu diluruskan. Secara langsung pemasukan daerah mungkin akan berkurang dengan beralihnya izin pemangkuan penguasaan hutan dari perusahaan ke masyarakat. Namun pemerintah daerah seharusnya tidak menutup mata bahwa dengan terlaksananya program perhutanan sosial juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Secara tidak langsung, dengan mendukung agenda dari pusat ini, pemerintah daerah telah menyejahterakan masyarakatnya sendiri.

Kelima, bagaimanapun, keberhasilan pengembangan perhutanan sosial bukan semata karena ada legalitas atau bantuan permodalan. Ini adalah agenda dari bawah ke atas dengan syarat mutlak mewujudkan kesuksesannya lebih ditentukan oleh sejauh mana masyarakat yang menjadi subyek dari agenda ini mampu membangun kelembagaan secara solid, baik dalam mengatur maupun membagi manfaat hutan secara adil.

Mobilisasi, menurut Suhardi Suryadi (2017), kadangkala dapat mendistorsi makna keberlanjutan kemakmuran masyarakat yang bergantung pada sistem pengelolaan hutan. Tanpa proses pelembagaan yang solid, adil, dan partisipatif, perhutanan sosial hanya berhasil di atas kertas tapi gagal di tingkat realitas.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024