Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Stop Korban Jiwa di Mesuji

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Petugas kepolisian bersama warga memindahkan korban tewas di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, 17 Juli 2019. Sebanyak empat orang dikabarkan tewas akibat bentrok dua kelompok yang diduga memperebutkan lahan garapan. Istimewa
Petugas kepolisian bersama warga memindahkan korban tewas di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, 17 Juli 2019. Sebanyak empat orang dikabarkan tewas akibat bentrok dua kelompok yang diduga memperebutkan lahan garapan. Istimewa
Iklan

Jatuhnya korban dalam bentrokan antar-warga di Mesuji, Lampung, adalah bom waktu yang bisa terulang kapan saja. Konflik agraria di sana sudah lama terjadidan tak pernah benar-benar bisa diselesaikan. Korban serupa berpotensi jatuh lagi bila pemerintah tak segera mencari solusi yang komprehensif.

Bentrokan antar-warga berlangsung di area hutan tanaman industri Register 45, Mesuji, 17 Juli lalu. Perebutan lahan garapan membuat warga kelompok Pematang Panggang Mesuji Raya dan Mekar Jaya Abadi berbenturan. Akibatnya, tiga orang tewas di tempat dan dua lainnya meninggal di rumah sakit.

Aparat pemerintah, bersama kepolisian dan TNI, memang mampu meredakan konflik tersebut, sehingga tak meluas. Tapi, belajar dari kasus-kasus sebelumnya, suasana itu hanya sementara. Ibaratnya, api di permukaan bisa dipadamkan, tapi api di dalam sekam tetap membara.

Bentrokan di Register 45 Mesuji bukanlah cerita baru. Kasus serupa silih berganti muncul sejak 1991 dan telah berkali-kali merenggut korban jiwa. Kondisi di sana menjadi contoh kusutnya konflik agraria di Tanah Air: melibatkan banyak pihak dan berlarut-larut tanpa solusi.

Di Mesuji, konflik yang terjadi bermula dari klaim hak atas tanah yang saling tumpang-tindih. Ada konflik antara warga, yang merasa tanah adatnya tercaplok, dan korporasi yang mendapat hak pengusahaan hutan tanaman industri dari Kementerian Kehutanan-termasuk PT Silva Inhutani, PT Sumber Wangi Alam, dan PT Barat Selatan Makmur Investindo. Juga ada konflik antar-warga yang saling berebut klaim hak tanah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada akhir 2011, kasus Mesuji sempat menyedot perhatian nasional ketika warga yang diusir dari lahannya mengadu ke Komisi III DPR. Mereka mengklaim konflik telah merenggut nyawa hingga 30 orang. Tim gabungan pencari fakta dibentuk dan bekerja hingga awal 2012. Sayangnya, rekomendasi mereka-termasuk tentang penuntasan kepastian hukum soal klaim hak atas tanah serta relokasi dengan cara damai dan manusiawi-jadi angin lalu. Kasus terbaru Mesuji mengindikasikan saling klaim hak itu masih terjadi dan kembali memakan korban.

Pemerintah perlu bertindak agar bentrokan di Mesuji tak terulang. Tak hanya dengan memediasi warga yang bertikai, tapi juga menemukan solusi yang komprehensif untuk seluruh konflik agraria di sana. Pemerintah harus membuat putusan yang jelas mengenai siapa yang diberi hak atas lahan di sana, lalu mengawal putusan itu dengan konsisten, seraya tetap berlaku manusiawi terhadap warga yang terkena dampak. Putusan itu pun harus diambil lewat proses yang adil dan transparan.

Konflik tanah memang persoalan rumit. Tapi membiarkannya berlarut-larut tanpa solusi tentu akan memperburuk suasana. Penyelesaian atas konflik, seperti yang terjadi di Mesuji,diharapkan menjadi bagian dari reforma agraria pemerintahan Joko Widodo, yang sejauh ini dikritik semata-mata hanya sebatas membagi-bagikan sertifikat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024