Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berebut Mengurus BUMN

Oleh

image-gnews
Menteri BUMN Rini Soemarno menyapa masyarakat dan pegawai BUMN saat Festival Link Acara di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad, 7 April 2019. Festival ini bertujuan mendorong sinergi antar BUMN dalam semangat
Menteri BUMN Rini Soemarno menyapa masyarakat dan pegawai BUMN saat Festival Link Acara di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad, 7 April 2019. Festival ini bertujuan mendorong sinergi antar BUMN dalam semangat "one nation, one vision, one family for exellence". ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

MUMPUNG belum kebacut, Presiden Joko Widodo perlu mengkaji lagi penataan badan usaha milik negara. Konsep superholding yang kini mulai dirintis berpotensi memperburuk tata kelola perusahaan pelat merah. Jokowi juga harus mencari figur yang benar-benar kompeten dan profesional untuk memimpin Kementerian BUMN posisi yang menjelang periode kedua pemerintahan Jokowi mulai menjadi rebutan.

Kalangan partai politik penyokong Jokowi mengincar kursi Menteri BUMN lantaran amat strategis sekaligus memiliki wewenang besar. Mewakili negara sebagai pemegang saham mayoritas, sang menteri bisa kapan saja mengangkat dan mencopot direksi perusahaan di bawahnya. Ia pula yang mengendalikan kebijakan strategis sekaligus mengawasi semua perusahaan milik negara dengan total aset mencapai Rp 8.207 triliun.

Mengingat pentingnya posisi itu, Presiden Jokowi semestinya tidak berkompromi dengan pihak mana pun dalam memilih pengganti Menteri BUMN saat ini, Rini Soemarno. Ia harus menempatkan figur yang sanggup mewujudkan tata kelola yang baik serta mencegah korupsi di perusahaan negara. Selama ini, BUMN selalu menjadi bancakan banyak pihak, termasuk para politikus. Praktik kotor itu pun masih merajalela di periode pertama pemerintahan Jokowi.

Skandal bekas Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Sofyan Basir, merupakan salah satu contoh. Ia dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada April lalu karena "bermain-main" dengan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Sofyan diduga menerima suap miliaran rupiah dari pengusaha Johannes Kotjo yang menggarap proyek listrik itu. Kasus suap ini juga melibatkan politikus Golkar, Idrus Marham dan Eni Saragih, yang telah diadili dan dijebloskan ke penjara.

Kasus suap mencuat pula di PT Pupuk Indonesia. Maret lalu, manajer pemasaran perusahaan ini dijaring KPK karena diduga menyuap anggota Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat, Bowo Sidik Pangarso, untuk memuluskan bisnis perusahaan. Sebelumnya, anggota direksi PT Krakatau Steel ditangkap lantaran menerima uang pelicin dari rekanan perusahaan ini. Sepanjang 2004-2018, KPK telah menyidik kasus korupsi di 56 perusahaan negara dan daerah di seluruh Indonesia.

Fenomena itu memperlihatkan pula buruknya pengawasan dan tata kelola perusahaan negara. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola BUMN kerap ditabrak. Padahal aturan mengenai tata kelola perusahaan negara yang baik sudah lama dibuat, bahkan sebelum era Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia merupakan contoh mutakhir soal kacaunya tata kelola perusahaan negara. Perusahaan publik ini mengakali laporan keuangan perusahaan agar terlihat positif atau tidak rugi. Hasil sebuah kontrak jangka panjang selama 10 tahun dimasukkan seluruhnya ke laporan keuangan 2018. Padahal pendapatan dari hasil kontrak itu dibayar secara bertahap sesuai dengan pengerjaan proyek pada masa kontrak. Menteri BUMN semestinya tidak membiarkan akal-akalan seperti ini.

Di tengah kondisi BUMN seperti itu, konsep superholding yang digembar-gemborkan Jokowi justru menimbulkan rasa cemas. Konsep ini berpotensi mengubur prinsip tata kelola di perusahaan negara yang menjadi anak superholding—ibarat menyembunyikan sampah di bawah permadani. Publik bakal sulit mengawasinya sehingga perusahaan negara bisa makin menjadi sapi perahan para politikus dan penguasa.

Tak cuma perlu berhati-hati dalam urusan superholding, Presiden Jokowi juga perlu meluruskan visi pengembangan BUMN. Menata, membesarkan, apalagi menyehatkan, perusahaan negara jelas perlu. Pertanyaannya, seberapa jauh negara akan berbisnis? Jika perusahaan negara merajai hampir semua sektor usaha, dari perbankan, pertambangan, infrastruktur, hingga perkebunan, peran swasta justru akan mengerut.

Peran perusahaan negara semestinya tetap mengacu pada konstitusi: menguasai cabang-cabang produksi yang benar-benar penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. BUMN seharusnya memprioritaskan sektor yang memiliki fungsi sosial yang tinggi, seperti listrik, air minum, dan transportasi. Peran perusahaan negara yang terlalu besar dalam perekonomian justru akan menjadi monster yang mencekik sektor swasta.

Meluruskan arah penataan perusahaan negara dan memilih figur yang tepat untuk memimpin Kementerian BUMN adalah dua hal yang berkaitan. Presiden Jokowi semestinya memilih figur yang mampu menata BUMN sesuai dengan amanat konstitusi. Menteri BUMN periode mendatang juga harus sanggup mencegah korupsi di perusahaan negara—bukan malah menjadi bagian dari praktik kotor itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

23 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024