Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasca-Klientelisme dan Stagnasi Demokrasi

image-profil

image-gnews
Dua wanita meletakkan sejumlah bunga dalam aksi tabur bunga untuk pejuang demokrasi saat car free day di Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 28 April 2019. Acara yang digelar untuk ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS serta anggota polisi yang meninggal saat bertugas dalam pemungutan suara. TEMPO/Muhammad Hidayat
Dua wanita meletakkan sejumlah bunga dalam aksi tabur bunga untuk pejuang demokrasi saat car free day di Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 28 April 2019. Acara yang digelar untuk ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS serta anggota polisi yang meninggal saat bertugas dalam pemungutan suara. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Umar Mubdi
Kandidat Master International Peace and Conflict Studies, Collegium Civitas Warsawa

Modernisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Hal ini dapat dipahami melalui pemanfaatan istilah modernisasi demokrasi yang mengandung beberapa kriteria, yaitu (i) pembentukan lembaga-lembaga demokrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil (Hiariej, 2017), (ii) adanya perimbangan kekuatan antar-kelompok utama (Moore, 1966), dan (iii) kelompok masyarakat sipil dan kelompok subordinat yang performatif (Dietrich Rueschemeyer, et al., 1992).

Dalam hal ini, modernisasi demokrasi di Indonesia baru menunjukkan kemajuan secara formal. Beberapa pakar menyimpulkan modernisasi demokrasi Indonesia mengalami stagnasi (Tornquist, 2015). Penyebabnya adalah praktik klientelisme.

Substansi demokrasi untuk mendistribusikan keadilan seluas-luasnya kepada rakyat, termasuk jaminan persamaan hak atas kesempatan dalam politik, menjadi terdindingi karena praktik klientelisme erat hubungannya dengan oligarki kekuasaan. Tujuan untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang konsolidatif terancam gagal karena yang terjadi adalah munculnya bentuk politik baru pasca-klientelisme, yang dapat disimak dengan melihat proses saling mempengaruhi antara populisme dan klientelisme (Hiariej, 2015).

Praktik klientelisme ini ditandai dengan penguasaan sumber daya pada segelintir elite atau patron untuk ditukarkan dengan loyalitas politik klien (Hopkin, 2006). Terdapat paling tidak dua unsur penting dalam praktik klientelisme (Erawan, 2008). Pertama, resiprositas simetris: dua kelompok yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa saling bertukar keuntungan dalam kondisi sukarela atau "pertemanan". Kedua, resiprositas asimetris: hubungan di antara dua kelompok tidak setara. Akibatnya, kelompok yang satu menjadi superior dibanding kelompok yang lain.

Agaknya, pola klientelisme di Indonesia kini berubah dari vertikal menjadi horizontal. Perbedaannya terletak pada pola hubungan yang tidak lagi hierarkis, melainkan lebih demokratis (Hopkin, 2006). Patron masih menguasai sumber daya, tapi klien tidak lagi bergantung pada patron, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Klien menjadi lebih bebas untuk mengakumulasi kepentingan dan aspirasinya.

Kemunculan Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai keberhasilan rakyat menuntut perubahan dan mematahkan kekuasaan oligarki melalui demokrasi. Hal ini dapat dipahami dari latar belakang Jokowi yang bukan dari keluarga politikus, konglomerat, sosial-keagamaan, atau faktor sosial lain yang mengindikasikan golongan elite.

Namun, karena apresiasinya yang tinggi terhadap demokrasi sekaligus momentum antitesis dari presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang terkesan formalistik, Jokowi berhasil menampilkan gaya politik populis dan mengantarkannya sebagai presiden. Jokowi juga mengkombinasikannya dengan model klientelisme yang tidak konvensional melalui program kesejahteraan, seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial, sebagai perekat tuntutan sebagian besar rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski kalah dalam pemilihan umum, populisme Prabowo lebih kental secara ontologis dan janji kampanyenya sebagian besar berbicara tentang masalah distribusi kesejahteraan. Prabowo hendak menampilkan diri sebagai sosok karismatik, tegas, nasionalis, dan dekat dengan rakyat.

Sebagai pemimpin populis, Prabowo juga memainkan wacana kesejahteraan. Dia, misalnya, mengkritik "kebocoran" kekayaan Indonesia ke luar negeri karena investasi asing dinilai tidak menghasilkan distribusi kesejahteraan kepada rakyat. Sentimen-sentimen semacam itu tumbuh dari tuntutan golongan pro-perubahan, yang kemudian efektif digunakan oleh Prabowo untuk menguji konsistensi elite penguasa.

Lantas, sejauh mana implikasi pasca-klientelisme terhadap demokrasi modern di Indonesia setelah pemilihan presiden 2019? Ada beberapa catatan. Pertama, muncul kekhawatiran populisme akan merusak demokrasi modern dengan beberapa asumsi, yakni pola relasi vertikal yang akan berujung pada totalitarianisme, janji pemenuhan tuntutan yang cenderung utopis, dan kecenderungan adanya ketidakpatuhan terhadap rule of law (Crabtree, 2000).

Kedua, populisme merupakan bagian dari politik modern yang tidak terhindarkan. Namun kekhawatiran tersebut tak perlu berujung jauh karena dalam demokrasi yang mapan, setidaknya di Indonesia, terdapat pembatasan antar-aktor berupa checks and balances.

Ketiga, populisme Indonesia hanya sebatas praktik politik untuk memenangi pemilihan tanpa mempengaruhi konstitusi atau mencederai institusi demokrasi. Meski terdapat beberapa ekses, tidak ada kekerasan yang signifikan mencederai demokrasi.

Keempat, pasca-klientelisme adalah alarm bagi negara untuk segera menyelesaikan persoalan kesejahteraan dengan pendistribusian sumber daya yang berkeadilan. Partai politik juga harus melakukan perbaikan sistem kaderisasi agar pendidikan politik di masyarakat menjadi lebih baik dan dapat melahirkan aktor alternatif untuk menghentikan lingkaran oligarki.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.