Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Narasi Lawas Pidato Jokowi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan lima visi pemerintahannya untuk periode kedua nanti dalam pidato bertajuk
Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan lima visi pemerintahannya untuk periode kedua nanti dalam pidato bertajuk "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad malam, 14 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

PIDATO pertama Joko Widodo sebagai presiden terpilih 2019 bertajuk "Visi Indonesia" pada Ahad malam lalu sesungguhnya merupakan narasi yang diulang-ulang. Dalam pidato selama lebih-kurang 20 menit itu, Jokowi menegaskan kembali mengenai orientasi pemerintahannya yang sangat terbuka terhadap modal dan investasi.

Isi pidato itu, misalnya, menyangkut ide reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, serta pembenahan sumber daya manusia, persis dengan apa yang ia sampaikan lima tahun lalu saat terpilih menjadi presiden pada periode pertama. Padahal, semestinya Jokowi cukup menegaskan tentang apa yang sudah dilakukan selama lima tahun lalu serta apa yang perlu disempurnakan untuk periode berikutnya.

Dengan pengulangan ini, Jokowi justru terkesan hendak menyampaikan bahwa program ekonomi dan investasi pada periode pertama pemerintahannya belum terlihat hasilnya. Kalaupun hendak menegaskan soal pembangunan ekonomi, seharusnya Jokowi memilih tentang penekanan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Soal tata kelola pembangunan yang menghargai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik perlu disampaikan karena hal itu kerap diabaikan selama ini. Percepatan program pembangunan yang mengabaikan prinsip dasar itu semestinya tak perlu dipraktikkan lagi dalam lima tahun ke depan.

Dalam pidatonya, Jokowi juga tak menyinggung soal penegakan hukum. Padahal, kegaduhan politik, konflik sosial, kesenjangan, dan ketidakadilan di masyarakat muncul karena lemahnya penegakan hukum. Bidang ini menjadi sorotan dalam periode kepemimpinannya yang pertama. Misalnya, tak kunjung ditemukannya pelaku teror penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan serta kerusuhan 21-22 Mei lalu. Jokowi seharusnya bisa menjawab kegelisahan rakyat akibat penegakan hukum yang bermasalah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Persoalan terbesar dari pidato itu adalah narasi pemerintah yang sepertinya hendak memisahkan antara pembangunan ekonomi dan kebebasan demokrasi serta hak asasi manusia (HAM). Dalam pidatonya, Jokowi terlihat menggebu-gebu membahas investasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Bahkan dia berjanji akan mengejar dan menghajar orang yang menghambat investasi. Cara yang terkesan hantam kromo itu jelas tak sejalan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi melanggar HAM.

Pemisahan ini jelas salah kaprah karena merupakan paradigma lama yang kerap dipraktikkan pemerintahan negara otoriter. Paradigma ekonomi nasional semestinya menerapkan pandangan-pandangan lebih baru yang sudah berlaku umum di belahan dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia sudah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi mesti sejalan dengan pembangunan kebebasan demokrasi dan HAM.

Pemisahan pembangunan ekonomi dari kebebasan demokrasi dan HAM juga berbahaya karena akan muncul kebijakan asal cepat dan main terabas di lapangan. Kondisi itu tentu saja bakal menimbulkan ketidakadilan dan ongkos kemanusiaan yang besar.

Pada periode kedua pemerintahan ini, Jokowi semestinya bisa bekerja dengan lebih mendengarkan aspirasi publik, bukan partai-partai yang mengusungnya. Tak kalah penting, ia juga harus melunasi janjinya yang masih terutang, yaitu penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.