Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahaya Regulasi Penyadapan

Oleh

image-gnews
Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK
Iklan

JIKA korupsi bukan tantangan utama semua lembaga pemerintahan di Indonesia, rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengatur kewenangan penyadapan lembaga penegak hukum tak perlu ditanggapi berlebihan. Menguping pembicaraan warga memang melanggar privasi dan seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang menjamin akuntabilitas prosesnya.

Namun, sebagai senjata utama Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang kompleks, mengatur penyadapan bisa berdampak pada efektivitas penyelidikan mereka. Bayangkan apa jadinya jika KPK harus meminta izin pengadilan untuk menyadap percakapan para hakim yang diduga memperdagangkan perkara, misalnya. Bisa-bisa pelaku penyuapan kabur sebelum bisa digerebek petugas antikorupsi.

Untuk itu, diperlukan rumusan regulasi yang memenuhi kaidah perlindungan hak asasi warga, menjamin tak ada penyelewengan dalam praktik penyadapan, sekaligus memastikan upaya pemberantasan korupsi terus berjalan. Di banyak negara, kewenangan penyadapan disatukan dalam satu lembaga dan hakim ditempatkan sebagai pemutus akhir sebuah penyadapan layak dilakukan atau tidak.

Masalahnya, lembaga peradilan kita menyimpan problemnya sendiri. Sejumlah kasus korupsi yang dibongkar KPK justru melibatkan para hakim. Dua bulan lalu, seorang hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan dicokok setelah menerima suap Rp 500 juta. Indonesia Corruption Watch mencatat ada sedikitnya 20 hakim yang terbukti korup sejak 2012. Bahkan pejabat setingkat Sekretaris Mahkamah Agung kini tengah disidik dalam perkara suap.

Menyatukan kewenangan penyidikan dalam satu lembaga penegak hukum juga sama bermasalahnya. Pengaturan semacam itu akan membuat upaya KPK membongkar kasus korupsi di lembaga penegak hukum lain menjadi nyaris mustahil. Padahal salah satu alasan pendirian komisi ini adalah tidak efektifnya kerja polisi dan jaksa dalam memberantas korupsi. Kasus korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi yang melibatkan petinggi Trunojoyo, misalnya, tak mungkin terungkap jika KPK harus meminta persetujuan dulu sebelum menyadap para jenderal polisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak mengherankan jika kemudian muncul kecurigaan soal apa motif parlemen berkeras meminta ada pengaturan penyadapan. Jangan-jangan ada upaya mengganjal pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi, sepuluh tahun terakhir, DPR selalu berusaha mengotak-atik Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mengatur soal penyadapan. Padahal kewenangan serupa dimiliki kepolisian, kejaksaan, badan intelijen, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Karena itu, prinsip pengecualian untuk kewenangan penyadapan KPK dalam rancangan regulasi intersepsi ini menjadi bisa diterima. Meski tak ideal, pengaturan semacam itu jadi kompromi untuk memastikan penyadapan menjadi akuntabel tanpa mengganggu penyidikan korupsi. Untuk memastikan kinerjanya tak menyimpang, KPK bisa menghidupkan kembali mekanisme audit eksternal untuk semua praktik penyadapannya. Audit tersebut juga penting untuk menepis kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan kewenangan di lembaga antirasuah itu sendiri.

DPR merencanakan aturan penyadapan rampung pada akhir masa sidang tahun ini. Para wakil rakyat di Senayan dan Presiden Joko Widodo wajib memastikan regulasi baru ini tak merusak gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024