Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korps Bhayangkara di Komisi Antikorupsi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih bersama tim saat tiba di Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Jakarta, Senin 17 Juni 2019. TEMPO/Subekti.
Ketua tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Yenti Ganarsih bersama tim saat tiba di Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Jakarta, Senin 17 Juni 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

Panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya tidak meloloskan calon dari kepolisian. Jika panitia seleksi bersungguh-sungguh hendak membuat lembaga antirasuah ini bekerja dengan baik, mereka semestinya menomorsatukan calon independen. "Unsur" kepolisian dalam jajaran pemimpin komisi antikorupsi memiliki potensi konflik kepentingan.

Tiga belas dari 192 calon pemimpin KPK yang dinyatakan lolos seleksi administratif pada pekan lalu berasal dari kepolisian. Calon-calon itu masih akan mengikuti uji kompetensi pada 18 Juli mendatang.

Memang tidak ada aturan yang melarang calon dari kepolisian ikut seleksi pemimpin KPK. Tak ada juga keharusan menempatkan perwakilan kepolisian dalam pemimpin KPK. Pasal 29 Undang-Undang KPK mengatur bahwa syarat untuk menjadi calon pemimpin KPK di antaranya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral tinggi, dan memiliki reputasi baik. Sederet persyaratan ini dimaksudkan agar KPK mendapatkan pemimpin yang kuat dan independen.

Unsur pemimpin KPK yang disebutkan sebagai wakil dari kepolisian umumnya bermasalah ketika dihadapkan pada kasus di institusinya. Sang pemimpin bisa terjebak loyalitas ganda, seperti yang terjadi pada sebagian personel kepolisian di level penyidik KPK.

Peluang KPK menyelidiki kasus korupsi di kepolisian tidak kecil. Kepolisian beserta kejaksaan, menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun lalu, merupakan lembaga dengan potensi terbesar untuk melakukan pungutan liar dalam layanan birokrasinya. Pengalaman di negara yang berhasil dalam pemberantasan korupsi, komisi antikorupsi juga membersihkan lebih dulu lembaga kepolisian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Patut diingat bahwa KPK dibentuk karena lembaga-lembaga penegakan hukum yang sudah ada gagal menjalankan pemberantasan korupsi. Karena itu, dengan menolak kandidat dari kepolisian, panitia seleksi ikut mendukung perbaikan program pemberantasan korupsi oleh kepolisian. Bagaimanapun, jika kandidat dari kepolisian adalah putra terbaik lembaga itu, akan lebih berguna jika mereka ditugaskan menjadi pengurus di rumahnya sendiri. Sebab, kepolisian juga memiliki direktorat tindak pidana korupsi. Adapun dengan KPK, kepolisian bisa melalui fungsi koordinasi.

Sementara itu, bagi KPK, pemimpin yang independen merupakan keharusan. Ini akan menjadi jaminan penegakan hukum oleh lembaga antirasuah itu tidak tebang pilih. Sebab, saat ini korupsi di dalam tubuh pemerintahan masih berlangsung masif. Bahkan, menurut ICW, nilai kerugian karena praktik ini cenderung meningkat. Berdasarkan data putusan kasus korupsi di pengadilan yang dihitung oleh ICW, pada tahun lalu kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 9,29 triliun, naik sekitar 30 persen dari 2017 dan sekitar enam kali lipat kerugian akibat korupsi pada 2015.

Untuk mendapatkan pemimpin KPK dengan kualifikasi seperti itu, panitia seleksi harus melihat rekam jejak kandidat secara menyeluruh. Kandidat yang pernah tersandung persoalan hukum dan kode etik pada masa lalu harus langsung dicoret. Bisa pula dengan melihat gelagat. Misalnya dari pelaporan harta kekayaannya untuk calon dengan latar belakang penyelenggara negara, yang bisa menjadi indikator mengetahui integritas mereka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024