Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agenda Kerja Layak Jokowi

image-profil

image-gnews
Presiden Joko Widodo usai membuka Pameran Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center, Jumat, 12 Juli 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Presiden Joko Widodo usai membuka Pameran Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center, Jumat, 12 Juli 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE

Sepanjang Juni hingga Juli 2019, pembicaraan mengenai pekerjaan yang layak terus diperbincangkan dalam berbagai forum. Pada Juni lalu, Konferensi Buruh Internasional di Jenewa mengadopsi Konvensi Organisasi Buruh Internasional 190 tentang Mengakhiri Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Adapun Konferensi Tingkat Tinggi G-20 memperbincangkan kesempatan kerja, ketimpangan, dan ekonomi digital.

Pada Juli 2019, dalam Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah Indonesia mempresentasikan Laporan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang salah satunya mengenai perkembangan pencapaian dan tantangan tujuan 8 tentang kerja layak dan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, pada 22-23 Juli 2019, akan berlangsung Indonesia Development Forum dengan tema "Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Kerja Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif". Forum kebijakan ini mempertemukan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, mitra pembangunan negara sahabat dan lembaga donor, akademikus, masyarakat sipil, dan kelompok bisnis.

Tentu saja forum-forum tersebut sangat berkontribusi dalam memberikan masukan bagi pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi, yang akan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia. Sebenarnya, dalam terminologi studi pembangunan, istilah yang tepat untuk prioritas itu adalah peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Istilah sumber daya manusia terasa lebih dekat dengan terminologi manajemen perusahaan.

Di sisi lain, kita dihadapkan pada realitas situasi ketenagakerjaan di Indonesia yang masih jauh dari konsep kerja layak ideal. Di atas kertas memang sudah ada sederet paket undang-undang perburuhan, perlindungan pekerja migran, dan anti-perdagangan manusia. Hampir sebagian besar standar perburuhan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan instrumen hak asasi manusia internasional telah diratifikasi. Namun situasi tidak serta-merta berubah ketika sejumlah perangkat legal tersedia.

Perkara pengupahan adalah perkara klasik yang tak pernah selesai. Kalangan pekerja menganggap ada kemunduran ketika penetapan besaran upah tidak lagi melalui proses tripartit dan hanya mengacu pada indikator pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kalangan dunia usaha mengeluhkan kekakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap tidak fleksibel dan terlalu berpihak kepada pekerja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tentu saja kita tidak menutup mata ada sejumlah kemajuan dalam upaya mewujudkan kerja yang layak bagi kaum pekerja. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia ini yang mengintegrasikan seluruh kaum pekerja dalam skema perlindungan sosial, seperti yang digagas oleh ILO melalui Universal Social Protection Floor. Skema tersebut diimplementasikan dalam sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, cakupan penjaminan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya kepada para pekerja di Indonesia, tapi mulai menyasar pekerja migran di luar negeri.

Namun tragedi kebakaran pabrik korek api di Binjai, Sumatera Utara, yang mengakibatkan kematian setidaknya 30 pekerja, telah menunjukkan realitas kerentanan pekerja rumahan. Peristiwa itu juga memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dari lembaga inspektorat ketenagakerjaan.

Tragedi tersebut mungkin merupakan puncak gunung es dari kerentanan yang dihadapi jutaan pekerja rumahan yang selama ini belum mendapat pengakuan sebagai pekerja formal. Mereka terjauhkan dari skema jaminan perlindungan sosial dan asuransi ketenagakerjaan.

Tragedi itu juga mengingatkan kita pada pentingnya keseriusan pemerintah dalam memperbarui tata kelola kelembagaan inspektorat ketenagakerjaan yang sudah ketinggalan zaman. Dari kajian tentang efektivitas inspektorat ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Migrant CARE, teridentifikasi beberapa kelemahan. Instrumen pengawasan ketenagakerjaan masih menggunakan metode yang sudah usang. Inspektorat sangat bias pada pengawasan industri manufaktur serta belum mengawasi hubungan industrial yang rumit dalam sistem kerja rumahan dan persiapan pekerja migran. Keterbatasan pelaksana dan kerumitan hubungan inspektorat berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Pekerjaan rumah yang juga harus segera dituntaskan oleh pemerintah adalah mengakhiri kesemrawutan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran, yang ditandai dengan tumpang-tindihnya kewenangan antara Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Kementerian Perhubungan terkait dan pekerja di sektor kelautan. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, paling lambat akhir November 2019 harus sudah dikeluarkan peraturan presiden tentang kelembagaan pengganti BNP2TKI serta dua peraturan pemerintah mengenai perlindungan dan pengawasan. Jika tidak, perdagangan manusia berkedok penempatan pekerja migran akan terus berlangsung tanpa pengawasan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024