Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kerja Lambat Satuan Tugas Kasus Novel

image-profil

image-gnews
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi diam di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. Mereka menggelar aksi diam selama 700 detik. TEMPO/Imam Sukamto
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi diam di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. Mereka menggelar aksi diam selama 700 detik. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Wana Alamsyah
Staf Divisi Hukum Monitoring Peradilan ICW

Tanggal 7 Juli lalu merupakan hari terakhir masa kerja tim satuan tugas pengungkapan kasus penyerangan Novel Baswedan. Terhitung sejak dibentuk pada 8 Januari 2019, tim tersebut tercatat tidak menghasilkan perkembangan informasi yang signifikan dan belum menyampaikannya kepada publik mengenai titik terang kasus Novel. Wajar bila hal ini membuat masyarakat pesimistis terhadap kerja-kerja yang dilakukan tim yang diketuai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya saat itu, Idham Azis.

Tim dibentuk atas rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menginvestigasi kasus penyerangan air keras terhadap Novel di bawah tanggung jawab Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian. Kemudian Tito membentuk sebuah tim berdasarkan surat keputusan bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019. Tim satgas terdiri atas 65 orang, yang 53 di antaranya berasal dari kepolisian dan sisanya perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan pakar. Adapun biaya untuk menjalankan kerja-kerja tim berasal dari anggaran kepolisian.

Sejak pertama kali tim dibentuk, sejumlah kalangan pesimistis terhadap tim ini karena beberapa alasan. Pertama, komposisi anggota tim yang didominasi polisi diduga membuat penyelesaian kasus tersebut jauh panggang dari api. Selain itu, penyidik senior KPK tersebut menduga adanya keterlibatan polisi dalam serangan yang menyebabkan kerusakan pada mata kirinya (Tempo, 2 Agustus 2017).

Maka, adanya polisi dalam tim berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengungkapan kasus ini. Seharusnya, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan yang strategis dengan membentuk tim gabungan pencari fakta independenseperti yang kerap disarankan masyarakat sipilyang bertanggung jawab langsung kepada dirinya. Sebab, akan sulit membongkar aktor intelektualis kasus ini apabila terdapat dugaan keterlibatan polisi.

Sayangnya, Jokowi seolah-olah ingin melepaskan tanggung jawab. Padahal, salah satu janji politiknya adalah memperkuat KPK dan melindungi pegiat antikorupsi. Sikapnya yang tidak tegas dan strategis terhadap kasus Novel ini menunjukkan bahwa janjinya dalam Pemilihan Umum 2014 lalu hanya sebatas jargon.

Kedua, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas atas kinerja tim. Setelah tim dibentuk, tidak terdengar adanya informasi yang mereka sampaikan ke publik mengenai perkembangan penyelidikan mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal tersebut sangatlah kontras, misalnya, bila dibandingkan dengan kerja kepolisian ketika menangani kasus Mirna, korban pembunuhan dengan racun sianida pada awal 2016. Saat itu, polisi mengumumkan kerja-kerja mereka, dari autopsi, penggeledahan, pembukaan rekaman kamera pengawas (CCTV), pemanggilan saksi, hingga penetapan tersangka.

Bukanlah hal yang muluk-muluk bila kita mengharapkan kepolisiansebagai aparat penegak hukummenangani setiap kasus secara proporsional dan setara agar tercipta keadilan bagi para korban. Apalagi intimidasi yang dihadapi pegiat antikorupsi tidak hanya menimpa Novel. Indonesia Corruption Watch menyatakan, selama 1996-2019 terdapat 91 kasus penyerangan terhadap pegiat antikorupsi yang memakan 115 korban, termasuk di antaranya dua pemimpin KPK.

Dalam hal ini, negara telah gagal melindungi dan memberikan rasa aman bagi para pihak yang secara aktif mengungkap kasus korupsi meski Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, tim pun terkesan sarat akan formalitas dan lambat dalam mengungkap kasus Novel. Hal ini terlihat dari pertanyaan tim saat meminta keterangan Novel pada 20 Juni lalu yang bersifat repetitif, pengulangan dari proses permintaan keterangan yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, pengungkapan kasus relatif cukup lama. Padahal Polda Metro Jaya telah menyelidiki kasus ini sejak 2017, sehingga seharusnya informasi yang digali dari Novel oleh tim bisa bersifat memperdalam, bukan mengulang dari nol. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan upaya kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan di Pulomas pada 2016. Pada saat itu, Polda Metro Jaya berhasil meringkuk pelaku pembunuhan dalam jangka 19 jam pasca-penyekapan para korban dengan bukti utama berupa rekaman CCTV.

Mandeknya pengungkapan kasus Novel Baswedan menjadi batu uji bagi Presiden Jokowi untuk melihat konsistensinya dalam pemberantasan korupsi. Sebab, munculnya dugaan keterlibatan polisi dalam kasus ini tidak dapat diselesaikan apabila tim yang dibentuk didominasi anggota kepolisian. Karena itu, perlu dibentuk tim gabungan pencari fakta independen agar setiap kerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Presiden, dan kemudian tim dapat mengarahkan Presiden agar dapat mengambil keputusan yang tegas dan strategis atas kasus Novel.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024