Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keadilan bagi Korban Rusuh

Oleh

image-gnews
Sisa-sisa kerusuhan di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis pagi, 23 Mei 2019. TEMPO/Egi Adyatama
Sisa-sisa kerusuhan di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis pagi, 23 Mei 2019. TEMPO/Egi Adyatama
Iklan

SIAPA pun korban rusuh 21-22 Mei 2019 pembuat onar atau demonstransemua berhak mendapatkan keadilan. Sepuluh orang diketahui tewas, empat di antaranya remaja, dalam demonstrasi yang berakhir rusuh pasca-pengumuman pemenang pemilihan presiden 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sembilan korban tewas ditemukan di Jakarta dan satu di Pontianak. Satu orang meninggal karena hantaman benda tumpul di kepala, sembilan lainnya tewas oleh peluru yang menembus kepala, leher, dada, dan punggung. Pemerintah harus memastikan pembunuh, juga dalang di balik kerusuhan, itu tertangkap dan dibawa ke pengadilan.

Polisi telah merilis nama sejumlah mantan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang diduga terlibat kerusuhan. Di antaranya mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko, yang menyelundupkan senjata dari Aceh. Ada juga mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, yang memerintahkan pembelian senjata. Lalu muncul pula nama Kolonel Purnawirawan Fauka Noor Farid, bekas anggota Kopassus yang terlibat penculikan aktivis pada 1997-1998. Dia ditengarai merekrut komandan lapangan aksi kerusuhan.

Polisi hendaknya tidak surut langkah. Huru-hara 21-22 Mei bukanlah perang, melainkan kerusuhan dalam aksi massa, tempat hukum sipil berlaku penuh. Negara wajib mengungkap siapa pelaku dan bagaimana kerusuhan dan pembunuhan tersebut terjadi. Penangguhan penahanan terhadap mereka yang sebelumnya disebut-sebut terlibat hendaknya tidak menjadi isyarat bahwa kasus ini akan menggantung atau dihentikan.

Ada indikasi aparat melakukan pelanggaran prosedur. Anggota Brigade Mobil diketahui memukuli seseorang yang dituding sebagai perusuh di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Uji balistik memperlihatkan salah satu korban meninggal ditembak menggunakan AK-101, sama dengan jenis senjata yang dipakai polisi dalam pengamanan.

Ditemukannya peluru dari Glock 42pistol genggam yang tidak terdaftar sebagai senjata organik polisi atau TNImengindikasikan ada pemain lain dalam rusuh itu. Sejumlah saksi menyebut seorang pria berambut gondrong sebagai penggenggam pistol semiotomatis tersebuttak jelas siapa. Polisi sebelum rusuh sudah mensinyalir ada berbagai kelompok yang akan meramaikan demo. Dengan kata lain, boleh jadi tidak ada pemain tunggal dalam rusuh berdarah itu. Segala silang-sengkarut mesti dijernihkan.

Agar masalahnya terang-benderang, Presiden Joko Widodo harus membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Tim independen ini hendaknya melibatkan tokoh masyarakat, aktivis hak asasi, serta pakar hukum yang kredibel. Pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai payung pendirian TGPF.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembentukan TGPF akan membantu polisi jika penyelidikan mengarah pada keterlibatan individu atau kelompok yang secara psikologis sulit mereka tindak. TGPF juga dapat menerobos sekat-sekat internal polisifraksionasi yang ditengarai dapat mengganggu investigasi. Bagi Jokowi, pembentukan TGPF akan menghalau kecurigaan masyarakat bahwa Presiden menggunakan kasus ini untuk menekan lawan politik.

Setelah pemilu April lalu, pemerintah memang terus mencari jalan untuk meredakan ketegangan dua kubu termasuk dengan memberikan tawaran berkoalisi di kabinet. Strategi "memukul dan merangkul lawan" itulah yang dipercaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi keadaan. Patut disayangkan, suara kritis kubu Prabowo Subianto terhadap penuntasan rusuh 22 Mei pun kian surut seiring dengan makin intensnya koalisi disiapkan.

Menjadikan kasus ini terbengkalai akan menambah panjang pelanggaran hak asasi oleh negara. Selain rusuh 22 Mei, pada era Jokowi terjadi penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan perkara yang hingga kini misterius. Gandrung pada pembangunan ekonomi, Jokowi hendaknya tidak mengabaikan pelanggaran hak asasi.

Jokowi dapat belajar dari TGPF kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib. Meski tidak berhasil menyeret auktor intelektualis ke penjara, TGPF Munir berhasil memberikan "kerangka" pada kasus itu: menghukum pelaku lapangan dan memberikan gambaran kasar perihal siapa di belakang kasus dan mengapa pembunuhan itu terjadi.

Indonesia memiliki sejarah panjang kekerasan negara terhadap warga sipil dalam sengketa elite politik. Eksekusi massal tanpa pengadilan terhadap ratusan ribu orang dalam peristiwa 30 September 1965 menjadi catatan kelam sampai sekarang. Pembunuhan di Priok, peristiwa Talangsari, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Semanggi I dan Semanggi II tak tuntas hingga kini. Dipercaya rakyat untuk memimpin Indonesia kedua kalinya, Jokowi hendaknya tidak menambah panjang daftar ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.