Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Upaya Progresif Menyelamatkan Baiq Nuril

image-profil

image-gnews
Baiq Nuril Maknun, a teacher on the island of Lombok who was jailed after she tried to report sexual harassment, reacts during a press conference with Indonesia's Law and Human Rights Minister Yasonna Laoly in Jakarta, Indonesia, July 8, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan     TPX IMAGES OF THE DAY
Baiq Nuril Maknun, a teacher on the island of Lombok who was jailed after she tried to report sexual harassment, reacts during a press conference with Indonesia's Law and Human Rights Minister Yasonna Laoly in Jakarta, Indonesia, July 8, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan TPX IMAGES OF THE DAY
Iklan

Rio Christiawan
Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Masyarakat kembali menyerukan keadilan untuk Baiq Nuril setelah keluar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung (MA). Putusan itu menguatkan putusan kasasi MA, yang menghukum Baiq dengan pidana penjara 6 bulan dan denda sebesar Rp 500 juta. Polemik seruan keadilan untuk Baiq terjadi ketika Pengadilan Tinggi Mataram menghukum Baiq dengan pidana tersebut, yang selanjutnya dikuatkan oleh MA pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Seruan keadilan muncul karena nyata-nyata Baiq sebagai korban justru diposisikan sebagai pelaku. Kasus ini bermula ketika Baiq merekam telepon tidak senonoh kepala sekolah tempatnya bekerja sebagai bukti terjadinya pelecehan. Karena malu, kepala sekolah melaporkan Baiq dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena "tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan".

Protes masyarakat atas ketidakadilan muncul kala MA tetap menghukum Baiq di tingkat kasasi. Presiden tidak dapat serta-merta menerbitkan grasi untuk Baiq, mengingat salah satu syarat pemberian grasi adalah ancaman hukuman 2 tahun atau lebih. Baiq lantas menempuh upaya hukum peninjauan kembali karena ingin memperjuangkan kebenaran materiil.

Tampaknya hukum dalam hal ini memang tak memiliki standar yang pasti. Stigma hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas benar-benar terjadi dalam kasus ini. Laporan Baiq atas percakapan mesum kepala sekolah tempatnya bekerja hingga saat ini tak kunjung memasuki tahap penyidikan. Sebaliknya, kacamata legalistik justru digunakan para penegak hukum dalam kasus ini. Kejaksaan justru melakukan upaya hukum ketika Baiq dibebaskan di tingkat pengadilan negeri dengan dalih prosedur standar kejaksaan adalah wajib banding pada setiap putusan bebas. Demikian pula alasan penolakan upaya hukum peninjauan kembali oleh BN adalah tidak ditemukan adanya novum (bukti baru) sehingga tidak memenuhi syarat.

Kini praktis sudah tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Baiq, mengingat sebenarnya baik grasi maupun amnesti juga bukan upaya hukum yang tepat. Grasi dan amnesti lebih tepat disebut sebagai terobosan hukum. Hobbs (1996) menyebutnya sebagai perwujudan dari model ketatanegaraan trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang memungkinkan kontrol di tiap-tiap sistem, yang disebut checks and balances.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kasus Baiq, pemberian grasi ataupun amnesti merupakan bentuk checks and balances fungsi eksekutif dan/atau legislatif pada fungsi yudikatif. Baik grasi maupun amnesti yang akan diusulkan sejatinya harus dipandang dalam perspektif progresif. Sebagaimana diuraikan Satjipto Raharjo (2000), pada esensinya, hukum dibuat untuk melindungi manusia itu sendiri.

Mekanisme penerapan hukum dengan pendekatan progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan mendasar, dan melakukan berbagai terobosan hukum untuk mencapai keadilan pada masyarakat yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Jika dipandang dalam sudut pandang legalistik, meskipun nyata-nyata menjadi korban dan tidak bermasalah, Baiq tetap tidak memenuhi syarat mendapat grasi dan amnesti.

Semua pihak, terutama masyarakat luas, bersepakat Baiq harus dibebaskan, dan kini opsi untuk membebaskannya adalah menggunakan pendekatan hukum progresif dengan pemberian grasi atau amnesti. Tampaknya, opsi grasi lebih banyak memunculkan dampak negatif bagi preseden penegakan hukum. Selain syaratnya adalah hukuman di atas 2 tahun, pada permohonan grasi, Baiq wajib mengaku bersalah, yang artinya sekaligus akan menggugurkan laporan Baiq ke polisi atas mantan kepala sekolahnya. Selain itu, penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan bahwa putusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan grasi.

Meskipun tidak lazim, terobosan hukum yang paling memungkinkan adalah amnesti, meski memerlukan waktu yang lebih panjang. Mengacu pada UUD 1945, Presiden harus lebih dulu mendengarkan pendapat dan rekomendasi DPR dan MA sebelum menerbitkan amnesti. Dalam hal ini, peran serta masyarakat dalam mengawal proses amnesti ini sangat diperlukan.

Tampaknya baik presiden, menteri terkait, maupun DPR akan sependapat mengenai pemberian amnesti bagi Baiq. Tantangannya adalah apakah MA akan dapat menyingkirkan ego sektoralnya sehingga memberikan rekomendasi, yang artinya bertentangan dengan putusan kasasi dan peninjauan kembali. Bagi MA, jika mampu menyingkirkan ego sektoralnya, rekomendasi ini dapat dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap putusan sebelumnya sehingga masyarakat akan tetap memandang MA mampu memberi keadilan kepada masyarakat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024