Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Jendela Rusak dan Rekonsiliasi

image-profil

image-gnews
Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)  Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan

Umbu T.W. Pariangu
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak semua dalil permohonan yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan alasan tidak memiliki bukti kuat, rakyat umumnya menghendaki karpet rekonsiliasi segera digelar. Ini dilakukan tidak hanya untuk membatasi implikasi dari konflik dua kubu yang telah berlangsung lebih-kurang 10 bulan, tapi juga untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik yang "terbelah" agar menemukan kembali energi dan formula bersama dalam bekerja memenuhi harapan rakyat.

Sudah banyak energi, waktu, dan fulus rakyat yang jatuh di altar pengorbanan politik pemilihan umum demi menegakkan demokrasi. Masak, semuanya dibiarkan tercecer hanya sebagai residu politik? Putusan MK semestinya menjadi episentrum bagi semua elite untuk bersatu kembali, mewakafkan ego dan kepentingan subyektifnya, demi masa depan, keselamatan, dan kejayaan bangsa.

Tak usah tenggelam dalam deru gelombang sentimen menang-kalah karena kalah dalam konteks kekuasaan pun memiliki "iluminasi" tersendiri. Pahlawan nasional Cut Nyak Dhien (1848-1908) bahkan pernah berkata, "Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan."

Intinya, dalam adab politik, kekalahan semestinya diinternalisasi sebagai momen menempa kekuatan dalam hal kebijaksanaan, keikhlasan, dan kedewasaan untuk realistis (menerima kekalahan dan memberi selamat kepada yang menang), sekaligus lebih optimistis (selalu menghadirkan jalan alternatif pengabdian progresif kepada bangsa di luar kekuasaan).

Kontestasi politik meniscayakan penghormatan kepada hak dan daulat rakyat karena suara dan pilihan nurani rakyat menjadi substrat demokrasi yang menjiwai dinamika pergulatan elite dalam pemilihan umum, dari rekrutmen politik, proses kampanye, hingga pemungutan suara. Setelah kontestasi usai, semua keputusan politik yang diproduksi dari suara rakyat tersebut harus diterima sebagai supremasi elektoral. Tidak boleh ada ruang lagi bagi bermainnya intensi subyektif, termasuk upaya mengapkir proses pemilihan hanya karena politik quid pro quo.

Sebaliknya, kubu yang menang punya obligasi etis untuk merekatkan kembali sekat-sekat politik. Para elite kelompok pendukung tidak perlu meladeni segala pernyataan politik dengan diksi-diksi provokatif yang berpotensi memanaskan kembali situasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kita berharap baik Jokowi maupun Prabowo mau menaikkan kadar inisiatif untuk duduk dan berbicara sepanggung tentang kepentingan yang lebih mengarah ke masa depan. Kita khawatir teori jendela pecah (broken window) dari James Wilsonahli sosiologi hukum Amerika Serikatterjadi di negeri ini. Wilson mengatakan jendela kaca yang pecah di suatu gedung dan dibiarkan tidak diperbaiki akan memunculkan kesan gedung itu tidak terawat atau dihuni. Pada tahap selanjutnya, orang-orang akan melempari kaca-kaca gedung yang lain, kemudian memasuki dan menduduki gedung tersebut tanpa izin. Akibatnya, situasi dan kondisi di sekitar lingkungan tersebut akan rentan kriminalitas (Kusumohamidjojo, 2015:96). Situasi ini yang kita takutkan terjadi seusai pemilihan umum, ketika kekecewaan atau konflik tak kunjung menemui titik rujuk yang bisa melahirkan ekses sosial-politik, tidak saja bagi elite atau pemerintah itu sendiri, tapi juga bagi rakyat dan negara.

Langkah rekonsiliasi politik di antara dua kubu adalah keniscayaan untuk membangun konsolidasi politik dan demokrasi. Hanya, rekonsiliasi tersebut tidak boleh disederhanakan sebagai politik bagi-bagi kekuasaan, khususnya di level eksekutif. Upaya rujuk politik tidak mesti disertai upaya memperbesar kaveling kue kekuasaan sehingga berdampak pada "mutilasi" oposisi dalam dinamika politik nasional.

Partai-partai pendukung Prabowo harus lebih mawas diri menunjukkan konsistensi sikap politiknya untuk menjaga benteng sikap oposisinya supaya pemerintahan tidak kehilangan "nutrisi" kritik dari partai oposisi. Menjaga dan mengawal demokrasi dari luar pemerintahan sama mustajabnya dengan berada di dalam pemerintahan. Benar, pemerintah bisa melakukan autokritik di internal kekuasaannya. Namun autokritik itu hanya bisa muncul dan efektif jika ada kontrol politik secara intens dan terus-menerus dari "luar pagar" kekuasaan.

Benar, kita punya kebutuhan mewujudkan pemerintahan yang kuat dan ideal demi stabilitas kebijakan publik. Namun, menurut Francis Fukuyama (The Origins of Political Order, from Prehuman Times to the French Revolutions, 2011: 10), pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang bertanggung jawab dan tidak bersikap seenaknya. Bahkan, ia mengatakan, anak-anak sekolah dasar mudah memahami kondisi ideal itu, tapi ternyata sulit dicerna oleh kebanyakan orang cerdas.

Demi demokrasi yang sehat, orang-orang cerdas di pemerintahan harus memikirkan apa yang menjadi kepentingan jangka panjang bangsa. Ini dilakukan terutama untuk kepentingan menjadi prototipe negara demokrasi bagi (peradaban) dunia, bukan sekadar menyelamatkan satu-dua potong kue politik demi kesenangan pragmatis.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024