Umbu T.W. Pariangu
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak semua dalil permohonan yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan alasan tidak memiliki bukti kuat, rakyat umumnya menghendaki karpet rekonsiliasi segera digelar. Ini dilakukan tidak hanya untuk membatasi implikasi dari konflik dua kubu yang telah berlangsung lebih-kurang 10 bulan, tapi juga untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik yang "terbelah" agar menemukan kembali energi dan formula bersama dalam bekerja memenuhi harapan rakyat.
Sudah banyak energi, waktu, dan fulus rakyat yang jatuh di altar pengorbanan politik pemilihan umum demi menegakkan demokrasi. Masak, semuanya dibiarkan tercecer hanya sebagai residu politik? Putusan MK semestinya menjadi episentrum bagi semua elite untuk bersatu kembali, mewakafkan ego dan kepentingan subyektifnya, demi masa depan, keselamatan, dan kejayaan bangsa.
Tak usah tenggelam dalam deru gelombang sentimen menang-kalah karena kalah dalam konteks kekuasaan pun memiliki "iluminasi" tersendiri. Pahlawan nasional Cut Nyak Dhien (1848-1908) bahkan pernah berkata, "Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan."
Intinya, dalam adab politik, kekalahan semestinya diinternalisasi sebagai momen menempa kekuatan dalam hal kebijaksanaan, keikhlasan, dan kedewasaan untuk realistis (menerima kekalahan dan memberi selamat kepada yang menang), sekaligus lebih optimistis (selalu menghadirkan jalan alternatif pengabdian progresif kepada bangsa di luar kekuasaan).
Kontestasi politik meniscayakan penghormatan kepada hak dan daulat rakyat karena suara dan pilihan nurani rakyat menjadi substrat demokrasi yang menjiwai dinamika pergulatan elite dalam pemilihan umum, dari rekrutmen politik, proses kampanye, hingga pemungutan suara. Setelah kontestasi usai, semua keputusan politik yang diproduksi dari suara rakyat tersebut harus diterima sebagai supremasi elektoral. Tidak boleh ada ruang lagi bagi bermainnya intensi subyektif, termasuk upaya mengapkir proses pemilihan hanya karena politik quid pro quo.
Sebaliknya, kubu yang menang punya obligasi etis untuk merekatkan kembali sekat-sekat politik. Para elite kelompok pendukung tidak perlu meladeni segala pernyataan politik dengan diksi-diksi provokatif yang berpotensi memanaskan kembali situasi.
Kita berharap baik Jokowi maupun Prabowo mau menaikkan kadar inisiatif untuk duduk dan berbicara sepanggung tentang kepentingan yang lebih mengarah ke masa depan. Kita khawatir teori jendela pecah (broken window) dari James Wilsonahli sosiologi hukum Amerika Serikatterjadi di negeri ini. Wilson mengatakan jendela kaca yang pecah di suatu gedung dan dibiarkan tidak diperbaiki akan memunculkan kesan gedung itu tidak terawat atau dihuni. Pada tahap selanjutnya, orang-orang akan melempari kaca-kaca gedung yang lain, kemudian memasuki dan menduduki gedung tersebut tanpa izin. Akibatnya, situasi dan kondisi di sekitar lingkungan tersebut akan rentan kriminalitas (Kusumohamidjojo, 2015:96). Situasi ini yang kita takutkan terjadi seusai pemilihan umum, ketika kekecewaan atau konflik tak kunjung menemui titik rujuk yang bisa melahirkan ekses sosial-politik, tidak saja bagi elite atau pemerintah itu sendiri, tapi juga bagi rakyat dan negara.
Langkah rekonsiliasi politik di antara dua kubu adalah keniscayaan untuk membangun konsolidasi politik dan demokrasi. Hanya, rekonsiliasi tersebut tidak boleh disederhanakan sebagai politik bagi-bagi kekuasaan, khususnya di level eksekutif. Upaya rujuk politik tidak mesti disertai upaya memperbesar kaveling kue kekuasaan sehingga berdampak pada "mutilasi" oposisi dalam dinamika politik nasional.
Partai-partai pendukung Prabowo harus lebih mawas diri menunjukkan konsistensi sikap politiknya untuk menjaga benteng sikap oposisinya supaya pemerintahan tidak kehilangan "nutrisi" kritik dari partai oposisi. Menjaga dan mengawal demokrasi dari luar pemerintahan sama mustajabnya dengan berada di dalam pemerintahan. Benar, pemerintah bisa melakukan autokritik di internal kekuasaannya. Namun autokritik itu hanya bisa muncul dan efektif jika ada kontrol politik secara intens dan terus-menerus dari "luar pagar" kekuasaan.
Benar, kita punya kebutuhan mewujudkan pemerintahan yang kuat dan ideal demi stabilitas kebijakan publik. Namun, menurut Francis Fukuyama (The Origins of Political Order, from Prehuman Times to the French Revolutions, 2011: 10), pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang bertanggung jawab dan tidak bersikap seenaknya. Bahkan, ia mengatakan, anak-anak sekolah dasar mudah memahami kondisi ideal itu, tapi ternyata sulit dicerna oleh kebanyakan orang cerdas.
Demi demokrasi yang sehat, orang-orang cerdas di pemerintahan harus memikirkan apa yang menjadi kepentingan jangka panjang bangsa. Ini dilakukan terutama untuk kepentingan menjadi prototipe negara demokrasi bagi (peradaban) dunia, bukan sekadar menyelamatkan satu-dua potong kue politik demi kesenangan pragmatis.
