Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Jendela Rusak dan Rekonsiliasi

image-profil

image-gnews
Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)  Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan

Umbu T.W. Pariangu
Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak semua dalil permohonan yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan alasan tidak memiliki bukti kuat, rakyat umumnya menghendaki karpet rekonsiliasi segera digelar. Ini dilakukan tidak hanya untuk membatasi implikasi dari konflik dua kubu yang telah berlangsung lebih-kurang 10 bulan, tapi juga untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik yang "terbelah" agar menemukan kembali energi dan formula bersama dalam bekerja memenuhi harapan rakyat.

Sudah banyak energi, waktu, dan fulus rakyat yang jatuh di altar pengorbanan politik pemilihan umum demi menegakkan demokrasi. Masak, semuanya dibiarkan tercecer hanya sebagai residu politik? Putusan MK semestinya menjadi episentrum bagi semua elite untuk bersatu kembali, mewakafkan ego dan kepentingan subyektifnya, demi masa depan, keselamatan, dan kejayaan bangsa.

Tak usah tenggelam dalam deru gelombang sentimen menang-kalah karena kalah dalam konteks kekuasaan pun memiliki "iluminasi" tersendiri. Pahlawan nasional Cut Nyak Dhien (1848-1908) bahkan pernah berkata, "Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan."

Intinya, dalam adab politik, kekalahan semestinya diinternalisasi sebagai momen menempa kekuatan dalam hal kebijaksanaan, keikhlasan, dan kedewasaan untuk realistis (menerima kekalahan dan memberi selamat kepada yang menang), sekaligus lebih optimistis (selalu menghadirkan jalan alternatif pengabdian progresif kepada bangsa di luar kekuasaan).

Kontestasi politik meniscayakan penghormatan kepada hak dan daulat rakyat karena suara dan pilihan nurani rakyat menjadi substrat demokrasi yang menjiwai dinamika pergulatan elite dalam pemilihan umum, dari rekrutmen politik, proses kampanye, hingga pemungutan suara. Setelah kontestasi usai, semua keputusan politik yang diproduksi dari suara rakyat tersebut harus diterima sebagai supremasi elektoral. Tidak boleh ada ruang lagi bagi bermainnya intensi subyektif, termasuk upaya mengapkir proses pemilihan hanya karena politik quid pro quo.

Sebaliknya, kubu yang menang punya obligasi etis untuk merekatkan kembali sekat-sekat politik. Para elite kelompok pendukung tidak perlu meladeni segala pernyataan politik dengan diksi-diksi provokatif yang berpotensi memanaskan kembali situasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kita berharap baik Jokowi maupun Prabowo mau menaikkan kadar inisiatif untuk duduk dan berbicara sepanggung tentang kepentingan yang lebih mengarah ke masa depan. Kita khawatir teori jendela pecah (broken window) dari James Wilsonahli sosiologi hukum Amerika Serikatterjadi di negeri ini. Wilson mengatakan jendela kaca yang pecah di suatu gedung dan dibiarkan tidak diperbaiki akan memunculkan kesan gedung itu tidak terawat atau dihuni. Pada tahap selanjutnya, orang-orang akan melempari kaca-kaca gedung yang lain, kemudian memasuki dan menduduki gedung tersebut tanpa izin. Akibatnya, situasi dan kondisi di sekitar lingkungan tersebut akan rentan kriminalitas (Kusumohamidjojo, 2015:96). Situasi ini yang kita takutkan terjadi seusai pemilihan umum, ketika kekecewaan atau konflik tak kunjung menemui titik rujuk yang bisa melahirkan ekses sosial-politik, tidak saja bagi elite atau pemerintah itu sendiri, tapi juga bagi rakyat dan negara.

Langkah rekonsiliasi politik di antara dua kubu adalah keniscayaan untuk membangun konsolidasi politik dan demokrasi. Hanya, rekonsiliasi tersebut tidak boleh disederhanakan sebagai politik bagi-bagi kekuasaan, khususnya di level eksekutif. Upaya rujuk politik tidak mesti disertai upaya memperbesar kaveling kue kekuasaan sehingga berdampak pada "mutilasi" oposisi dalam dinamika politik nasional.

Partai-partai pendukung Prabowo harus lebih mawas diri menunjukkan konsistensi sikap politiknya untuk menjaga benteng sikap oposisinya supaya pemerintahan tidak kehilangan "nutrisi" kritik dari partai oposisi. Menjaga dan mengawal demokrasi dari luar pemerintahan sama mustajabnya dengan berada di dalam pemerintahan. Benar, pemerintah bisa melakukan autokritik di internal kekuasaannya. Namun autokritik itu hanya bisa muncul dan efektif jika ada kontrol politik secara intens dan terus-menerus dari "luar pagar" kekuasaan.

Benar, kita punya kebutuhan mewujudkan pemerintahan yang kuat dan ideal demi stabilitas kebijakan publik. Namun, menurut Francis Fukuyama (The Origins of Political Order, from Prehuman Times to the French Revolutions, 2011: 10), pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang bertanggung jawab dan tidak bersikap seenaknya. Bahkan, ia mengatakan, anak-anak sekolah dasar mudah memahami kondisi ideal itu, tapi ternyata sulit dicerna oleh kebanyakan orang cerdas.

Demi demokrasi yang sehat, orang-orang cerdas di pemerintahan harus memikirkan apa yang menjadi kepentingan jangka panjang bangsa. Ini dilakukan terutama untuk kepentingan menjadi prototipe negara demokrasi bagi (peradaban) dunia, bukan sekadar menyelamatkan satu-dua potong kue politik demi kesenangan pragmatis.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.