Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Benahi Rantai Pasok Ayam

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Peternak memberi makan ayam petelur di peternakan ayam kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2019. Kementerian Pertanian (Kementan) meminta perusahaan pembibitan ayam untuk memangkas bibit ayam (Day Old Chick Final Stock) ras pedaging, untuk mengatasi kelebihan pasokan di pasar yang menyebabkan harga ayam hidup anjlok di tingkat peternak. ANTARA/Yulius Satria Wijaya/ama.
Peternak memberi makan ayam petelur di peternakan ayam kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 28 Juni 2019. Kementerian Pertanian (Kementan) meminta perusahaan pembibitan ayam untuk memangkas bibit ayam (Day Old Chick Final Stock) ras pedaging, untuk mengatasi kelebihan pasokan di pasar yang menyebabkan harga ayam hidup anjlok di tingkat peternak. ANTARA/Yulius Satria Wijaya/ama.
Iklan

Pemerintah harus segera membenahi rantai pasok ayam lantaran kerap kali mengalami distorsi. Harga bibit ayam (day-old chicken/DOC) dan ayam hidup yang tidak stabil di sisi produsen serta mahalnya daging ayam di tingkat konsumen menunjukkan ada masalah dalam industri ini.

Sejak Maret lalu, harga ayam hidup broiler di tingkat peternak mandiri berangsur-angsur melorot dari Rp 12 ribu hingga titik terendah Rp 8.000 per kilogram pada bulan ini. Di beberapa provinsi sentra produksi, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, peternak ayam broiler bahkan sempat menerima harga Rp 6.000 per kilogram. Harga itu jauh di bawah patokan Rp 18-20 ribu per kilogram yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018. Ironisnya, anjloknya harga ayam hidup tak diikuti oleh turunnya harga daging di tingkat konsumen. Sejak Idul Fitri lalu, konsumen masih membeli daging ayam di interval harga Rp 35-40 ribu per kilogram, di atas harga rata-rata tahun lalu Rp 25 ribu per kilogram.

Jelas ada yang memetik keuntungan besar dari peternak mandiri, dengan skala usaha kecil-menengah, ataupun dari konsumen. Pemerintah seharusnya bisa segera menelisik penyebab anjloknya harga di tingkat peternak dan melambungnya harga yang diterima konsumen. Apalagi, menurut Badan Pusat Statistik, hanya ada tiga rantai dalam pola distribusi daging ayam, yakni produsen, pedagang eceran, dan konsumen.

Yang perlu diawasi adalah pedagang perantara. Selama ini, nyaris tidak ada instrumen yang mampu membatasi perilaku mereka, terutama dalam mematok biaya untuk pedagang eceran. Bahkan aturan mengenai harga acuan, yang menjadi mekanisme kontrol pemerintah, kerap kali dilanggar. Pernyataan beberapa menteri untuk menghukum pedagang "nakal" itu tak pernah terlihat realisasinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembenahan di sisi hulu juga sangat mendesak lantaran masalah dalam rantai pasok ayam bukan pertama kali ini terjadi. Tiga tahun lalu, peternak mengeluh karena harga DOC melambung. Belakangan diketahui ada pelanggaran oleh produsen DOC. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menemukan 12 produsen DOC, beberapa di antaranya berskala besar, bersepakat mengurangi produksi DOC yang berujung kenaikan harga.

Transparansi data yang diikuti pengawasan di sisi hulu sangatlah penting, terlebih untuk mencegah monopoli ataupun oligopoli pasar oleh perusahaan besar yang lini bisnisnya terintegrasi, dari impor indukan; produksi bibit, pakan, dan obat; penggemukan, produksi daging dan olahan daging, hingga distribusi. Peternak mandiri dan konsumen pun rawan dipermainkan.

Sudah saatnya pemerintah menunjukkan taji dengan mengendalikan bisnis peternakan secara adil. Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar. Hal itu berarti pemerintah mesti membantu peternak mandiri untuk memiliki posisi yang signifikan dalam rantai pasok industri dan tidak melulu memberi angin kepada pemain besar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024