Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri

image-profil

Oleh

image-gnews
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin, usai menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. TEMPO/Friski Riana
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin, usai menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. TEMPO/Friski Riana
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Beredar nama-nama menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf di media massa. Ada yang serius, ada yang bercanda, dan banyak yang satire. Memang orang bebas membuat daftar para menteri sesukanya, mematutkan dengan sinyal yang disampaikan Jokowi.

Misalnya, Jokowi ingin menterinya dari kalangan muda. Jika dia perempuan, ada syarat tambahan: cantik. Latar belakang berimbang antara partai politik dan profesional. Kali ini Jokowi tak lagi berucap bahwa dia tidak akan bagi-bagi kursi ke partai pendukungnya, seperti yang dikatakannya pada periode pertama, 2014. Maklum, janji itu sulit dilaksanakan.

Pimpinan partai koalisi Jokowi sudah melakukan manuver. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku menyiapkan 20 kader calon menteri. Targetnya, 10 menteri lolos plus dia sendiri mendapat jabatan Ketua MPR karena ogah jadi menteri lagi. Partai NasDem membalas, kalau PKB minta 10 menteri, NasDem tentu boleh 11 menteri. Alasannya, anggota DPR dari NasDem nanti akan lebih banyak dari PKB, meskipun suara yang dikumpulkan PKB di atas NasDem.

Bagaimana dengan PDI Perjuangan? Puan Maharani, calon kuat Ketua DPR mendatang, berharap partainya yang paling banyak dapat jatah menteri sebagai pemenang pemilu. Jika begitu, dari 34 pos menteri, berapa jatah yang tersisa untuk Golkar dan PPP? Apalagi jika Partai Demokrat bergabung, tentulah Jokowi harus membalas "niat baik" itu. Akan halnya PAN, yang rekam jejaknya buruk selama periode pertama pemerintahan Jokowi, barangkali tak menjadi perhatian benar. Jokowi lebih senang melirik Gerindra, meski bergabungnya partai pimpinan Prabowo itu sangatlah kecil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kabinet bisa penuh kader parpol. Terus, dari mana diambilkan jatah profesional? Suka atau tidak, Jokowi harus menolak jatah-jatahan versi partai koalisi ini. Kecuali Jokowi mau menambah pos menteri dengan dalih menampung keinginan partai dan memberikan ruang bagi para profesional untuk ikut memimpin bangsa. Penambahan pos menteri itu pun mulai diwacanakan oleh para pemimpin partai. Misalnya, Bambang Soesatyo, politikus Golkar yang kini Ketua DPR, mengusulkan ada kementerian kebahagiaan dan toleransi. Bercanda? Tidak, Bambang serius. Dia menyebutkan, di Uni Emirat Arab, kementerian itu sudah ada. Dia lalu bertanya, bukankah kebahagiaan masyarakat itu adalah tujuan bangsa? Luar biasa. Jika Jokowi tertarik, mungkin akan ada usul tambahan, misalnya kementerian urusan sampah plastik, kementerian reklamasi, dan seterusnya.

Padahal, sejumlah pengamat menyebutkan, kementerian di Indonesia itu terlalu banyak dan perlu diciutkan. Di Amerika Serikat, kementerian dan badan setingkat menteri hanya ada 14. Di Jerman sedikit lebih banyak, 16. Christianto Wibisono, pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia, mengusulkan agar kementerian cukup 17. Beberapa kementerian bisa digabung.

Kita pernah punya kementerian (saat bernama departemen) yang menggabungkan beberapa pos. Perhubungan digabung dengan pariwisata. Perindustrian digabung dengan perdagangan dan urusan BUMN. Ada yang populer, Departemen TKTK, gabungan dari Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. Olahraga masuk ke dalam Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan desa dipusatkan di Dalam Negeri.

Penciutan kementerian tentu berdampak menghemat anggaran negara. Persoalannya, apakah ini jadi perhatian Jokowi-Ma’ruf? Boro-boro mengurangi kementerian, Jokowi justru dipusingkan untuk menampung kader partai pendukungnya. Presiden memang punya hak prerogatif memilih menteri, tapi presiden perlu balas jasa kepada partai. Sebab, hanya partai yang bisa mencalonkannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024