Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri

image-profil

Oleh

image-gnews
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin, usai menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. TEMPO/Friski Riana
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin, usai menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Ahad, 30 Juni 2019. TEMPO/Friski Riana
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Beredar nama-nama menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf di media massa. Ada yang serius, ada yang bercanda, dan banyak yang satire. Memang orang bebas membuat daftar para menteri sesukanya, mematutkan dengan sinyal yang disampaikan Jokowi.

Misalnya, Jokowi ingin menterinya dari kalangan muda. Jika dia perempuan, ada syarat tambahan: cantik. Latar belakang berimbang antara partai politik dan profesional. Kali ini Jokowi tak lagi berucap bahwa dia tidak akan bagi-bagi kursi ke partai pendukungnya, seperti yang dikatakannya pada periode pertama, 2014. Maklum, janji itu sulit dilaksanakan.

Pimpinan partai koalisi Jokowi sudah melakukan manuver. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku menyiapkan 20 kader calon menteri. Targetnya, 10 menteri lolos plus dia sendiri mendapat jabatan Ketua MPR karena ogah jadi menteri lagi. Partai NasDem membalas, kalau PKB minta 10 menteri, NasDem tentu boleh 11 menteri. Alasannya, anggota DPR dari NasDem nanti akan lebih banyak dari PKB, meskipun suara yang dikumpulkan PKB di atas NasDem.

Bagaimana dengan PDI Perjuangan? Puan Maharani, calon kuat Ketua DPR mendatang, berharap partainya yang paling banyak dapat jatah menteri sebagai pemenang pemilu. Jika begitu, dari 34 pos menteri, berapa jatah yang tersisa untuk Golkar dan PPP? Apalagi jika Partai Demokrat bergabung, tentulah Jokowi harus membalas "niat baik" itu. Akan halnya PAN, yang rekam jejaknya buruk selama periode pertama pemerintahan Jokowi, barangkali tak menjadi perhatian benar. Jokowi lebih senang melirik Gerindra, meski bergabungnya partai pimpinan Prabowo itu sangatlah kecil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kabinet bisa penuh kader parpol. Terus, dari mana diambilkan jatah profesional? Suka atau tidak, Jokowi harus menolak jatah-jatahan versi partai koalisi ini. Kecuali Jokowi mau menambah pos menteri dengan dalih menampung keinginan partai dan memberikan ruang bagi para profesional untuk ikut memimpin bangsa. Penambahan pos menteri itu pun mulai diwacanakan oleh para pemimpin partai. Misalnya, Bambang Soesatyo, politikus Golkar yang kini Ketua DPR, mengusulkan ada kementerian kebahagiaan dan toleransi. Bercanda? Tidak, Bambang serius. Dia menyebutkan, di Uni Emirat Arab, kementerian itu sudah ada. Dia lalu bertanya, bukankah kebahagiaan masyarakat itu adalah tujuan bangsa? Luar biasa. Jika Jokowi tertarik, mungkin akan ada usul tambahan, misalnya kementerian urusan sampah plastik, kementerian reklamasi, dan seterusnya.

Padahal, sejumlah pengamat menyebutkan, kementerian di Indonesia itu terlalu banyak dan perlu diciutkan. Di Amerika Serikat, kementerian dan badan setingkat menteri hanya ada 14. Di Jerman sedikit lebih banyak, 16. Christianto Wibisono, pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia, mengusulkan agar kementerian cukup 17. Beberapa kementerian bisa digabung.

Kita pernah punya kementerian (saat bernama departemen) yang menggabungkan beberapa pos. Perhubungan digabung dengan pariwisata. Perindustrian digabung dengan perdagangan dan urusan BUMN. Ada yang populer, Departemen TKTK, gabungan dari Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. Olahraga masuk ke dalam Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan desa dipusatkan di Dalam Negeri.

Penciutan kementerian tentu berdampak menghemat anggaran negara. Persoalannya, apakah ini jadi perhatian Jokowi-Ma’ruf? Boro-boro mengurangi kementerian, Jokowi justru dipusingkan untuk menampung kader partai pendukungnya. Presiden memang punya hak prerogatif memilih menteri, tapi presiden perlu balas jasa kepada partai. Sebab, hanya partai yang bisa mencalonkannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.