Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pimpinan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan

image-profil

image-gnews
Panitia seleksi calon pimpinan KPK akan segera mengumumkan peserta yang lolos tahap pertama. ANTARA
Panitia seleksi calon pimpinan KPK akan segera mengumumkan peserta yang lolos tahap pertama. ANTARA
Iklan

Reda Manthovani
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Polemik pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 semakin meruncing pada masalah perlu-tidaknya keterwakilan jaksa dan polisi menjadi pimpinan KPK. Banyak pihak menolak keterwakilan jaksa dan polisi di tubuh KPK. ICW, misalnya, berpandangan bahwa: (a) polisi dan jaksa sebaiknya diberdayakan di institusinya masing-masing, mengingat potret buram penegak hukum yang masih belum banyak berubah; (b) setiap orang dengan latar belakang apa pun dengan sendirinya akan berstatus penyidik dan penuntut ketika terpilih menjadi pimpinan KPK; (c) rekam jejak yang tidak terlalu baik dan rawan konflik kepentingan.

Di sisi lain, Persatuan Jaksa Indonesia berpandangan bahwa: (a) jaksa pada hakikatnya adalah pengendali penanganan perkara, dari sebelum hingga setelah adjudikasi, sehingga posisi sebagai pimpinan KPK menjadi penting; (b) siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK.

Dalam sejarah KPK, jajaran komisioner memang tidak selalu diisi oleh unsur dari kepolisian maupun kejaksaan. Taufiequrachman Ruki dari kepolisian memang pernah menjadi Ketua KPK jilid pertama. Tumpak Hatorangan Panggabean dari kejaksaan menjadi Wakil Ketua KPK pada saat itu. Namun tiga komisioner lainnya berasal dari unsur lain.

Begitu pula dengan kepemimpinan KPK jilid kedua. Bibit Samad berasal dari kepolisian dan Antasari Azhar dari kejaksaan. Tidak ada perwakilan dari kepolisian dalam pimpinan KPK jilid ketiga, tapi ada Zulkarnaen dari kejaksaan. Adapun dalam komposisi pimpinan KPK jilid keempat, hanya ada Basaria Panjaitan yang dari kepolisian.

Keberatan dan penolakan tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan tidak mempengaruhi Panitia Seleksi Pimpinan KPK. Bahkan, pada masa pendaftaran, panitia mendorong kepolisian dan kejaksaan mengirimkan putra-putri terbaiknya dalam seleksi pimpinan. Langkah ini sudah tepat dengan pertimbangan bahwa keterwakilan unsur pemerintah dalam pimpinan KPK sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Memang, undang-undang tidak secara jelas mengatakan bahwa wakil pemerintah tersebut berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Namun, secara logika, unsur pemerintah yang berfokus pada pemberantasan korupsi adalah institusi kejaksaan dan kepolisian.

KPK sebetulnya punya tugas koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan. Keberhasilan KPK dalam melaksanakan kedua tugas ini adalah mempererat hubungan kerja antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan, sehingga terdapat sinergi di antara ketiganya.

Secara psikologis, aparat kepolisian dan kejaksaan akan merasa terganggu bila ada pihak lain yang mengintervensi penanganan kasus. Untuk itulah diperlukan pimpinan KPK dari kepolisian dan kejaksaan yang memiliki integritas dan kemampuan di atas rata-rata.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan supervisor dalam pemberantasan korupsi belum dapat dilakukan oleh KPK, meski sudah dirintis pada masa KPK jilid pertama, ketika Taufiequrachman Ruki dan Tumpak Hatorangan Panggabean sering melakukan koordinasi serta supervisi ke kepolisian dan kejaksaan. Kebiasaan tersebut nyaris tak terdengar dan seolah-olah terhenti setelah kepemimpinan era Antasari Azhar.

Pada saat ini, pimpinan KPK diisi unsur kepolisian minus kejaksaan. Namun mekanisme kerja KPK yang mengedepankan penindakan dan memposisikan diri sebagai kompetitor telah mengabaikan fungsi koordinasi dan supervisi.

Pimpinan KPK periode mendatang diharapkan dapat melanjutkan kerja KPK yang sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi (IPK) dari Transparency International Indonesia. IPK terus meningkat sejak terbentuknya KPK, yaitu dengan skor 19 pada 2002 hingga 38 (dengan skor tertinggi 100) pada 2018.

Apakah peningkatan IPK itu dapat dianggap bahwa pemberantasan korupsi telah berhasil? Menurut Transparency, peningkatan skor itu berasal dari penilaian kemudahan pengurusan izin usaha, tapi masih lemah di bidang penegakan hukum, dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat diprediksi. Akibatnya, peningkatan skor tidak signifikan.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dari pimpinan KPK yang akan datang, sehingga KPK tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tapi juga berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

Undang-Undang KPK menjelaskan bahwa KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan kepolisian serta kejaksaan sebagai "counterpart" yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu, KPK berfungsi menjadi pemicu dan pemberdayaan dalam pemberantasan korupsi serta sebagai supervisor kepolisian dan kejaksaan.

Meniadakan calon pimpinan KPK dari kepolisian dan kejaksaan akan menghambat tugas koordinasi dan supervisi KPK terhadap kedua institusi tersebut. Peniadaan juga akan memperuncing hubungan KPK dengan kepolisian dan kejaksaan serta akan menyulitkan KPK dalam memperlakukan keduanya sebagai "counterpart" yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024