Mekanisme seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus dirombak. Pemilihan anggota BPK oleh Dewan selama ini cenderung menghasilkan figur-figur yang kurang berintegritas sehingga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas keuangan negara ini.
Ramainya politikus yang kini menjadi calon anggota BPK mempersuram masa depan lembaga tinggi negara ini. Mereka maju sebagai calon tentulah atas restu partai dan sulit diabaikan bahwa ada kepentingan partai di situ. Peluang kolusi antara anggota BPK dan DPR akan sangat besar serta dapat merusak fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Keadaan semakin mengkhawatirkan karena proses seleksi Dewan yang tidak transparan dan akuntabel, yang menjadi ladang subur bagi transaksi politik dan suap. Para calon anggota BPK dapat lolos uji kelayakan dan kepatutan Dewan tanpa alasan yang memadai. Pertimbangan politik lebih berat daripada alasan integritas dan kompetensi. Kadang kala Dewan memilih calon yang kualitasnya buruk dan bahkan pernah tersangkut kasus korupsi.
Pemilihan anggota BPK yang sepenuhnya di tangan DPR merupakan biang kelemahan mekanisme. Dewan bahkan enggan berkonsultasi atau meminta masukan dari lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk memeriksa rekam jejak para calon.
BPK bukanlah lembaga perwakilan politik yang harus diisi oleh para politikus. Badan ini bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara-sebuah peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. BPK juga punya peran besar dalam pemberantasan korupsi. Badan itu dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya korupsi karena berwenang melakukan audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan keuangan negara.
Di banyak negara, lembaga auditor negara bahkan aktif memberantas korupsi. Misalnya, Najwyzsza Izba Kontroli-badan pengawas keuangan Polandia-menggunakan data dari pekerjaan audit rutinnya untuk memetakan sektor-sektor pemerintah dan menyoroti bidang kegiatan yang dianggap rentan terhadap korupsi. Kantor Audit Negara Hungaria berfokus pada risiko korupsi selama audit dan pernah mengangkat 50 kasus pidana korupsi pada 2005.
Hasil audit BPK juga sering menjadi basis pengungkapan berbagai kasus korupsi, paling tidak dalam menentukan besarnya kerugian negara. Untuk itu, institusi ini harus berfungsi optimal dan memiliki legitimasi kuat. Hal itu hanya terwujud jika badan tersebut diisi orang-orang yang berintegritas, independen, dan bersih dari korupsi. Independensi jelas tak mungkin diharapkan pada orang-orang dari partai politik.
Seleksi calon anggota BPK merupakan titik pangkal untuk mewujudkan badan itu menjadi kredibel dan dapat dipercaya. Tidak mungkin rekrutmen ini berhasil bila proses penjaringan dan pemilihan calon berjalan tidak transparan dan sarat kepentingan politik. Untuk itu, mekanisme seleksi anggota BPK yang kini dimonopoli oleh DPR perlu segera diakhiri.
