Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Reformasi Kehutanan Menuju 2045

image-profil

image-gnews
Ilustrasi hutan pinus. dok.TEMPO
Ilustrasi hutan pinus. dok.TEMPO
Iklan

Pungky Widiaryanto
Rimbawan dan Pemerhati Kehutanan

Hampir 75 tahun Indonesia merdeka, permasalahan kehutanan tidak kunjung reda, dari rendahnya produktivitas, konflik satwa dengan manusia, hingga penggundulan hutan. Pemecahannya adalah melalui reformasi kehutanan.

Pertama, Presiden Joko Widodo perlu memimpin konsolidasi penggunaan kawasan hutan. Upaya ini bertujuan mengatasi tumpang-tindih penggunaan ruang. Kepentingan masyarakat dan kebijakan strategis nasional harus diutamakan dan diakomodasi, misalnya dengan memberi kepastian hak atas tanah kepada masyarakat dan memperluas kawasan lindung nasional. Keunikan dan keindahan kawasan itu dapat menjadi tujuan pariwisata, yang merupakan sektor unggulan penggerak ekonomi Indonesia 2045.

Tata ruang kawasan hutan harus dikembalikan ke tujuan negara dan pemanfaatannya berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, konsep pembangunan berkelanjutan benar-benar terwujud.

Kedua, perubahan dan penyederhanaan peraturan perundangan menjadi dasar untuk mengimplementasikan terobosan kebijakan, seperti peraturan penanganan konflik penggunaan kawasan hutan. Ini bertujuan mengatasi tumpang-tindih dan ketelanjuran pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan yang mencapai 30 juta hektare.

Untuk menangani ketelanjuran berupa kebun, tambang, permukiman, bandar udara, pelabuhan, bahkan perkantoran pemerintahan, diperlukan peraturan yang setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Inovasi yang disebut sebagai "pengampunan penggunaan kawasan hutan" (forest amnesty) ini dapat memberi banyak manfaat bagi Indonesia. Tentunya, aspek keadilan dan kelestarian melandasi pelaksanaan program. Pemberian wewenang kepada pemerintah desa, misalnya, dapat menjadi sistem pengaman.

Ketiga, paradigma pengelolaan hutan, yang telah bergeser ke desa atau masyarakat, seharusnya diterapkan secara struktural. Apalagi, setiap 1 dari 3 desa di Indonesia beririsan dengan kawasan hutan (BPS, 2014). Pemberian wewenang kepada pemerintah desa dalam mengelola kawasan hutan dapat menjadi alternatif solusi desentralisasi kepemilikan dan pengelolaan kawasan hutan.

Negara-negara di Eropa, Amerika, dan Cina berhasil merehabilitasi hutan setelah mendesentralisasi lahannya ke tingkat desa dan masyarakat. Beberapa provinsi di Indonesia pun menunjukkan hal yang sama. Hutan di tanah milik atau non-kawasan hutan lebih luas daripada hutan di dalam kawasan hutan. Ini didorong oleh rasa handarbeni (ikut memiliki) sebagai modal sosial mengolah lahan mereka sendiri secara produktif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat, pada era Internet of things seperti saat ini, serta mengingat luas dan beragamnya kawasan hutan, penggunaan informasi teknologi mutakhir merupakan keniscayaan. Perlu digagas Forestry 4.0 di Indonesia, sebuah sistem informasi teknologi pengelolaan hutan terintegrasi. Tujuannya, mempermudah penataan, pengelolaan, dan pengawasan hutan. Hal ini juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas urusan pemangku kawasan.

Dalam mengendalikan pemanfaatan kawasan hutan, instrumen Forestry 4.0 dapat digunakan untuk memotret hutan secara cepat dan akurat. Aplikasi ini dapat menunjukkan kegiatan alih fungsi hutan sebagai alat peringatan dini. Laju deforestasi pun dapat dengan cepat dicegah dan ditangani.

Kelima, transformasi pengelolaan sumber daya manusia, yakni rimbawan. Ada beberapa upaya yang dapat diimplementasikan, seperti sistem remunerasi, mekanisme insentif dan penalti yang berkaitan dengan kinerja, serta perencanaan dan pola karier. Jadi, tidak ada lagi kisah seorang rimbawan selamanya bekerja di tengah rimba tanpa imbalan dan kepastian karier.

Ibarat seorang dokter, rimbawan seyogianya menguasai kondisi hutannya. Mereka sehari-hari harus berdampingan dengan masyarakat desa dalam mengelola hutan, terutama saat melakukan identifikasi dan verifikasi batas dan tata guna hutan. Pendampingan juga dilakukan untuk mengembangkan usaha masyarakat. Roda ekonomi di pedesaan pun akan tumbuh.

Selain langkah-langkah tersebut, sosok pemimpin yang memiliki visi kuat, komitmen, kemauan, dan keberanian adalah faktor penting dalam melakukan reformasi kehutanan. Kini saatnya rekonsiliasi dan konsolidasi mengatasi kompleksitas kehutanan untuk membangun negeri. Republik ini membutuhkan langkah pasti. Rakyat Indonesia sedang menanti.

Singkatnya, untuk menyongsong tahun 2045 yang tidak lama lagi, pembangunan kehutanan tidak boleh business as usual. Jika tidak, potret kehutanan dan Republik pada 100 tahun Indonesia merdeka akan "begini-begini saja", seperti pernah diungkapkan Presiden Jokowi.

*) Opini ini merupakan pandangan pribadi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024