Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tergelincir Urusan Batu Bara

Oleh

image-gnews
Tambang batu bara di Bukit Asam. Dok. PT Bukit Asam.
Tambang batu bara di Bukit Asam. Dok. PT Bukit Asam.
Iklan

PRESIDEN Joko Widodo harus memastikan penataan usaha pertambangan batu bara tidak mengingkari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Kisruh izin PT Tanito Harum menjadi bukti bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan dan sempat tergelincir menabrak undang-undang.

Kasus Tanito amat kontroversial. Empat hari menjelang masa kontraknya berakhir, perusahaan ini tiba-tiba mendapat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada Januari lalu. Izin yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu tanpa melalui proses lelang. Perusahaan yang terafiliasi dengan PT Harum Energy Tbk milik taipan Kiki Barki tersebut mendapatkan wilayah operasi seluas 34.500 hektare, sama dengan ketika berstatus kontraktor perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Ribut soal perizinan itu bahkan sampai menjadi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo kemudian berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mengingatkan agar pemberian izin usaha pertambangan batu bara tetap merujuk pada Undang-Undang Minerba. Menteri Energi Ignasius Jonan pun akhirnya mencabut izin operasi tambang PT Tanito Harum.

Perpanjangan izin Tanito jelas menyalahi aturan main. Undang-Undang Minerba memang menjamin perjanjian karya tetap berlaku hingga habis masa kontrak. Nah, setelah kontrak berakhir, pengusaha tambang otomatis harus mengikuti sepenuhnya aturan Undang-Undang Minerba. Ia tidak bisa serta-merta mendapatkan IUPK. Bekas wilayah operasional kontraktor PKP2B harus dilelang, dan badan usaha milik negara mendapat prioritas mengelolanya. Wilayah pertambangan batu bara pun dibatasi maksimal 15 ribu hektare.

Dalih Kementerian Energi bahwa perpanjangan itu berlandaskan aturan lama, yakni revisi ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, sungguh mengada-ada. Pemberian izin buat Tanito seperti menyalip di tikungan lantaran pemerintah sedang menyiapkan revisi keenam peraturan pemerintah mengenai kegiatan usaha pertambangan itu. Pembahasan revisi ini berlarut-larut karena terjadi gesekan di kalangan menteri. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno berkeras meminta revisi itu sesuai dengan undang-undang, terutama menyangkut kebijakan terhadap pemegang kontrak karya pertambangan generasi pertama yang segera habis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain PT Tanito Harum, ada tujuh perusahaan tambang batu bara yang segera berakhir kontraknya, antara lain PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Adaro Indonesia. Mereka selama ini mendominasi pengusahaan tambang batu bara di negara kita. Berakhirnya kontrak perusahaan besar ini semestinya menjadi momentum untuk meningkatkan sebesar-besarnya manfaat pertambangan bagi negara. Sebagian bekas wilayah tambang itu bisa diberikan kepada BUMN yang kini hanya berperan sekitar 7 persen dalam pertambangan batu bara.

Presiden Jokowi seharusnya tak membiarkan gesekan urusan perizinan tambang itu berkepanjangan. Ia juga perlu memastikan pemerintah tidak menabrak undang-undang. Konsistensi Jokowi benar-benar diuji dalam kebijakan tambang karena sebagian pengusaha tambang batu bara merupakan penyokong dirinya dalam pemilihan presiden.

Peran komisi antikorupsi amat diperlukan untuk mengawasi proses pemberian izin tambang batu bara. Ada indikasi kalangan pengusaha tambang berupaya mendikte pemerintah sehingga muncul kebijakan yang plinplan. Lebih dari sekadar menelaah aturan dan menasihati Presiden, KPK semestinya menyelidiki dan membongkar kemungkinan adanya suap di balik pemberian izin tambang batu bara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024