Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Carilah Pemimpin KPK di Tempat Terang

Oleh

image-gnews
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) usai bertemu dengan pimpinan KPK, pada Rabu, 12 Juni 2019 TEMPO/Andita Rahma
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) usai bertemu dengan pimpinan KPK, pada Rabu, 12 Juni 2019 TEMPO/Andita Rahma
Iklan

Langkah panitia seleksi menjaring calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi dari kalangan perwira tinggi kepolisian dan pejabat kejaksaan layak dipersoalkan. Kalaupun pencarian itu membuahkan hasil, penguasaan kursi pemimpin KPK oleh petinggi kepolisian dan kejaksaan belum tentu mendatangkan manfaat bagi pemberantasan korupsi.

Alasan panitia seleksi bahwa calon komisioner komisi antikorupsi lebih memahami mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkesan mengada-ada. Sebab, pengetahuan tentang proses hukum bukanlah monopoli polisi atau jaksa. Advokat, akademikus, dan pegiat antikorupsi pun memiliki pengetahuan teknis hukum dengan sama baiknya.

Lebih dari sekadar pengetahuan hukum, yang paling dibutuhkan dari pemimpin komisi antikorupsi adalah visi dan keberanian dalam memerangi korupsi. Sebab, tugas pemimpin komisi ini tak hanya memastikan penyidikan dan penuntutan perkara selesai sesuai dengan target. Di pundak mereka, ada tanggung jawab membuat Indonesia lebih bersih dari korupsi. Karena itu, integritas dan independensi menjadi syarat mutlak bagi calon pemimpin komisi antikorupsi.

Sebagai lembaga khusus yang memiliki wewenang besar, KPK dibentuk karena pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan tidak berjalan. Selama ini, untuk memberantas korupsi di lingkungan internal lembaganya, pejabat kepolisian dan kejaksaan masih kedodoran. Bagaimana mungkin mereka bisa sukses memimpin lembaga seperti komisi antikorupsi? Upaya bersih-bersih dengan sapu kotor jelas akan sia-sia.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian seharusnya tak mendorong perwira terbaik kepolisian-bila itu memang ada-memimpin komisi antikorupsi. Perwira jempolan itu lebih baik dirawat untuk membenahi kepolisian. Apalagi persepsi masyarakat tentang polisi pun belum membaik. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia pada September 2018, misalnya, menyebutkan potensi pungutan liar tertinggi berada di kepolisian, lalu peradilan dan lembaga pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Niat Tito meningkatkan sinergi antara komisi antikorupsi dan kepolisian dalam memberantas korupsi tidaklah salah. Tapi, kalau memang itu tujuannya, polisi tak perlu menguasai KPK. Polisi bisa memaksimalkan mekanisme koordinasi dan supervisi. Undang-undang memberi komisi itu wewenang menyelia pengusutan korupsi di kepolisian dan kejaksaan. Pada saat yang sama, kepolisian dan kejaksaan wajib berkoordinasi dengan KPK. Sayangnya, fungsi koordinasi selama ini kerap tak berjalan optimal justru karena resistansi dari kepolisian dan kejaksaan.

Polri boleh saja menjamin bahwa perwiranya bakal bekerja profesional dan tunduk kepada aturan main di komisi antikorupsi. Faktanya tak selalu begitu. Sejumlah perwira polisi di komisi ini malah menjadi kerikil ketika lembaga antirasuah itu mengusut perkara yang melibatkan petinggi polisi. Di antara mereka bahkan ada yang melakukan tindakan tercela, seperti merusak barang bukti dan membocorkan informasi.

Menjaring sosok terbaik dari kepolisian dan kejaksaan jelas ibarat mencari jarum di tumpukan jerami-ketika hari mulai gelap. Ketimbang bersusah payah seperti itu, panitia seleksi lebih baik menjaring calon komisioner komisi antikorupsi di tempat yang lebih terang, yakni masyarakat luas. Panitia seleksi bisa mencari kandidat dengan melibatkan kalangan pegiat antikorupsi, perguruan tinggi, dan media yang independen. Dengan begitu, calon pemimpin KPK yang terjaring kemungkinan besar lebih berintegritas dan steril dari konflik kepentingan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024