Ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya alam bisa menjadi candu yang memabukkan. Ketergantungan ini tampak nyata di Kalimantan dan Sumatera, terutama setelah ledakan harga komoditas primer terjadi pada 2002-2013. Akibatnya, Indonesia terlena oleh minyak kelapa sawit dan komoditas hasil tambang, bukan mengembangkan sektor manufaktur dan jasa untuk mengakselerasi pertumbuhan,
Di tengah tren harga komoditas yang merosot seperti sekarang, ketergantungan itu tentu membahayakan perekonomian. Apalagi harga batu bara anjlok sejak September tahun lalu hingga akhir semester pertama 2019, dari sekitar US$ 104,81 per ton menjadi
US$ 81,86 per ton. Tren negatif ini akan berdampak langsung pada penerimaan negara bukan pajak dan pemasukan pemerintah daerah.
Dampak penurunan itu sudah terasa lima tahun belakangan. Sejak harga batu bara rontok, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, misalnya, minus 1,21 persen pada 2015 dan minus 0,38 persen pada 2016. Harga batu bara yang menanjak pada tahun lalu sempat memberikan harapan. Namun kontraksi yang terlalu dalam pada tahun-tahun sebelumnya membuat kenaikan harga itu hanya bisa mengungkit pertumbuhan 2,67 persen pada 2018.
Struktur perekonomian di Kalimantan Timur memang didominasi oleh usaha pertambangan. Industri ini menopang 46,35 persen total produk domestik regional bruto provinsi itu. Tak mengherankan bila anjloknya harga batu bara langsung memukul denyut perekonomian di sana.
Pelemahan harga itu tak lepas dari gejolak perekonomian global. Cina, sebagai importir batu bara terbesar, menurunkan prediksi pertumbuhan akibat perang dagang dengan Amerika. Buntutnya, permintaan batu bara negeri itu menyusut. India juga membatasi impor batu bara setelah sejumlah pabrik keramik ditutup karena persoalan lingkungan. Penurunan permintaan itu terjadi di tengah pasokan berlimpah dari Rusia di pasar Asia.
Efek perlambatan global juga mempengaruhi permintaan minyak kelapa sawit. Padahal pasokan dari Indonesia dan Malaysia melimpah ruah. Situasi bertambah runyam akibat ekspor CPO mendapat hambatan dari Eropa. Ini membuat harga minyak kelapa sawit sempoyongan, turun dari US$ 714,3 per metrik ton pada 2017 menjadi US$ 595,5 per metrik ton tahun lalu. Penurunan ini menggerus sumbangan devisa minyak sawit, dari Rp 300 triliun menjadi Rp 287 triliun pada periode yang sama.
Merosotnya harga tak akan memukul perekonomian bila Indonesia tidak terjebak pada hasil sumber daya alam. Kekeliruan ini terjadi karena pemerintah melupakan proses transformasi ekonomi dari kegiatan ekstraktif menuju manufaktur dan jasa. Sejak krisis 1998, orientasi industri manufaktur seperti kehilangan arah. Akibatnya, rata-rata pertumbuhan ekspor manufaktur turun menjadi 10 persen sepanjang 2003-2011. Padahal pertumbuhan ekspor manufaktur pernah menyentuh 30 persen antara 1970 dan 1990.
Agar tidak terus bergantung pada hasil alam, pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan reformasi struktural. Dari meningkatkan sumber daya manusia, memperbaiki pasar tenaga kerja, hingga mendorong aktivitas penelitian serta pengembangan yang membuat manufaktur dan jasa bergeliat. Percepatan transformasi dari kegiatan ekstraktif menuju manufaktur dan jasa menjadi sebuah keniscayaan.
