Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengaturan Bukti Elektronik Belum Final

image-profil

image-gnews
Menata Regulasi Bukti Elektronik
Menata Regulasi Bukti Elektronik
Iklan

Miko Ginting
Pengajar Hukum Pidana STH Indonesia Jentera

Pada 18 Juni 2019, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo Karo, menanggapi tulisan saya di kolom Pendapat Koran Tempo sebelumnya. Tulisan saya sebelumnya mengangkat masalah urgensi memperkuat aturan mengenai bukti elektronik, dari level undang-undang, peraturan pelaksanaan, hingga peraturan di tiap lembaga penegak hukum dan peradilan. Urgensi ini untuk mendukung kepastian dalam penegakan hukum sekaligus jaminan terhadap hak asasi manusia.

Tanggapan dari Rizky pada pokoknya menyatakan tidak perlu ada pengaturan, baik yang bersifat spesialis maupun sektoral. Ia menyandarkan pendapatnya bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah mengaturnya secara lengkap. Selain itu, ihwal penilaian dan pengkategorian terhadap bukti elektronik diserahkan kepada hakim. Hakim dapat menggunakan kemerdekaannya untuk mengkategorikan dan menilai dalam kasus-kasus konkret.

Tanggapan itu semakin menunjukkan bahwa pengaturan terhadap bukti elektronik penting untuk disegerakan oleh pemerintah, DPR, serta lembaga penegak hukum dan peradilan. Selain itu, setidaknya dalam satu pandangan kami bersetuju bahwa pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Pandangan ini menunjukkan reformasi terhadap hukum acara pidana yang berisi alokasi kekuasaan bagi negara berikut aturan mainnya sangat urgen dilakukan.

Pengaturan UU ITE mengenai bukti elektronik sama sekali belum lengkap dan bahkan tidak dapat menjangkau tindak pidana lain di luar undang-undang itu. Tampaknya tanggapan terhadap tulisan saya tidak memperhatikan secara cermat ketentuan dalam UU ITE, terutama setelah perubahannya pada 2016.

Jika melihat Pasal 43 ayat 3 UU ITE (perubahan), disebutkan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Frasa "di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik" ini tidak ditemukan dalam UU ITE sebelum perubahan. Perubahan ini berdampak sangat signifikan pada jangkauan keberlakuan pengaturan undang-undang tersebut.

Penyebutan frasa tersebut dengan huruf kapital menandakan jangkauan pengaturan pada pasal tersebut hanya menyangkut tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimuat dalam UU ITE. Secara contrario, pengaturan ini tidak dapat menjangkau tindak pidana di bidang lain, meskipun bersangkut paut dengan bukti elektronik. Dengan demikian, terdapat kekosongan pengaturan untuk penanganan bukti elektronik pada tindak pidana lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketidaklengkapan pengaturan itu juga menyangkut hal-hal yang bersifat prosedural, yang merupakan esensi hukum acara. Pengaturan dalam UU ITE hanya memuat asas dan prinsip, seperti perlindungan privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan publik, dan integritas, serta keutuhan data.

Bagaimana memastikan asas dan prinsip itu dijalankan secara konkret dalam praktik penegakan hukum jika tidak diturunkan menjadi pengaturan yang bersifat prosedural ketika belum termuat dalam UU ITE dan KUHAP? Terlebih lagi, karakteristik penanganan bukti elektronik sangat berbeda dengan bukti konvensional. Konsekuensinya, pengaturan lebih teknis dan detail, terutama dalam konteks prosedur, menjadi sangat penting. Tujuan besarnya adalah menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Belum lagi jika penegakan hukum berbenturan dengan kompleksitas kemajuan teknologi. Misalnya, prosedur apa yang dapat diterapkan penegak hukum jika ingin menggeledah sistem elektronik yang terkunci dan terhubung dengan sistem cloud? Apakah tetap dengan meminta izin ketua pengadilan negeri sementara sifat bukti elektronik mudah dihapus, dimodifikasi, bahkan digandakan? Pengaturan UU ITE dan KUHAP sama sekali belum dapat menjangkau kondisi ini dan dalam situasi tertentu dapat berdampak pada ketidakpastian penegakan hukum.

Memberikan beban penilaian kepada hakim tidak akan menyelesaikan persoalan kekosongan pengaturan ini. Sistem hukum Indonesia tidak menganut prinsip terikat pada keputusan-keputusan terdahulu (the binding force of precedent) ketika putusan hakim yang satu mengikat hakim setelahnya. Dengan demikian, putusan hakim yang satu dapat berbeda dengan hakim yang lain. Kondisi ini dapat memperlebar ruang ketidakpastian dalam penilaian terhadap bukti elektronik dan bobot pembuktiannya.

Tepat pada situasi itu sesungguhnya pengaturan harus diperkuat, yaitu untuk memberikan standar yang sama bagi penegakan hukum dalam penanganan bukti elektronik, termasuk standar bagi hakim dalam proses penilaian di persidangan. Tujuan yang sama dalam beberapa pendapat ihwal bukti elektronik ini saya kira sama: standar yang sama esensial sebagai acuan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia agar keduanya dapat berjalan secara seimbang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024