Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bukan Rekonsiliasi tanpa Oposisi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Mayarakat Kampung Anti Hoax, mengenakan penutup wajah bergambar Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi, dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat aksi Ruwatan Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 24 April 2019. Aksi tersebut digelar sebagai syukuran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2019. ANTARA/Maulana Surya
Mayarakat Kampung Anti Hoax, mengenakan penutup wajah bergambar Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi, dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat aksi Ruwatan Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 24 April 2019. Aksi tersebut digelar sebagai syukuran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2019. ANTARA/Maulana Surya
Iklan

Rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto diperlukan untuk menurunkan tensi politik setelah pemilihan umum. Hanya, rekonsiliasi tersebut semestinya tidak diwarnai dengan transaksi jabatan. Memasukkan wakil partai penyokong Prabowo ke kabinet bakal melemahkan oposisi sekaligus merugikan demokrasi.

Rujuk politik itu harus dilandasi kepentingan masyarakat. Tujuan utamanya adalah merekatkan kembali rakyat yang terbelah oleh perbedaan pandangan dan pilihan dalam pemilihan umum lalu. Rekonsiliasi juga mesti didasarkan pada penghormatan terhadap aturan main demokrasi. Setelah pemilu berakhir dan sengketa hasil pemilu diputus oleh Mahkamah Konstitusi, kedua kubu perlu bersalaman untuk mengakhiri kompetisi.

Sangat disayangkan bila upaya perdamaian tersebut diwarnai politik transaksional berupa tawaran jatah kursi di kabinet atau kompensasi materi buat kubu yang kalah. Cara tak elok itu akan merusak demokrasi. Kubu yang kalah semestinya konsisten dengan ideologi dan gagasan mereka tanpa tergoda masuk dalam pemerintahan.

Idealnya, partai pendukung Prabowo--Partai Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional--tetap solid dan berperan sebagai kekuatan penyeimbang. Mereka juga bisa menyiapkan amunisi dan calon untuk menghadapi pemilu berikutnya. Sikap pragmatis yang sering diperlihatkan partai politik di negara kita perlu diakhiri.

Selama ini, partai politik terlihat hanya mengejar kekuasaan, bukan memperjuangkan ideologi atau gagasan. Mereka amat gampang berubah haluan. Pada pemilu sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional meninggalkan kubu Prabowo dan merapat ke Jokowi yang memenangi pemilihan presiden. Kali ini Partai Amanat Nasional pun mulai main mata dengan kubu pemenang. Begitu pula Demokrat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demokrasi akan rusak jika Presiden Jokowi membentuk kabinet dengan menggandeng sebagian besar partai pendukung Prabowo. Pemerintahan mungkin akan lebih stabil, tapi hanya untuk sementara. Menjelang pemilu, pemerintah yang disokong oleh terlalu banyak partai politik biasanya akan retak. Soalnya, masing-masing partai politik berkepentingan menyiapkan diri untuk bertarung lagi dalam pemilu.

Pragmatisme politik itu juga akan melemahkan kekuatan oposisi. Padahal, oposisi sangat diperlukan sebagai instrumen penyeimbang agar demokrasi tetap sehat. Dengan jumlah kursi yang lebih kecil dibanding koalisi partai pendukung pemerintah, Gerindra dan koalisinya memang akan selalu kalah dalam setiap pengambilan keputusan di parlemen. Tapi, paling tidak, mereka bisa menjadi pengontrol pemerintah. Keberadaan partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Kita membutuhkan oposisi yang kuat untuk mengawasi kinerja pemerintah serta program-program pembangunan. Demokrasi akan mati jika semua partai politik, termasuk Gerindra, menjadi bagian dari penguasa. Demi menyelamatkan demokrasi, partai yang meraih suara terbanyak kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sebaiknya tidak tergoda masuk dalam kabinet.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024