Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perkara Pemilu dan Penggunaan APBN

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Iklan

Kardiansyah Afkar
Penggiat Hukum Tata Negara

Pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang mutlak bagi negara demokratis. Abraham Lincoln menyatakan pemerintahan demokratis ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, untuk memberikan jaminan terhadap suara rakyat, penyelenggaraan demokrasi harus bersifat langsung, bebas, jujur, adil, dan tidak memihak.

Untuk menjamin hal tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga independen yang berwenang menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kelahiran lembaga-lembaga independen tersebut dimaksudkan sebagai penjaga marwah demokrasi untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan tidak memihak. Perangkat hukum kita juga telah menyediakan mekanisme hukum terhadap masalah sengketa pemilu, yaitu dengan mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). MK merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan hasil pemilu yang putusannya bersifat final and mengikat.

Dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum sekarang, ada banyak isu yang menjadi dalil dalam gugatan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Salah satu isu yang menarik dikaji ialah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pemilihan umum. Isu ini menarik karena selalu dikaitkan dengan wacana pemberhentian sementara bagi calon presiden petahana. Namun desain kepemiluan kita tidak mengenal hal tersebut.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, dalam gugatannya di MK, mendalilkan salah satu dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif ialah penggunaan APBN dalam pemilihan presiden 2019. Dalam dalilnya, APBN telah digunakan melalui pendanaan program-program kerja pemerintahan Joko Widodo sebagai calon presiden petahana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perlu dipahami bahwa dalam membicarakan APBN, kita harus melihat konsep negara secara utuh karena penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada APBN. Berjalan atau tidaknya suatu roda pemerintahan sangat bergantung pada APBN. Apabila dalil penggunaan APBN dikaitkan dengan pemilihan presiden, hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat tidak relevan dalam gugatan a quo karena hampir seluruh anggaran penyelenggaraan pemerintahan bersumber dari dan bergantung pada APBN. Pada tahun ini, misalnya, pemerintah menyiapkan anggaran terbesar untuk pemilu serentak dari APBN 2018 yang disepakati oleh pemerintah bersama DPR.

Penggunaan APBN dalam suatu pemerintahan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, baik dalam situasi pemilu maupun tidak. Misalnya, pendanaan agenda-agenda kerja pemerintah yang sudah dicanangkan jauh sebelum pemilu harus tetap direalisasikan sesuai dengan APBN yang telah disepakati. Selain itu, pemerintahan harus tetap berjalan dalam memberikan pelayanan-pelayanan terhadap warga negara. Apabila pemerintah tidak menggunakan APBN sesuai dengan yang sudah disepakati dalam pelaksanaan program-programnya, justru dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan. Yang dilarang ialah ketika APBN digunakan untuk pembiayaan kampanye. Namun, selama penggunaan APBN tersebut berkaitan dengan program kerja pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dicanangkan, penggunaannya sah-sah saja.

Gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang mengaitkan isu penggunaan APBN menjadi sesuatu hal tidak relevan dan memperlihatkan bahwa mereka tidak memahami konsep negara dan bernegara secara utuh. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa dalil tersebut menjadi tidak relevan.

Pertama, sangat sulit untuk tidak mengaitkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan penggunaan APBN karena kedudukan Jokowi sebagai calon presiden petahana. Kedua, APBN disusun jauh sebelum pemilihan presiden dan penyusunannya disepakati bersama DPR. Apabila isu penggunaan APBN dalam pemilihan presiden menjadi dalil dalam gugatan sengketa, dapat dikatakan praktik kecurangan tersebut disetujui juga oleh DPR, yang di dalamnya juga termasuk partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga.

Ketiga, pemerintahan harus tetap berjalan. Tidak mungkin pemerintahan stagnan hanya karena ada pemilihan presiden. Misalnya, anggaran untuk membiayai program-program pemerintah yang sudah disetujui bersama DPR jauh sebelum pemilu harus direalisasikan. Jadi, sulit dimungkiri pencapaian kinerja pemerintah tentu selalu dikaitkan dengan Jokowi sebagai calon presiden petahana. Namun, apa pun dalilnya, semua ditentukan oleh palu keadilan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024