Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Silat Reklamasi Gubernur Anies

Oleh

image-gnews
Deretan bangunan yang  berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Iklan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pintar bersilat kata, tapi tidak bisa berbuat yang benar-benar beda. Dulu ia mengkritik Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta yang ia kalahkan dalam pemilihan dua tahun lalu, soal menangani reklamasi Teluk Jakarta. Kini Anies justru menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi berdasarkan aturan yang dibikin Basuki.

Anies telah memberikan IMB kepada PT Kapuk Naga Indah untuk 932 unit bangunan di Pulau D. Dasarnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 mengenai Panduan Rancang Kota di Pulau C, D, dan E. Aturan yang dibuat Basuki alias Ahok ini hanya rujukan membangun tiga pulau itu agar sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan empat tahun sebelumnya.

Pengembang sebetulnya belum bisa membangun bangunan fisik. Masalahnya, mereka bandel. IMB belum turun, bangunan-bangunan sudah didirikan. Proyek pulau reklamasi juga kontroversial karena belum memiliki dasar hukum yang kuat. Saat itu, peraturan daerah mengenai zonasi dan tata ruang pulau reklamasi masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rancangan peraturan daerah, Ahok memasukkan kontribusi tambahan kewajiban pengembang sebesar 15 persen sehingga pemerintah bisa mendapat pemasukan Rp 158 triliun dalam 10 tahun.

Pengembang berusaha menegosiasikan permintaan Ahok itu dengan menyuap sejumlah anggota Dewan. Hasilnya, kontribusi tambahan turun menjadi 10 persen. Namun Ahok menolaknya. Suap tersebut kemudian terbongkar Komisi Pemberantasan Korupsi, yang membuat DPRD memutuskan menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah: Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Setelah menjabat gubernur, Anies menarik dua rancangan peraturan daerah itu tanpa berusaha mengusulkan lagi. Ia pun tak punya pijakan aturan hukum memperlakukan bangunan yang sudah berdiri. Pada Juni 2018, ia menyegel bangunan-bangunan itu. Delapan bulan kemudian, Anies mencabut segel itu justru dengan aturan yang dibuat Ahok yang dulu dia kritik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam debat pemilihan gubernur 12 April 2017, Anies jelas tak setuju dengan cara Ahok mengizinkan reklamasi kendati membebani pengembang dengan pajak yang tinggi. Menurut dia, izin Ahok hanya menguntungkan pengembang, bukan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Kini Anies beralasan bahwa aturan yang dibuat Ahok itu bersifat hukum yang mengikat. Menurut dia, kepastian hukum akan hilang bila ia mencabut aturan itu.

Sikap Anies memperlihatkan ia tidak konsisten. Masalah pelik yang dihadapi dalam reklamasi adalah ketiadaan dasar hukum yang kuat. Peraturan gubernur yang dibuat Ahok sebetulnya bersifat sementara. Jika benar ingin menjadi antidot Ahok, Anies seharusnya mengajukan lagi rancangan peraturan daerah dan meminta DPRD membahasnya sampai tuntas.

Soal reklamasi tak hanya soal ketidaksetujuan dengan alasan "keberpihakan", tapi menyangkut masa depan Jakarta dan dampak ekonomi yang sudah berjalan. Pulau N sebagai pelabuhan baru tambahan Tanjung Priok sudah berjalan. Penghentiannya membuat PT Pelindo II perusahaan negara pelabuhan kelimpungan karena sudah berinvestasi membangun pulau ini.

Reklamasi juga menyangkut nelayan di pesisir Jakarta. Jika status reklamasi tak kunjung jelas dihentikan, tapi pembangunannya jalan terus nelayan juga tak punya kepastian. Apalagi, dalam hitungan pengembang, reklamasi akan membuka 1,2 juta lapangan pekerjaan. Gubernur Anies harus ingat urusan perut tak bisa diselesaikan dengan silat kata belaka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.