Skandal suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan contoh korupsi berlapis. Proyek yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menjadi bancakan pejabat dan kontraktor. Praktik kotor itu diduga juga melibatkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang seharusnya mengawasi penggunaan anggaran negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjerat delapan tersangka suap proyek SPAM. Empat tersangka merupakan penyuap, yakni dua petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo dan dua direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa. Adapun empat tersangka lain penerima suap. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah untuk tahun anggaran 2017-2018.
Nah, belakangan, penyidik komisi antikorupsi juga memanggil anggota BPK, Rizal Djalil. Tak sekadar diperiksa sebagai saksi untuk salah satu pejabat penerima suap, ia juga diendus keterlibatannya dalam proyek SPAM. Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu diduga ikut bermain dalam salah satu proyek pengadaan air minum melalui seorang kontraktor.
Komisi antikorupsi perlu membongkar tuntas peran Rizal. Tidaklah pantas seorang anggota BPK ikut mengurusi proyek pemerintah. Penyidik juga perlu mengusut kemungkinan adanya permainan di balik pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun lalu. Predikat yang diberikan BPK ini mencurigakan karena belakangan justru mencuat skandal suap dalam sejumlah proyek SPAM dengan total anggaran Rp 429 miliar.
Terseretnya Rizal dalam proyek SPAM makin merusak citra BPK. Lembaga ini memiliki kekuasaan besar karena berwenang memeriksa keuangan dan kinerja pemerintah pusat serta pemerintah daerah. BPK juga memeriksa keuangan perusahaan negara dan perusahaan daerah serta hampir semua lembaga yang menggunakan anggaran negara. Tapi wewenang yang besar itu sering disalahgunakan. Indonesia Corruption Watch mencatat sedikitnya ada enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor BPK selama 2005-2017.
Sigit Yugoharto adalah salah satu auditor yang terjerat kasus suap. Tahun lalu, auditor BPK ini divonis enam tahun penjara karena menerima suap berupa sepeda motor Harley-Davidson dari pejabat PT Jasa Marga. Begitu pula auditor Rochmadi Saptogiri, yang dihukum tujuh tahun penjara pada tahun yang sama. Ia terbukti menerima suap berkaitan dengan pemberian opini WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kongkalikong antara auditor BPK dan pejabat jelas berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan. Jika auditor ikut bermain proyek atau menerima suap, ia tentu akan menutup-nutupi korupsi di lembaga pemerintah. Banyaknya auditor yang terjerat suap juga menyebabkan kredibilitas BPK makin hancur. Publik tak akan percaya lagi terhadap hasil auditnya.
Walau bukan urusan gampang, BPK perlu berikhtiar memperbaiki reputasinya. Sistem pengawasan terhadap auditor semestinya diperketat agar kasus serupa tak terulang. Semua celah kecurangan harus ditutup. Badan itu juga harus menjatuhkan sanksi yang tegas bagi anggotanya dan auditor yang terindikasi nakal.
Dewan Perwakilan Rakyat harus pula ikut bertanggung jawab karena lembaga inilah yang menentukan sembilan anggota BPK. Para wakil rakyat perlu menyadari pentingnya peran lembaga auditor keuangan negara. Mereka semestinya memilih anggota BPK yang benar-benar berintegritas, dan bukan sekadar "bagi-bagi jabatan" untuk bekas anggota DPR seperti yang terjadi selama ini.
