Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika Auditor Main Kotor

Oleh

image-gnews
Pekerja menyesaikan pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Pasuruan, Jawa Timur, Kamis, 15 November 2018. ANTARA/Zabur Karuru
Pekerja menyesaikan pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Pasuruan, Jawa Timur, Kamis, 15 November 2018. ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

Skandal suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan contoh korupsi berlapis. Proyek yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menjadi bancakan pejabat dan kontraktor. Praktik kotor itu diduga juga melibatkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang seharusnya mengawasi penggunaan anggaran negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjerat delapan tersangka suap proyek SPAM. Empat tersangka merupakan penyuap, yakni dua petinggi PT Wijaya Kusuma Emindo dan dua direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa. Adapun empat tersangka lain penerima suap. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah untuk tahun anggaran 2017-2018.

Nah, belakangan, penyidik komisi antikorupsi juga memanggil anggota BPK, Rizal Djalil. Tak sekadar diperiksa sebagai saksi untuk salah satu pejabat penerima suap, ia juga diendus keterlibatannya dalam proyek SPAM. Bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu diduga ikut bermain dalam salah satu proyek pengadaan air minum melalui seorang kontraktor.

Komisi antikorupsi perlu membongkar tuntas peran Rizal. Tidaklah pantas seorang anggota BPK ikut mengurusi proyek pemerintah. Penyidik juga perlu mengusut kemungkinan adanya permainan di balik pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun lalu. Predikat yang diberikan BPK ini mencurigakan karena belakangan justru mencuat skandal suap dalam sejumlah proyek SPAM dengan total anggaran Rp 429 miliar.

Terseretnya Rizal dalam proyek SPAM makin merusak citra BPK. Lembaga ini memiliki kekuasaan besar karena berwenang memeriksa keuangan dan kinerja pemerintah pusat serta pemerintah daerah. BPK juga memeriksa keuangan perusahaan negara dan perusahaan daerah serta hampir semua lembaga yang menggunakan anggaran negara. Tapi wewenang yang besar itu sering disalahgunakan. Indonesia Corruption Watch mencatat sedikitnya ada enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor BPK selama 2005-2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sigit Yugoharto adalah salah satu auditor yang terjerat kasus suap. Tahun lalu, auditor BPK ini divonis enam tahun penjara karena menerima suap berupa sepeda motor Harley-Davidson dari pejabat PT Jasa Marga. Begitu pula auditor Rochmadi Saptogiri, yang dihukum tujuh tahun penjara pada tahun yang sama. Ia terbukti menerima suap berkaitan dengan pemberian opini WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kongkalikong antara auditor BPK dan pejabat jelas berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan. Jika auditor ikut bermain proyek atau menerima suap, ia tentu akan menutup-nutupi korupsi di lembaga pemerintah. Banyaknya auditor yang terjerat suap juga menyebabkan kredibilitas BPK makin hancur. Publik tak akan percaya lagi terhadap hasil auditnya.

Walau bukan urusan gampang, BPK perlu berikhtiar memperbaiki reputasinya. Sistem pengawasan terhadap auditor semestinya diperketat agar kasus serupa tak terulang. Semua celah kecurangan harus ditutup. Badan itu juga harus menjatuhkan sanksi yang tegas bagi anggotanya dan auditor yang terindikasi nakal.

Dewan Perwakilan Rakyat harus pula ikut bertanggung jawab karena lembaga inilah yang menentukan sembilan anggota BPK. Para wakil rakyat perlu menyadari pentingnya peran lembaga auditor keuangan negara. Mereka semestinya memilih anggota BPK yang benar-benar berintegritas, dan bukan sekadar "bagi-bagi jabatan" untuk bekas anggota DPR seperti yang terjadi selama ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.