Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekonsiliasi, Bukan Transaksi

Oleh

image-gnews
Petugas kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Polri mempertebal pengamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Subekti.
Petugas kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019. Polri mempertebal pengamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) jelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis, 27 Juni 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

Pekan ini Mahkamah Konstitusi akan memutus sengketa pemilihan umum dan menutup seluruh rangkaian pemilihan presiden yang sudah berlangsung hampir setahun terakhir. Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat: para kandidat tak lagi punya kesempatan mempersoalkan hasil pemilu. Karena itu, setelah putusan dijatuhkan, Presiden Joko Widodo dan penantangnya, Prabowo Subianto, harus bersalaman dan mengakhiri kompetisi.

Upaya sejumlah politikus untuk "mendamaikan" kedua kubu menjelang putusan final dari Mahkamah sah-sah saja dilakukan. Ikhtiar mereka bisa menurunkan ketegangan politik yang meruncing belakangan ini dan mencegah aksi massa lanjutan pada hari terakhir sidang di Mahkamah Konstitusi.

Rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo dan tentu antarkubu partai pendukungnya juga penting agar polarisasi di kalangan akar rumput bisa mereda. Pertikaian yang banyak timbul akibat kompetisi politik yang sengit selama pemilihan umum sudah seharusnya dihentikan. Tak ada lagi "kami" dan "mereka" yang berhadap-hadapan.

Masalahnya, meski negosiasi memang merupakan bagian tak terpisahkan dari politik, tawar-menawar di ranah ini tak boleh direduksi menjadi arena transaksional belaka. Upaya kedua kubu mencari kompromi harus tetap didasari etika politik.

Sangat disayangkan jika benar ada iming-iming jabatan strategis di kabinet dan berbagai fasilitas lain dengan jumlah fantastis sebagai "harga rekonsiliasi". Negosiasi semacam itu hanya akan merendahkan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan kedua kubu selama kampanye. Rekonsiliasi politik yang dihasilkan dari tawar-menawar semacam itu jelas salah kaprah.

Sikap serupa seyogianya ditunjukkan partai politik peserta pemilu. Mereka yang kalah seharusnya tidak perlu kasak-kusuk meninggalkan koalisi calon presiden yang semula mereka usung. Sedangkan mereka yang menang juga tak perlu repot-repot menggaet partai lawan untuk bergabung.

Sejauh ini, ada indikasi kuat Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat tengah berancang-ancang meninggalkan koalisi pendukung Prabowo. Elite kedua partai itu sudah aktif berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan jajarannya. Langkah politik semacam ini juga mencerminkan rekonsiliasi yang salah kaprah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tradisi lompat perahu ke biduk pemenang setelah pemilu usai memang tidak dimulai kedua partai itu. Pada pemilu sebelumnya, Golkar dan PAN melakukan tindakan serupa dengan meninggalkan koalisi Prabowo setelah jago mereka dipastikan kalah. Kebiasaan semacam ini seharusnya tidak diterima sebagai kewajaran.

Sudah saatnya semua pihak menyadari bahwa keberadaan oposisi yang berkualitas mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi. Adanya partai oposisi di parlemen justru menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jika semua partai politik dirangkul masuk ke koalisi pendukung pemerintah, tak ada lagi perdebatan seputar kebijakan pemerintah dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

Tanpa mitra untuk beradu pendapat dan pandangan, setiap kebijakan pemerintah akan selalu disetujui tanpa banyak pertanyaan. Lama-kelamaan aparat pemerintah akan merasa paling benar. Merasa didukung mayoritas, mereka bisa dengan ringan menolak segala suara yang berbeda. Jika itu yang terjadi, kita selangkah lagi mendekati era otoritarian yang menafikan kebebasan dan keberagaman.

Untuk itu, segala upaya membentuk koalisi partai pendukung pemerintah yang terlampau dominan sejak dini perlu dipersoalkan. Rekonsiliasi politik seusai pemilu tak harus dibarengi dengan pernyataan dukungan kepada presiden yang terpilih. Kubu oposisi dan pendukung pemerintah seharusnya berkomitmen untuk menerima hasil pemilu dan mendukung sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum.

Selama ini, memang ada anggapan bahwa beroposisi di luar pemerintah merupakan ujian bagi partai politik. Pasalnya, partai oposisi tak akan punya akses pada jabatan publik dan fasilitas lain yang menyertainya. Kerap kali, menjadi partai pendukung pemerintah juga membuka kesempatan kongkalikong dan meraup fulus dari berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan. Sudah saatnya perilaku korupsi semacam itu diberantas. Para pejabat negara tak boleh lagi dibiarkan memanfaatkan kedudukan untuk membesarkan diri sendiri dan partai politik asal mereka.

Berakhirnya rangkaian pemilihan presiden pekan ini seharusnya menjadi awal budaya politik baru. Rekonsiliasi yang terjadi seusai pemilu tidak identik dengan bagi-bagi kursi dan kekuasaan. Mereka yang menang dan yang kalah sama-sama punya andil membesarkan Indonesia dan memelihara tradisi demokrasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024