Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Risiko Krisis Ekonomi Global

image-profil

image-gnews
Wakil Presiden ke-11 Boediono menyampaikan gagasannya dalam diskusi saat peluncuran buku LPI 2017 di Jakarta, 28 Maret 2018. Buku ini memaparkan kondisi ekonomi Indonesia sepanjang 2017, di tengah dinamika ekonomi global yang juga berimbas ke ekonomi Indonesia, serta berbagai catatan penting dalam kebijakan yang dilakukan BI pada tahun 2017. TEMPO/Tony Hartawan
Wakil Presiden ke-11 Boediono menyampaikan gagasannya dalam diskusi saat peluncuran buku LPI 2017 di Jakarta, 28 Maret 2018. Buku ini memaparkan kondisi ekonomi Indonesia sepanjang 2017, di tengah dinamika ekonomi global yang juga berimbas ke ekonomi Indonesia, serta berbagai catatan penting dalam kebijakan yang dilakukan BI pada tahun 2017. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Tri Winarno
Ekonom Senior Bank Indonesia

Dunia sedang menghadapi peningkatan risiko perlambatan ekonomi. Kalau tidak dapat dikelola dengan tepat, hal ini akan memicu resesi global pada 2020.

Risiko tersebut kebanyakan melibatkan Amerika Serikat. Perang dagang Amerika dengan Cina dan negara lainnya, serta pembatasan migrasi, investasi asing langsung, dan transfer teknologi, akan berdampak negatif terhadap rantai pasokan produksi. Hal ini akan meningkatkan ancaman stagflasi, yaitu perlambatan pertumbuhan yang dibarengi dengan kenaikan inflasi. Risiko perlambatan ekonomi Amerika terlihat semakin nyata setelah stimulus legislasi pajak tahun 2017 telah kehabisan daya dorongnya.

Sementara itu, pasar modal Amerika masih tetap terlihat "berbusa". Ada risiko tambahan yang terkait dengan peningkatan utang baru yang melibatkan negara-negara emerging market, yang portofolio pinjamannya dinominasikan dalam mata uang asing. Dengan kemampuan bank sentral sebagai lender of the last resort yang semakin terbatas, pasar uang yang tidak likuid akan rentan terhadap guncangan dan gangguan lain.

Yang dapat dikategorikan gangguan lain tersebut adalah langkah Presiden AS Donald Trump yang tergoda untuk menciptakan krisis lewat kebijakan luar negeri terhadap negara seperti Iran. Dengan langkah itu, Trump berharap dapat meningkatkan elektabilitasnya di dalam negeri untuk menghadapi pemilihan presiden 2020 tapi berisiko memicu guncangan harga minyak.

Baca Juga:

Di luar Amerika, ada risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina, yang dibebani tumpukan utang, dan beberapa negara emerging market lainnya. Risiko ekonomi dan politik Uni Eropa juga memperkuat kecemasan risiko global. Situasi lebih buruk terjadi di negara maju karena terbatasnya kebijakan yang tersedia jika krisis ekonomi terjadi. Kebijakan moneter dan fiskal serta dana talangan (bailout) terhadap sektor swasta yang diimplementasikan pada saat krisis keuangan 2008 akan sangat terbatas efeknya jika krisis terjadi lagi.

Dari semua risiko di atas, yang paling mencemaskan adalah kebijakan The Fed, bank sentral Amerika. Ini setelah The Fed menaikkan tingkat bunga dalam merespons kebijakan fiskal prosiklikal Trump. Kebijakan fiskal prosiklikal mengikuti pola siklus bisnis: apabila perekonomian sedang berada dalam resesi, pengeluaran pemerintah juga ikut rendah, dan sebaliknya bila terjadi ledakan ekonomi. The Fed akhirnya mengubah arahnya sejak Januari 2019. Ke depan, diperkirakan The Fed ataupun bank sentral utama lainnya akan memangkas tingkat bunga untuk merespons kejutan yang menerpa ekonomi global.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika perang dagang dan potensi kenaikan harga minyak merupakan risiko sisi penawaran, mereka juga mengancam permintaan agregat sehingga menekan pertumbuhan konsumsi karena tarif dan peningkatan harga minyak akan mengurangi pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income). Dengan semakin tingginya ketidakpastian ke depan, pengusaha akan cenderung mengurangi belanja modal dan investasinya.

Di sisi fiskal, negara-negara maju telah menghadapi defisit fiskal dan utang publik yang jauh lebih tinggi dari sebelum krisis keuangan global, sehingga hanya ada ruang sempit untuk melakukan stimulus fiskal. Di samping itu, dana talangan terhadap sektor keuangan akan menghadapi tantangan di parlemen mengingat merebaknya sentimen populis dan keuangan pemerintah yang hampir "insolvent" (tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang).

Di antara risiko-risiko di atas, perang dagang Amerika dengan Cina merupakan risiko terbesar terjadinya resesi, karena konflik tersebut dapat meningkat dengan berbagai cara. Pemerintahan Trump dapat memperluas kenaikan tarif untuk ekspor Cina sebesar US$ 300 miliar, yang sekarang belum diimplementasikan. Amerika dapat melarang Huawei dan perusahaan Cina lainnya memakai komponen Amerika, yang berakibat pada proses deglobalisasi dalam skala penuh, ketika perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan mengamankan rantai produksinya. Kalau skenario tersebut terjadi, Cina memiliki beberapa opsi untuk melakukan tindakan balasan, seperti menutup pasarnya bagi perusahaan Amerika, misalnya melarang Apple dijual di Negeri Panda.

Baik Trump maupun Presiden Cina Xi Jinping sadar betul bahwa mereka berkepentingan agar terhindar dari krisis global. Namun tampaknya mereka masih saling melempar retorika nasionalisnya dan membalas tindakan satu sama lain.

Maka, ada harapan besar agar Trump dan Xi melakukan pembicaraan kembali dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi G-20 pada 28-29 Juni 2019 di Osaka, Jepang. Tapi, kalaupun mereka setuju untuk memulai negosiasi, kesepakatan di keduanya masih butuh waktu yang panjang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

20 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


22 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

28 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

32 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

48 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

48 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.