Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Pemimpin KPK

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konferensi pers setelah dipanggil Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 17 Juni 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konferensi pers setelah dipanggil Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 17 Juni 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

NIAT panitia seleksi untuk memberi tempat bagi utusan kepolisian dan kejaksaan dalam formasi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi patut dipertanyakan. Jika Pansel KPK 2019-2023 sungguh berkomitmen untuk mencari calon terbaik, semestinya mereka menomorsatukan kandidat yang independen.

Kekhawatiran atas langkah Pansel KPK muncul setelah mereka menyambangi kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk meminta lembaga-lembaga itu mengajukan calon. Padahal, tidak ada aturan dalam perundang-undangan yang mengharuskan pemimpin KPK berasal dari institusi penegak hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK justru menginginkan calon yang independen.

Selain memiliki pengalaman dan pengetahuan hukum yang memadai, menurut Pasal 29 UU KPK, calon pemimpin lembaga anti-rasuah harus cakap, jujur, serta memiliki integritas moral yang tinggi dan reputasi baik. Calon pemimpin KPK juga tidak boleh menjadi pengurus salah satu partai politik. Apabila kebetulan merupakan pegawai pemerintah, mereka mesti mengundurkan diri selama menjabat.

KPK membutuhkan pemimpin yang independen, mengingat korupsi di dalam tubuh pemerintahan masih kuat melekat. Indeks korupsi belum beranjak banyak meski penindakan dan operasi tangkap tangan bahkan terhadap para pejabat tinggi pemerintah dan partai politik terus terjadi.

Berdasarkan data putusan kasus korupsi di pengadilan yang dihitung oleh Indonesia Corruption Watch, ada peningkatan kasus korupsi dari tahun ke tahun. Pada tahun lalu, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 9,29 triliun, naik dari Rp 6,5 triliun pada 2017. Jumlah tersebut sekitar enam kali lipat kerugian akibat korupsi pada 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mencari calon pemimpin terbaik memang bukan pekerjaan mudah. Tapi menggampangkan upaya dengan memasukkan calon-calon dari kepolisian dan kejaksaan bukan jalan keluar yang ideal. Menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia dan ICW tahun lalu, kedua institusi tersebut merupakan lembaga dengan potensi terbesar melakukan pungli dalam layanan birokrasinya. Sulit berharap KPK nanti dapat menangani dugaan korupsi di kedua lembaga itu jika pemimpinnya berasal dari sana.

Perlu diingat pula, KPK dibentuk justru karena lembaga hukum yang sudah ada dianggap gagal menjalankan amanat pemberantasan korupsi. Jadi, Pansel tak perlu khawatir kehilangan figur ideal dari kepolisian atau kejaksaan. Figur-figur itu bisa saja ditempatkan di pos-pos strategis pemberantasan korupsi di institusi masing-masing, kalau memang kepolisian dan kejaksaan menginginkannya. Pansel berfokus saja pada pencarian calon berintegritas yang bebas kepentingan.

Berdasarkan pengalaman beberapa pansel terdahulu, tokoh-tokoh yang memenuhi syarat sering kali tidak mau mendaftar dengan berbagai alasan. Tapi justru di sinilah kompetensi dan komitmen panitia seleksi terhadap pemberantasan korupsi diuji. Masih ada waktu bagi Pansel untuk mencari dan meyakinkan mereka agar mau mencalonkan diri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.