Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

800 Hari Kasus Novel

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Penyidik senior KPK Novel Baswedan, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 20 Juni 2019. Telah memasuki 800 hari, pelaku penyiraman Novel Baswedan belum terungkap. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik senior KPK Novel Baswedan, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 20 Juni 2019. Telah memasuki 800 hari, pelaku penyiraman Novel Baswedan belum terungkap. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Kemarin, tepat 800 hari setelah penyerangan terhadap Novel, pengungkapan kasus ini masih juga jalan di tempat. Selama pelaku dan dalangnya belum tertangkap, kasus ini akan terus menjadi utang besar pemerintah Joko Widodo. Presiden tak hanya berutang kepada Novel dan keluarganya, tapi juga kepada gerakan pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia.

Memang Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) masih terus bekerja. Kemarin, mereka kembali memeriksa Novel. Ini pemeriksaan kedua terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Masalahnya, hingga pemeriksaan terakhir, belum ada tanda-tanda bahwa TGPF telah menemukan titik terang soal pelaku penyerangan. Materi pemeriksaan mengulang-ulang seputar apa yang diingat Novel ketika disiram air keras oleh dua orang tak dikenal.

Tim gabungan pencari fakta yang beranggotakan 65 orang itu seharusnya bergerak lebih maju dan lebih gesit. Ada banyak petunjuk yang belum mereka telusuri. Padahal mereka tak hanya dikejar tenggat, di pundak mereka juga ada harapan publik yang sangat besar agar kasus penyerangan atas Novel terungkap dengan gamblang.

Ketika pemerintah Jokowi membentuk TGPF pada 8 Januari lalu, di kalangan pegiat antikorupsi dan penegakan hak asasi memang muncul harapan sekaligus pesimisme. Sebagian berharap tim gabungan itu bisa menembus kebuntuan penyidikan yang terkatung-katung selama hampir dua tahun. Tapi, di luar mereka, tak sedikit pula yang mencurigai pembentukan TGPF hanya gimik politik menjelang pemilihan presiden.

Tentu saja, kasus Novel terlalu penting dan tak boleh dijadikan komoditas politik demi meraih dukungan elektoral. Karena itu, seusai pemilu, pemerintah Jokowi harus menepis semua kecurigaan dan membuktikan bahwa TGPF benar-benar dibentuk untuk membongkar kasus penyerangan atas Novel.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sinyalemen dari tim pengacara Novel ihwal dugaan keterlibatan oknum polisi dalam penyerangan jangan dibiarkan menguap tersapu waktu. Kepolisian tak perlu kebakaran jenggot dan bersikap defensif. Demi membersihkan institusi, polisi justru harus ikut dengan sungguh-sungguh mengungkap siapa oknum tersebut. Bila penyerangan atas Novel sampai tak terbongkar, komitmen dan keseriusan aparat pasti bakal disorot publik.

Pemerintah tidak boleh lupa bahwa membiarkan kasus Novel tak terpecahkan bakal memberi kesan buruk ihwal perlindungan hukum terhadap para aktor gerakan antikorupsi. Kegagalan membongkar kasus Novel hanya akan memupuk impunitas atau kekebalan hukum bagi musuh gerakan antikorupsi.

Tak berlebihan kiranya bila orang ramai menjadikan kasus Novel sebagai salah satu barometer keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam memerangi korupsi. Bila TGPF sampai gagal mengungkap kasus Novel, nama baik Jokowi sendiri yang dipertaruhkan.

Karena itu, Presiden Jokowi tak boleh berhenti dengan hanya membentuk TGPF dan membiarkan mereka bekerja ala kadarnya. Dengan segala wewenangnya, Presiden harus memastikan mereka bekerja sungguh-sungguh dalam jangka waktu dan target yang lebih jelas. Hanya dengan cara itu, Jokowi bisa melunasi utangnya kepada Novel dan gerakan antikorupsi di negeri ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.