TERPURUKNYA perekonomian sejumlah daerah penghasil tambang selayaknya menjadi pelajaran. Negara tidak bisa terus-menerus bergantung pada hasil sumber daya alam. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi pertumbuhan agar lebih berkelanjutan.
Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor hasil tambang kuartal pertama tahun ini turun 14,08 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dampak penurunan itu sebenarnya sudah terasa lima tahun terakhir. Sejak harga batu bara rontok, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, misalnya, minus 1,21 persen pada 2015 dan minus 0,38 persen pada 2016.
Struktur perekonomian di Kalimantan Timur memang didominasi oleh usaha pertambangan. Setelah surutnya sektor minyak dan gas, industri pertambangan dan penggalian-khususnya batu bara-menopang 46,35 persen total produk domestik regional bruto provinsi itu. Tak mengherankan bila anjloknya harga batu bara langsung memukul denyut perekonomian di sana.
Banyak perusahaan tambang harus mengurangi produksi. Tak sedikit yang melakukan rasionalisasi. Sebagian gagal membayar tagihan kredit bank, sebagian lagi antre meminta restrukturisasi utang. Kredit bermasalah sektor pertambangan itu menyisakan persoalan di industri perbankan.
Kelesuan bisnis pertambangan merembet ke mana-mana. Salah satunya sektor properti. Sejak tenaga kerja tak lagi berbondong-bondong datang, banyak proyek properti di Kalimantan Timur lesu darah. Realestat Indonesia mencatat sekitar 80 persen rumah komersial tipe 60 ke atas sulit terjual di sana. Hampir 100 pengembang bertumbangan. Mereka yang bertahan kini banting setir menyasar proyek rumah bersubsidi.
Kelimpungan sejumlah pemerintah daerah bertambah sejak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memangkas kuota produksi daerah lebih dari setengahnya, dari 282,99 juta ton menjadi 105,79 juta ton. Mereka diberi sanksi gara-gara gagal memenuhi kewajiban memasok pasar dalam negeri. Turunnya produksi otomatis menyusutkan pemasukan pemerintah daerah.
Cerita muram ini tak perlu terjadi bila Indonesia tidak terlena dan terjebak pada hasil komoditas tambang, terutama batu bara. Kekeliruan ini terjadi karena pemerintah melupakan proses transformasi ekonomi dari kegiatan ekstraktif menuju manufaktur dan jasa. Sejak krisis 1998 mengempaskan perekonomian, orientasi industri manufaktur seperti kehilangan arah. Terutama setelah ledakan harga komoditas primer terjadi pada 2002-2013.
Kenaikan harga ini mendorong produksi yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak-termasuk menyerap tenaga kerja dari sektor manufaktur untuk pindah ke sektor tambang. Berlimpahnya ekspor komoditas pada periode itu memicu penguatan kurs dan melemahkan daya saing ekspor manufaktur sehingga industri mengalami perlambatan.
Akibatnya, rata-rata pertumbuhan ekspor manufaktur turun menjadi 10 persen sepanjang 2003-2011. Padahal rata-rata pertumbuhan ekspor manufaktur pernah menyentuh 30 persen antara 1970 dan 1990. Sebaliknya, ekspor komoditas rata-rata tumbuh 20 persen pada 2003-2011. Itu sebabnya, sejumlah studi menyimpulkan Indonesia mengidap penyakit Belanda (Dutch disease), istilah untuk menggambarkan merosotnya manufaktur akibat eksploitasi sumber daya alam.
Agar tidak terpuruk lebih dalam, pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan reformasi struktural. Dari meningkatkan sumber daya manusia, memperbaiki pasar tenaga kerja, hingga mendorong aktivitas penelitian dan pengembangan yang menggeliatkan manufaktur dan jasa. Tanpa itu semua, transformasi ekonomi akan mandek di tengah jalan.
