Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Imigrasi Tercoreng Korupsi

image-profil

image-gnews
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi
Iklan

Emerson Yuntho
Wakil Direktur Visi Integritas

Pupus sudah keinginan Kepala Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie, untuk mudik dan berkumpul bersama keluarga merayakan Idul Fitri karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya setelah menerima suap. Kurniadie bersama tiga orang lainnya ditangkap pada 27 Mei lalu di Nusa Tenggara Barat. KPK juga menyita uang suap sebesar Rp 1,2 miliar, yang berasal dari Direktur PT Wisata Bahagia, Liliana. Suap ini berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal dua warga negara asing.

Penangkapan terhadap Kurniadie sungguh ironis. Sebab, dua bulan sebelumnya, atau tepatnya pada 25 Maret 2019, Imigrasi Mataram baru saja mendeklarasikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Spanduk dan banner bergambar Kurniadie dengan pesan "Katakan Tidak pada Korupsi" juga masih terpasang di kantor Imigrasi Mataram ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.

Kurniadie bukanlah pejabat imigrasi pertama yang ditangkap KPK. Pada 2018, KPK menetapkan atase imigrasi pada Kedutaan Besar di Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo, sebagai tersangka korupsi terkait dengan proses penerbitan paspor RI dengan metode reach out pada 2016 dan proses penerbitan calling visa pada 2013-2016. Selain dipecat dari jabatan, Dwi Widodo, yang didakwa menerima suap sebesar Rp 1 miliar, akhirnya harus mendekam di penjara setelah divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan.

Pada tahun yang sama, KPK juga memeriksa Andi Sofyar, petugas imigrasi di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Andi mengaku menerima suap sebesar Rp 30 juta untuk membantu Eddy Sindoro, mantan petinggi Lippo Group, melarikan diri ke luar negeri. Selain KPK, selama 2017-2018, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di bawah kepolisian telah mengungkap dan menangkap petugas imigrasi di sejumlah kota di Indonesia karena melakukan pungutan liar.

Praktik korupsi yang terjadi di lingkungan imigrasi umumnya berkaitan dengan pengurusan dokumen imigrasi, seperti paspor dan visa, izin tinggal untuk warga negara asing, dan penindakan keimigrasian. Adapun bentuk korupsi yang terungkap adalah penyuapan dan pemerasan. Nilai suapnya dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Aktor korupsi di lingkungan imigrasi antara lain petugas atau pejabat imigrasi, calo, dan pihak dari biro jasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Praktik suap yang terjadi di kantor Imigrasi Mataram dan masih munculnya pungutan liar di beberapa kantor imigrasi lainnya telah mencoreng citra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal, sejak dua tahun lalu, kedua lembaga ini cukup gencar mengkampanyekan perang melawan pungutan liar dan membangun wilayah antikorupsi, yang meliputi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, di sejumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Sejumlah sistem pencegahan korupsi melalui pelayanan berbasis online juga mulai dikembangkan di lingkungan imigrasi untuk meminimalkan terjadinya percaloan dan korupsi.

Musibah yang baru saja terjadi di Mataram harus menjadi momentum bagi jajaran Direktorat untuk melakukan evaluasi dan penataan kembali program antikorupsi yang sedang dibangun. Sejumlah langkah penting perlu diambil untuk mencegah praktik korupsi di lingkungan imigrasi terulang kembali pada masa mendatang

Pertama, pejabat imigrasi yang terbukti melakukan korupsi harus dicopot dari jabatannya dan dihukum penjara secara maksimal. Hukuman yang berat terhadap pelaku diharapkan dapat membuat pegawai atau pejabat imigrasi yang lain berpikir ulang untuk melakukan korupsi serupa.

Kedua, memperkuat fungsi pengawasan terhadap sejumlah kantor imigrasi, termasuk yang telah menyandang status Zona Integritas atau Wilayah Bebas Korupsi. Jika masih ada indikasi korupsi atau pungutan liar, status integritas atau wilayah bebas korupsi yang telah disandang sebuah kantor imigrasi dapat saja dicabut.

Ketiga, Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie, harus memberikan instruksi kepada semua kepala kantor imigrasi di Indonesia untuk memastikan tidak ada lagi praktik korupsi ataupun pungutan liar di lingkungan kerjanya. Harus ada sanksi yang keras hingga pencopotan terhadap kepala kantor imigrasi yang mengabaikan instruksi tersebut dan tidak memiliki komitmen antikorupsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

50 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024