Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Pencari Fakta atau Fiksi?

image-profil

image-gnews
Massa melakukan perlawanan ke arah petugas di depan kantor Bawaslu di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. ANTARA
Massa melakukan perlawanan ke arah petugas di depan kantor Bawaslu di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. ANTARA
Iklan

Rio Christiawan
Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

Belakangan ini, setelah peristiwa demonstrasi yang dibarengi dengan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019, ramai beredar usul pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF). Desakan pembentukan TGPF ini didasari klaim beberapa pihak bahwa aparat kepolisian tidak bertindak sesuai dengan prosedur pada saat demonstrasi terjadi, misalnya ada klaim aparat diduga menggunakan peluru tajam pada saat menangani para demonstran.

Sebenarnya usul untuk membuat TGPF ini bias, karena belum ada kualifikasi yang jelas atas peristiwa tersebut sebagai demonstrasi, sebagaimana unjuk rasa yang dilindungi oleh perundang-undangan, ataukah justru kerusuhan. Jika peristiwa itu terkualifikasi sebagai kerusuhan, logikanya perlakuan menghadapi para perusuh yang mengancam keselamatan banyak orang tentu berbeda dengan cara menangani para demonstran yang melakukan aksinya sesuai dengan koridor undang-undang.

Persoalannya adalah, jika TGPF dibentuk sedangkan peristiwa itu sendiri belum terkualifikasi secara jelas, justru akan timbul akibat berupa salah arah dari fungsi TGPF itu sendiri. Dalam situasi demikian, TGPF akan dapat berubah menjadi tim gabungan pencari fiksi. Menarik menyaksikan hasil investigasi seorang wartawan Tanah Air yang menunjukkan bahwa peristiwa 21-22 Mei lalu lebih identik disebut sebagai kerusuhan yang direncanakan.

Sebagaimana digambarkan di berbagai media, misalnya ada ambulans yang berisi batu dan senjata ataupun ambulans yang menurunkan para perusuh. Hal lainnya, jika memang aksi tersebut merupakan unjuk rasa yang sah terkait dengan penolakan hasil rekapitulasi suara oleh KPU, seharusnya acara itu berakhir sebelum pukul 18.00.

Tindakan di luar konstitusi itu artinya inkonstitusional (melanggar hukum). Maka, tindakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan sekaligus berpotensi mengganggu hak warga negara lain. Nixon (1976) menyebutkan bahwa negara harus hadir untuk melindungi hak warga negara terkait dengan tindakan melanggar hukum warga negara lainnya, meskipun dengan tindakan represif, demi tercapainya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Saat ini, setelah peristiwa 21-22 Mei tersebut, kepolisian secara transparan tengah memproses pelaku-pelaku kerusuhan tersebut, baik pelaku lapangan maupun dalang peristiwa tersebut. Akan sangat kontraproduktif jika di tengah upaya kepolisian melakukan penegakan hukum, justru dibentuk tim lain (TGPF) yang juga menyelidiki peristiwa tersebut. Bukankah saat ini yang dilakukan penyidik kepolisian juga mencari fakta? Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dengan melakukan proses hukum terhadap para tersangka juga dilakukan berdasarkan fakta yang obyektif dan sesuai dengan peraturan perundangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Desakan untuk membentuk TGPF saat ini dapat dikatakan sangat prematur, mengingat peristiwa 21-22 Mei belum terkualifikasi secara jelas. Justru sebenarnya peristiwa tersebut akan dapat dikualifikasi secara jelas dari hasil penyidikan aparat kepolisian. Hasil penyidikan itu tidak dapat dimaknai secara terpisah pada setiap tersangka, tapi publik harus melihat keterkaitannya satu sama lain.

Tantangan aparat kepolisian saat ini adalah menguraikan peran setiap tersangka hingga ke auktor intelektualisnya, sehingga publik dapat memperoleh gambaran yang jelas. Dengan tuntasnya penyidikan, peristiwa 21-22 Mei akan dapat terkualifikasi dengan jelas, apakah sekadar unjuk rasa menolak rekapitulasi suara oleh KPU ataukah kerusuhan, atau bisa juga hasil rekapitulasi suara oleh KPU dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk melakukan aksi kerusuhan.

Aparat kepolisian akan menjawab berbagai spekulasi tersebut dengan fakta yang terungkap dalam penyidikan. Jika saat ini dibentuk TGPF, tim itu justru akan menginterupsi proses penyidikan oleh kepolisian. Tipologi peristiwa 21-22 Mei 2019 berbeda dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Kala Mei 1998, memang harus dibentuk TGPF karena peristiwa kerusuhan begitu meluas dan masif serta aparat kepolisian tidak mampu menjaga seluruh masyarakat. Sebaliknya, dalam peristiwa 21-22 Mei, seluruh potensi kerusuhan dapat diantisipasi aparat kepolisian.

Jika saat ini dibentuk TGPF, tim itu juga tidak akan terlepas dari persoalan operasional secara hukum. Siapa yang membentuk tim dan siapa anggotanya yang dianggap adil dan bebas kepentingan, serta seberapa mengikatnya rekomendasi mereka nantinya? Jim Steward (2000) menjelaskan bahwa, dalam negara demokrasi, pembentukan lembaga ad hoc menunjukkan adanya fungsi yang tidak dapat dijalankan pada lembaga permanen.

Saat ini, langkah paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat adalah mengawal penyidikan kepolisian sehingga dapat diperoleh fakta materiil yang obyektif. Fakta ini akan diuji secara terbuka dalam persidangan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Sebaliknya, dalam situasi saat ini, jika dibentuk TGPF, tim ini belum tentu dapat menghasilkan fakta materiil yang obyektif sebagaimana fakta yang berasal dari penyidikan kepolisian, mengingat sifat dan cara kerja TGPF justru lebih tertutup.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

18 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

19 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

45 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024