Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Terakhir Sengketa Pemilu

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Mayarakat Kampung Anti Hoax, mengenakan penutup wajah bergambar Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi, dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat aksi Ruwatan Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 24 April 2019. Aksi tersebut digelar sebagai syukuran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2019. ANTARA/Maulana Surya
Mayarakat Kampung Anti Hoax, mengenakan penutup wajah bergambar Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi, dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat aksi Ruwatan Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 24 April 2019. Aksi tersebut digelar sebagai syukuran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2019. ANTARA/Maulana Surya
Iklan

SIDANG Mahkamah Konstitusi yang digelar mulai hari ini merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Apa pun hasilnya, putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat. Semua pihak, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, juga tim dan pendukungnya, harus menerima apa pun putusan MK.

Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mengadili sengketa pemilu. Tak ada lagi jalur pengadilan lain, pun tiada mekanisme banding. Maka, sidang yang akan berlangsung selama dua pekan itu harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh tim Prabowo-Sandi sebagai penggugat.

Klaim kubu Prabowo soal kecurangan pemilu harus didukung dengan bukti-bukti dan tak bisa hanya ditunjukkan dengan omongan belaka. Selama ini saksi Prabowo-Sandi tak terlihat mengajukan bukti kecurangan saat berlangsungnya rekapitulasi suara hingga tingkat nasional. Kecurangan yang didengungkan oleh kubu Prabowo lebih banyak terkait dengan sistem informasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum, bukan penghitungan resmi.

Penggugat harus pula menyadari bahwa undang-undang telah mengatur secara jelas mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilu. Lembaga ini berwenang mengadili hasil pemilu secara nasional yang ditetapkan oleh KPU. Urusan lain yang juga bisa dijadikan bahan gugatan adalah penetapan pasangan yang lolos ke putaran kedua jika pemilihan presiden berlangsung lebih dari satu putaran.

Dalam sengketa pemilihan presiden, Mahkamah tidak bisa mengeluarkan putusan di luar dua urusan tersebut. MK, misalnya, tidak berwenang mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta pemilu. Maka, akan percuma saja bila kubu Prabowo-Sandiaga berupaya menyeret sengketa pemilu ini ke persoalan yang lebih luas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penggugat, misalnya, menuduh Ma’ruf tak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden karena menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di dua bank, yaitu Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Masalah persyaratan calon presiden dan wakil presiden bukanlah urusan MK. Penggugat semestinya berfokus pada gugatan bahwa penetapan hasil pemilu yang dilakukan KPU adalah keliru sehingga perlu dibatalkan.

Lepas dari gugatan yang terlalu melebar ke mana-mana, kita perlu mengapresiasi langkah Prabowo membawa sengketa pemilu ke MK. Begitu pula dengan instruksi Prabowo kepada pendukungnya agar tak berunjuk rasa di sekitar Mahkamah, untuk menghindari kerusuhan seperti yang terjadi di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu pada 21 dan 22 Mei lalu. Prabowo juga perlu meminta pendukungnya bersiap menerima apa pun putusan Mahkamah.

Sebaliknya, pemerintah dan pendukung Jokowi-Ma’ruf tak perlu alergi terhadap sejumlah catatan kritis yang disampaikan tim Prabowo-Sandi terhadap pelaksanaan pemilu. Dugaan keterlibatan aparat hukum, kematian petugas penyelenggara pemungutan suara, ataupun dugaan kecurangan lain harus menjadi perhatian untuk perbaikan pesta demokrasi ke depan.

Penyelesaian sengketa pemilu lewat MK merupakan salah satu aturan main dalam negara demokrasi. Apa pun hasilnya, semua pihak perlu menerimanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024