Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berpacu Mengusut Skandal BLBI

Oleh

image-gnews
Terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung, menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 September 2018. Majelis hakim memvonis mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA
Terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung, menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 September 2018. Majelis hakim memvonis mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut dengan hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA
Iklan

KOMISI Pemberantasan Korupsi harus bergerak lebih cepat untuk menuntaskan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Meski penetapan Sjamsul Nursalim sebagai tersangka merupakan angin segar pengungkapan kasus BLBI, penelusuran KPK tak boleh berhenti pada pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) itu.

KPK hanya memiliki waktu hingga 2022 karena adanya aturan kedaluwarsa dalam penuntutan pidana. Kasus pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati tidak bisa diusut lagi setelah 18 tahun. Jika KPK gagal memenuhi tenggat itu, para pengemplang dana BLBI bakal melenggang bebas tanpa bisa diseret ke pengadilan.

Pimpinan komisi antikorupsi perlu memprioritaskan penanganan skandal BLBI-kasus lawas yang para pelakunya terkoneksi dengan hampir semua rezim pemerintahan masa lalu. Pengusutan kasus BLBI selama ini amat lamban. Dibutuhkan tiga periode kepemimpinan hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan. Baru dua tahun lalu, KPK menetapkan bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, sebagai tersangka.

Syafruddin menjadi satu-satunya pelaku yang diseret ke pengadilan. Dia divonis 13 tahun penjara dan didenda Rp 700 juta pada September tahun lalu. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 15 tahun bui dan denda Rp 1 miliar pada Januari lalu. Hakim menyatakan Syafruddin-bersama Sjamsul dan istrinya, Itjih, serta bekas Kepala Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti-merugikan negara karena mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI untuk BDNI senilai Rp 4,8 triliun pada April 2004.

Jumlah itu merupakan sisa tunggakan BDNI yang mendapat suntikan dana BLBI senilai Rp 30,9 triliun saat krisis moneter melanda negeri ini pada 1997-1998. Surat keterangan lunas seharusnya tak terbit karena Sjamsul belum menyetor kewajibannya sekitar Rp 3,7 triliun. Setelah surat lunas itu keluar, BPPN hanya bisa menarik Rp 1,1 triliun dari hak tagih atas petani tambak udang di Bumi Dipasena Utama, Tulangbawang, Lampung, yang diserahkan Sjamsul.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rencana KPK melanjutkan kasus itu ke pengadilan tanpa kehadiran Sjamsul atau secara in absentia sudah tepat. Komisi tak perlu membuang waktu dengan mencoba menghadirkan Sjamsul, yang bersama istrinya sudah menjadi warga negara Singapura dan tak pernah meladeni panggilan pemeriksaan. Target realistis KPK adalah menyita segala harta Sjamsul sebagai silih atas kejahatan mengemplang duit negara.

Sjamsul bukan satu-satunya pengemplang BLBI. Saat krisis moneter melanda, ada 48 bank sekarat yang mendapat guyuran dana senilai total Rp 144,5 triliun. Belakangan, terungkap banyak bank melakukan praktik lancung pemberian kredit yang ikut menimbulkan krisis moneter. Alih-alih mendapat sanksi karena melanggar batas maksimum pemberian kredit, para debitor malah menikmati kucuran duit negara-dan mayoritas gagal bayar.

Masalah baru pun muncul setelah Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, yang memberikan fasilitas release and discharge bagi penunggak Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. BPPN menerbitkan surat keterangan lunas untuk 22 debitor yang kooperatif, yang kemudian terungkap mengandung banyak persoalan, bahkan korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan harus bekerja maksimal membongkar kasus BLBI hingga masa jabatan mereka berakhir Desember tahun ini. Jangan sampai pengganti mereka menanggung beban berat menyelesaikan tunggakan kasus tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.