Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sinyal Buruk Seleksi KPK

Oleh

image-gnews
Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK berbincang sebelum melakukan rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 17 November 2015. ANTARA/Sigid Kurniawan
Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK berbincang sebelum melakukan rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 17 November 2015. ANTARA/Sigid Kurniawan
Iklan

SEMBILAN nama yang diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mewakili gambaran suram masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Tanpa rekam jejak meyakinkan dalam gerakan antikorupsi, dikhawatirkan mereka tidak punya perspektif yang tepat dalam memilih jajaran pemimpin KPK yang dibutuhkan publik empat tahun ke depan.

Selain rekam jejak, masalah utama panitia seleksi KPK kali ini adalah kedekatan mereka dengan polisi. Tiga dari sembilan anggota panitia bekerja sebagai penasihat Kepala Kepolisian RI dan pengajar sekolah perwira polisi. Satu orang lagi kerap diundang sebagai saksi ahli untuk polisi di pengadilan. Karena rutin berhubungan dengan Korps Bhayangkara, jelas kuping mereka lebih peka mendengar kepentingan polisi dalam seleksi pemimpin KPK.

Kedekatan itu bermasalah karena hubungan KPK dan kepolisian kerap diwarnai konflik. Sejak periode awal kepemimpinan KPK, polisi selalu menyerang balik ketika penyidik KPK mengendus kasus korupsi di jajaran petinggi mereka. Kita masih ingat perseteruan "cicak versus buaya" yang dimulai pada 2009 ketika KPK menyadap telepon Kepala Badan Reserse Kriminal Inspektur Jenderal Susno Duadji, yang diduga menerima suap.

Tiga tahun kemudian, polisi kembali melawan ketika Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo disidik dalam kasus korupsi pengadaan simulator untuk ujian surat izin mengemudi. Terakhir, pada 2015, ketika Wakil Kepala Polri (ketika itu) Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus rekening gendut, polisi lagi-lagi membuat kegaduhan. Dalam ketiga insiden itu, pemimpin KPK balik dijadikan tersangka oleh kepolisian.

Konflik antarlembaga penegak hukum yang seharusnya bekerja sama memberantas korupsi tentu tidak sehat. Namun solusinya bukan dengan membiarkan polisi mengendalikan siapa yang terpilih menjadi pemimpin KPK. Justru sebaliknya: Presiden Joko Widodo seharusnya menguatkan kapasitas lembaga itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu indikator penting untuk mengukur integritas calon pemimpin KPK adalah independensi mereka dari kekuasaan dan institusi yang kelak harus mereka awasi. Karena itulah calon pemimpin KPK yang semata-mata menjadi kepanjangan tangan kepolisian, kejaksaan, atau Badan Intelijen Negara seharusnya dicoret dari daftar.

Terlebih kondisi KPK saat ini sungguh memprihatinkan. Upaya pelemahan gerakan antikorupsi sudah merasuk ke sendi-sendi internal lembaga ini. Lebih dari 700 pegawai KPK resah dan menandatangani petisi menuntut perbaikan dari dalam. Diduga Deputi Penindakan KPK Inspektur Jenderal Firli sengaja menghambat penyidikan perkara korupsi yang melibatkan tokoh besar. Ada laporan bahwa barang bukti dalam kasus suap impor daging sapi yang disebut-sebut melibatkan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian bahkan dirusak penyidik KPK dari kepolisian.

Ikhtiar mencari pemimpin KPK yang ideal seyogianya dimulai dari pemilihan panitia seleksi yang mumpuni dan bisa diterima semua kalangan. Jika kredibilitas lembaga penyaring pemimpin KPK saja pagi-pagi sudah dipertanyakan, sulit membayangkan hasil kerjanya bakal memuaskan harapan publik.

Masih ada waktu jika Presiden hendak merombak susunan panitia seleksi. Periode kepemimpinan KPK baru berakhir pada 21 Desember mendatang. Jangan sampai sejarah mencatat pemberantasan korupsi mundur ke titik nadir justru pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Selama korupsi masih merajalela, Indonesia butuh KPK yang kuat dan independen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

8 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

23 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

23 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

24 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024