Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengantisipasi Urbanisasi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pemudik mulai berdatangan usai pulang dari kampung halamannya di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 9 Juni 2019. Akhir pekan ini diprediksi menjadi puncak arus balik pemudik dari daerah menuju kota tempat tinggalnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Pemudik mulai berdatangan usai pulang dari kampung halamannya di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 9 Juni 2019. Akhir pekan ini diprediksi menjadi puncak arus balik pemudik dari daerah menuju kota tempat tinggalnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

Urbanisasi merupakan persoalan klasik. Pemerintah tidak bisa melarang orang pindah ke kota karena setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tinggal di mana saja. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan dan mengelola wilayah perkotaan agar tidak semrawut.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masih menjadi tujuan utama para pendatang. Kota ini dianggap menjanjikan banyak lapangan pekerjaan. Dari sisi ekonomi, DKI Jakarta juga mencatat pertumbuhan paling tinggi dibanding daerah lain. Selama triwulan pertama 2019, misalnya, wilayah ini mencatat pertumbuhan ekonomi 6,23 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07 persen pada periode yang sama.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang. Ia hanya memerintahkan anak buahnya untuk mendata para pendatang baru. Langkah itu sudah tepat. Hanya, pemerintah DKI juga harus menyiapkan wilayahnya agar "kebal" terhadap arus urbanisasi. Jakarta harus tetap rapi kendati terus-menerus dibanjiri pendatang.

Pemerintah DKI perlu menyiapkan aturan yang lebih ketat untuk menjaga tata ruang dan ketertiban sosial. Soalnya, urbanisasi berpotensi memunculkan permukiman kumuh, menambah pengangguran, dan menghadirkan masalah sosial, seperti kriminalitas. Pemerintah DKI juga perlu menyiapkan transportasi publik yang lebih baik agar Ibu Kota tidak semakin macet.

Masalah urbanisasi tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah DKI. Pemerintah pusat perlu memecahkan persoalan ini karena hal yang sama juga dialami kota-kota besar lainnya. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tahun lalu jumlah penduduk perkotaan mencapai 55 persen. Dengan asumsi tingkat urbanisasi rata-rata 2,3 persen per tahun, persentase penduduk perkotaan akan terus meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035 dan 67 persen pada 2045.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah perlu mengantisipasi hal itu dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota-kota besar. Wilayah pertumbuhan ekonomi baru itu harus mampu menyerap banyak lapangan kerja, sehingga tidak semua orang menyerbu kota-kota besar.

Pemerintah juga mesti mengevaluasi dan mengoptimalkan anggaran dana desa agar tepat sasaran untuk menggerakkan perekonomian daerah. Selama periode pertama pemerintahan Jokowi, total dana desa yang disalurkan sebesar Rp 189 triliun. Selama kurun waktu tersebut, angka kemiskinan di pedesaan memang turun 1,07 persen, tinggal 13,1 persen. Tapi penurunan angka tersebut jauh lebih kecil dibanding periode ketika belum ada program dana desa.

Urbanisasi akan terus terjadi dan sulit disetop sama sekali. Yang perlu kita lakukan adalah menguranginya dengan menciptakan sebanyak mungkin kegiatan ekonomi di luar kota-kota besar. Pemerintah juga harus menyiapkan kota-kota besar agar tidak semakin semrawut karena serbuan kaum pendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024