Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usut Tuntas Kerusuhan 22 Mei

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Seorang pria berjalan melewati ban yang terbakar dalam kerusuhan 22 Mei di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Sampai saat ini, aparat dibantu masyarakat masih bersiaga di lokasi tempat terjadinya kericuhan. REUTERS/Willy Kurniawan
Seorang pria berjalan melewati ban yang terbakar dalam kerusuhan 22 Mei di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Sampai saat ini, aparat dibantu masyarakat masih bersiaga di lokasi tempat terjadinya kericuhan. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

Peristiwa kerusuhan di Jakarta dengan dalih menolak hasil penghitungan suara pemilihan presiden pada 22 Mei lalu harus diusut tuntas. Pelaku lapangan dan dalang kerusuhan mesti diseret ke pengadilan. Indikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian saat mengamankan kerusuhan juga tak semestinya dibiarkan.

Aksi huru-hara di sejumlah lokasi di Jakarta itu, menurut data rumah sakit di Ibu Kota yang menampung korban seperti yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, telah menyebabkan delapan orang tewas dan 737 orang lainnya terluka. Indikasi kekerasan oleh aparat lainnya berupa penyerangan terhadap tenaga medis serta penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan jurnalis.

Menjadi pihak yang ikut tertuduh, polisi tak selayaknya mengusut kerusuhan ini. Presiden semestinya membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang diisi tokoh independen. Para pegiat hak asasi manusia, tokoh masyarakat, ahli hukum, serta akademikus dengan rekam jejak bagus, kredibel, dan bebas kepentingan layak dipilih. Presiden harus memastikan tim bekerja secara profesional dan lurus untuk mengungkap siapa saja yang terlibat.

Tim pencari fakta perlu dibentuk juga karena alasan pelaku lapangan ditengarai adalah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki kedekatan dengan salah satu kontestan. Bahkan unjuk kekerasan yang bermula dari kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, itu amat kentara dirancang serius untuk menolak hasil penghitungan suara pemilihan presiden. Salah satunya dugaan pengiriman pelaku kerusuhan dari luar Jakarta.

Salah satu purnawirawan TNI yang disebut-sebut terlibat adalah Kolonel (Purnawirawan) Fauka Noor Farid, yang ditengarai berperan merekrut komandan lapangan aksi kerusuhan. Ketika berpangkat kapten, ia tergabung dalam Tim Mawar. Di Pengadilan Mahkamah Militer pada 9 April 1999, tim ini terbukti menculik sejumlah aktivis pada 1997-1998. Fauka divonis 1 tahun 4 bulan penjara, tapi tidak dipecat sebagai anggota TNI. Belakangan, ia tercatat sebagai pengurus Partai Gerindra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden semestinya tidak ragu membentuk tim gabungan pencari fakta. Dasar hukum yang bisa dipakai adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan pembentukan TGPF, bukan hanya urusan pro justitia yang bisa diusut, tapi motif politik juga bisa ditelisik.

TGPF harus membuat terang-benderang apa yang semula berkabut. Dalang, penyandang dana, dan pelaku lapangan kerusuhan 22 Mei harus diusut dan dihukum. Tim pencari fakta akan menyerahkan rekomendasi ke Presiden. Setelah itu, Presiden meneruskan ke penegak hukum. Kasus pidananya akan ditindaklanjuti oleh kepolisian dan polisi militer. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia bisa ditangani Komnas HAM.

Kerusuhan 22 Mei merupakan pelanggaran prinsip demokrasi. Semestinya pihak yang kalah menerima kenyataan. Mereka dapat mempersiapkan diri untuk berkompetisi dalam pertarungan berikutnya. Jalan kekerasan hanya dilakukan oleh para penunggang demokrasi-benalu yang selayaknya ditindak tegas dan dihukum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

4 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

19 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

20 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

26 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

54 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024