Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perkara Kemampuan Bayar Utang Negara

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute

Debat perihal utang negara sepertinya tidak pernah surut. Di satu sisi, beban pembayaran bunga utang pemerintah diklaim terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Di sisi lain, peningkatan beban bunga utang ini tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah dalam membayar utang.

Pembayaran bunga utang negara rata-rata mengalami kenaikan 15,7 persen selama 2014-2019. Kenaikan ini juga terjadi secara relatif terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio ini pada 2014 sebesar 1,26 persen dan naik menjadi 1,7 persen pada 2019.

Selama periode yang sama, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan pemerintah juga naik, dari 8,6 persen menjadi 12,7 persen. Porsi belanja bunga utang negara mencapai 7,5 persen dari belanja. Pada 2018, bunga utang negara sudah menyedot 17,7 persen total belanja negara.

Tiga indikator ini dalam taraf tertentu memang bisa menunjukkan kegentingan tingkat kemampuan bayar utang pemerintah. Ketiganya sama-sama menelaah volume pembayaran bunga utang sebagai variabel utama meski dengan rujukan yang berbeda-PDB, penerimaan, dan belanja negara.

Penggunaan PDB sebagai rujukan tampaknya sedikit rancu. PDB dihitung dari keluaran aktivitas ekonomi sektor privat (konsumsi dan investasi), sektor publik, dan sektor luar negeri (ekspor dan impor). Maka, perhitungan ini memberi kesan sektor privat seolah-olah dipaksa ikut menanggung beban utang sektor publik.

Mengeluarkan sektor privat dan sektor luar negeri lebih cocok untuk mengukur kemampuan bayar utang negara. Sayangnya, cara ini pun tidak mengubah simpulan. Rasio antara pembayaran bunga utang dan PDB sektor publik pada 2014 sebesar 13 persen dan 19 persen pada 2019. Artinya, kemerosotan kemampuan bayar utang pemerintah terkonfirmasi.

Alternatif pendapatan dan belanja negara sebagai rujukan dalam mengukur tingkat kemampuan bayar utang pemerintah menawarkan analisis yang lebih adil. Pembayaran bunga utang dialokasikan dari penerimaan negara. Masalahnya, belanja APBN, termasuk pembayaran bunga utang, ditentukan lebih dulu daripada penerimaannya.

Selain itu, penerimaan negara berkorelasi kuat dengan harga komoditas. Pada 2014, rasio pendapatan negara terhadap PDB mencapai 14,7 persen. Pada 2018, rasio turun tipis menjadi 13,09 persen, meski ada perbaikan harga minyak bumi. Intinya, sifat fluktuatif yang melekat pada rasio pendapatan negara terhadap PDB tidak utuh merepresentasikan kemampuan bayar utang negara.

Telaah yang lebih spesifik atas penerimaan pajak agaknya tidak jauh berbeda. Rasio pajak dengan PDB, sebagai indikator kasar, masih rendah. Untuk tahun ini, misalnya, pemerintah menetapkan sasaran rasio pajak bisa menembus 12,2 persen. Kendati menanjak dari posisi 11,5 persen pada tahun lalu, rasio pajak Indonesia masih kalah dibanding negara tetangga di ASEAN.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih ironisnya, upaya merealisasikan target rasio pajak pada kenyataannya masih mengandalkan kepada wajib pajak besar. Tahun ini, wajib pajak besar diberi "jatah" menyumbang

Rp 498 triliun. Jumlah tersebut ekuivalen dengan 31,57 persen dari pendapatan pajak dengan kenaikan 19 persen dari realisasi 2018.

Besarnya porsi kontribusi wajib pajak besar terhadap total penerimaan pajak sudah semestinya diwaspadai. Sadar atau tidak, kondisi keuangan negara memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap para wajib pajak besar dengan berbagai macam risiko yang dikandungnya.

Kalau kinerja sektor usaha (wajib pajak besar badan) sedang turun atau wajib pajak orang pribadi tengah mengalami masalah finansial, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak ke penerimaan negara. Isu keberlangsungan penerimaan pemerintah dipertaruhkan di masa depan, mengingat pajak penghasilan (PPh) badan menyumbang 90 persen penerimaan PPh.

PPh badan berbasis pada laba usaha, yang didapat dari selisih antara pendapatan dan biaya. Pengusaha akan mendahulukan kewajiban membayar biaya dengan menanggung risiko penurunan laba. Maka, PPh orang pribadi lebih andal dalam merawat kesinambungan penerimaan negara.

Kerapuhan struktur penerimaan pajak untuk mengukur kemampuan bayar utang negara tecermin pula dari penerimaan PPh orang pribadi yang lebih kecil daripada pajak pertambahan nilai (PPN). PPh adalah pajak langsung. Pembayar pajak langsung sekaligus adalah penanggung beban finalnya.

PPN adalah pajak tidak langsung. Artinya, beban pajak tidak langsung bisa digeserkan kepada pihak lain. Lebih tingginya perolehan PPN relatif terhadap penerimaan PPh orang pribadi memicu ketimpangan distribusi beban akhir pajak (tax incidence).

Dari sini muncul "lingkaran setan": ketimpangan pendapatan menentukan besaran penerimaan perpajakan, sedangkan desain perpajakan ditujukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan.

Dengan berbagai ironi di atas, penerimaan pajak agaknya belum bisa diandalkan sebagai tolok ukur kemampuan bayar utang negara. Padahal pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Maka, kuantitas penerimaan pajak dan komposisi antara PPh badan, PPh orang pribadi, dan PPN menjadi tantangan bagi agenda reformasi perpajakan di masa mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

20 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

47 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024