Di Balik Aksi Anarkistis Massa di Buton

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepulan asap hitam dari puluhan rumah yang dibakar di Desa Gunung Jaya usai terjadi keributan antar pemuda di perbatasan antara Desa Gunung Jaya  dan Desa Sampuabalo, Buton, Sulawesi Tenggara, Rabu, 5 Juni 2019.  ANTARA/Emil

    Kepulan asap hitam dari puluhan rumah yang dibakar di Desa Gunung Jaya usai terjadi keributan antar pemuda di perbatasan antara Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo, Buton, Sulawesi Tenggara, Rabu, 5 Juni 2019. ANTARA/Emil

    Bagong Suyanto
    Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

    Lebaran semestinya disambut dan dirayakan dengan penuh sukacita. Tapi, yang terjadi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, benar-benar di luar nalar. Alih-alih warga saling bersilaturahmi dan memaafkan, yang terjadi adalah bentrokan antara pemuda Desa Sampoabalo dan Gunung Jaya.

    Kerusuhan ini benar-benar memprihatinkan. Bayangkan, hanya gara-gara tersinggung ditegur warga desa yang dilewati saat berkonvoi dengan menggunakan knalpot racing yang digeber keras-keras, puluhan pemuda dari Desa Sampoabalo keesokan harinya menyerbu desa tetangganya itu dan menganiaya warga serta membakar rumah. Dua orang dilaporkan tewas, dua warga terluka, sedangkan 87 rumah di Desa Gunung Jaya hangus dibakar massa. Setelah kerusuhan, hampir 700 orang terpaksa diungsikan ke desa terdekat.

    Kerusuhan ini bukan satu-satunya aksi beringas massa yang terjadi di Tanah Air. Kasus tawuran antar-warga desa telah berkali-kali terjadi hanya karena dipicu soal-soal sepele, seperti salah paham, bersenggolan di jalan, atau saling ejek di media sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan warga desa yang sehari-hari tampak ramah tiba-tiba bisa berubah menjadi agresif dan anarkistis.

    Pertama, mereka terperangkap dalam situasi dan perilaku kerumunan massa yang sering kali menghanyutkan. Bukan hal yang mengherankan jika anggota sebuah komunitas atau masyarakat kehilangan kesadaran dan identitas sosialnya ketika mereka masuk dalam situasi kerumunan. Kerumunan, yang notabene adalah massa yang sudah telanjur marah, dengan cepat akan menyeret anggotanya melakukan hal yang sama untuk memperlihatkan solidaritas kelompok.

    Kedua, terjadinya eskalasi tindak kekerasan yang kemudian diikuti dengan munculnya sofistikasi kekerasan. Ketika kekerasan yang berkembang di masyarakat meningkat, batas toleransi terhadap kekerasan cepat atau lambat akan bergeser menjadi makin longgar. Masyarakat menjadi makin terbiasa dengan kekerasan dan bahkan menjadikan kekerasan sebelumnya sebagai preferensi dalam menanggapi masalah.

    Jika sebelumnya kasus massa yang tawuran makin banyak dan berbagai berita sering melaporkan kasus penyerangan warga desa satu ke warga desa yang lain, ketika muncul situasi yang sama, dengan cepat orang akan terdorong mengembangkan aksi serupa.

    Ketiga, implikasi dari perkembangan insting bawaan yang keliru. Lorenz (1966), misalnya, menyatakan bahwa kekerasan, perilaku sadistis, dan semacamnya-yang disebut perilaku agresif manusia-pada dasarnya terjadi karena insting bawaan yang telah terprogram secara filogenetik. Sigmund Frued (1915) mengemukakan bahwa agresi manusia pada dasarnya berasal dari insting thanatos atau keinginan untuk mati yang dimiliki manusia secara alamiah. Agresi sesungguhnya bersumber dari semangat bertempur yang dimiliki manusia seperti juga spesies binatang yang lain.

    Ketika masyarakat telah berbudaya dan perilakunya dikendalikan oleh nilai dan norma sosial yang tertata, naluri biologis manusia untuk bertindak agresif memang akan diendapkan dan diredam. Tapi, apabila suatu saat stabilitas hubungan sosial mulai goyah, kendali normatif yang menguasai hubungan sosial dapat menjadi lemah dan akibatnya desakan nafsu agresif di bawah sadar akan lepas tak terkendali. Tidak jarang dorongan itu meletup keluar dalam bentuk kekerasan atau tindakan lain yang melampaui batas-batas kemanusiaan, seperti menganiaya dan membakar rumah.

    Upaya mencegah masyarakat larut dalam aksi anarkistis seperti yang terjadi di Kabupaten Buton, harus diakui, bukanlah hal mudah. Ketika tindak kekerasan telah membudaya, sekecil apa pun gesekan dan pertikaian terjadi, ujung-ujungnya bukan tidak mungkin akan memicu terjadinya konflik yang eksplosif.

    Tindak kekerasan, apakah itu yang berdimensi politik, sosial, ataupun budaya, sering begitu mudah mencuat tanpa bisa dibendung sedikit pun oleh sistem integrasi yang ada. Akar masalahnya di sini adalah makin langka dan tiadanya preferensi yang bisa dijadikan acuan untuk berkaca pada hal-hal yang baik dalam menanggapi potensi konflik. Tiadanya panutan bagaimana menyelesaikan konflik melalui jalur yang telah disediakan sistem menyebabkan masyarakat pun seolah-olah tidak memiliki pilihan selain menyelesaikannya lewat konflik yang manifest dan keras.

    Bagaimana mendekonstruksi budaya kekerasan yang sudah telanjur terinternalisasi di benak masyarakat dan mengembangkan budaya tandingan yang mengedepankan perdamaian dan harmoni adalah tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Melatih masyarakat agar tidak rentan termakan provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian, serta terus mendorong tumbuhnya imunitas masyarakat yang kenyal, adalah proyek sosial yang seharusnya dikembangkan ke depan agar bangsa ini tidak hancur oleh bibit-bibit permusuhan yang menggerogoti daya tahan dan kohesi sosial kita.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.