Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Urbanisasi Berkelanjutan Pasca-Lebaran

image-profil

image-gnews
Kendaraan melintasi Tol Bekasi arah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Ahad, 9 Juni 2019. Diperkirakan puncak arus balik mudik Lebaran 2019 terjadi pada hari ini. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Kendaraan melintasi Tol Bekasi arah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Ahad, 9 Juni 2019. Diperkirakan puncak arus balik mudik Lebaran 2019 terjadi pada hari ini. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

Nirwono Joga
Pusat Studi Perkotaan

Fenomena urbanisasi pasca-Lebaran selalu memunculkan sejumlah masalah perkotaan, seperti menjamurnya permukiman kumuh, meningkatnya kemacetan lalu lintas, serta bertambahnya angka kriminalitas dan penyandang masalah sosial. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318 juta jiwa pada 2045. Porsi penduduk perkotaan tumbuh dari 53 persen (2015) menjadi 55 persen (2018), 66,6 persen (2035), 67 persen (2045), dan 70 persen (2050), dengan tingkat urbanisasi rata-rata 2,3 persen per tahun.

Urbanisasi tidak dapat dihentikan dan dihindari, tapi harus dikelola dengan tepat agar dapat menyejahterakan rakyat. Ini merupakan tantangan agar kota menjadi tempat tinggal yang heterogen dan punya fasilitas yang baik sehingga muncul inovasi dan kegiatan produktif. Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, perencanaan tata kota yang baik dipadukan dengan komitmen kepala daerah akan memberi pelayanan yang lebih baik bagi warga kota. Penanganan urbanisasi harus melibatkan kalangan akademikus untuk ikut urun rembuk memecahkan masalah kota. Keterlibatan dunia usaha juga diperlukan untuk menerapkan rencana yang sudah disepakati untuk diwujudkan secara bersama. Urbanisasi berkelanjutan harus mempresentasikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjamin pemerataan, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, serta menjaga ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Kedua, pemerintah harus responsif, pihak swasta turut bertanggung jawab, dan sesama anggota masyarakat saling berempati. Pengembangan kepadatan di pusat-pusat kota dilakukan dengan mengoptimalkan intensifikasi tata guna lahan dan multifungsi kegiatan agar kota efisien dan efektif. Pembangunan kawasan terpadu dan penyediaan hunian vertikal berkepadatan rendah-sedang diselenggarakan untuk meningkatkan jumlah hunian dan kesempatan kerja di dalam kota.

Kawasan itu dilengkapi dengan sekolah (dan pelatihan keterampilan), pasar rakyat (dan pasar daring), perkantoran (ekonomi kreatif, virtual office, coworking space), taman bermain, dan kebun pangan. Kawasan itu juga didukung jaringan listrik dan Internet, perpipaan air bersih dan sanitasi, instalasi pengolahan air limbah terpadu, serta tempat pengolahan sampah ramah lingkungan.

Ketiga, pengembangan kawasan terpadu di titik-titik strategis kota yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal. Ini dilengkapi dengan sistem sirkulasi dan jaringan transportasi massal terpadu sebagai tulang punggung dari pergerakan warga kota atau transit-oriented communities (TOC). Keterjangkauan dan kesetaraan akses terhadap aset perkotaan ini dilandasi prinsip budaya inklusif untuk membangun kohesi sosial di masyarakat.

TOC dikembangkan berdasarkan prinsip "6D", yakni destination (tujuan), distance (jarak), design (rancangan), density (kepadatan), diversity (keberagaman), dan demand management (mengelola kebutuhan). Warga cukup berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, pasar, kantor, tempat ibadah, atau taman. Pembatasan kendaraan bermotor dalam kawasan dilakukan untuk menekan emisi karbon dan pencemaran udara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Angkutan internal ramah lingkungan (bertenaga listrik, biogas) dan gedung parkir komunal untuk warga penghuni harus disediakan. Jika ingin keluar dari kawasan, masyarakat dapat menggunakan transportasi massal terdekat (MRT, LRT, KRL, bus Transjakarta).

Keempat, untuk meredam arus urbanisasi ke Jakarta, pemerintah harus konsisten membangun secara Indonesia-sentris dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta secara berlapis. Sektor usaha yang tidak layak lagi perlu dipindahkan ke luar Jakarta dan industri yang mencemari lingkungan harus ditutup. Sektor industri kreatif, pelayanan jasa, dan wisata menjadi fokus pengembangan kota.

Lapis pertama, Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota/Kabupaten Bekasi dikembangkan sebagai kota metropolitan penyangga Jakarta yang didukung pembangunan infrastruktur, properti, dan kawasan industri.

Kelima, di lapis kedua, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru kota metropolitan di Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; dan Surabaya, Jawa Timur, yang merupakan provinsi penyumbang utama para pendatang urbanisasi ke Jakarta.

Di lapis ketiga, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Misalnya Kota Medan, Padang, dan Palembang di Sumatera; Kota Pontianak, Balikpapan, dan Banjarmasin di Kalimantan; Kota Manado, Kendari, dan Makassar di Sulawesi; serta Kota Jayapura dan Merauke di Papua.

Urbanisasi harus dikelola agar memberi dampak maksimal, baik secara sosial (peningkatan kualitas hidup), ekonomi (kesejahteraan masyarakat), maupun lingkungan (pelestarian alam). Mengelola urbanisasi secara berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.