Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Asal Wisata Halal

Oleh

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi membuka Halal Park, di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan halal ke Indonesia sebesar 5 juta orang pada 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi membuka Halal Park, di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 16 April 2019. Jokowi mengatakan pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan halal ke Indonesia sebesar 5 juta orang pada 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

PEMERINTAH perlu meninjau ulang program wisata halal yang dikembangkan lima tahun terakhir. Polemik yang bermunculan di sejumlah daerah dalam menyikapi label “destinasi halal” menunjukkan ada yang keliru dalam kampanye menarik minat wisatawan muslim dunia ke Indonesia. Gegabah menggeber program ini justru bisa memantik persoalan di kemudian hari.

Terminologi wisata halal disadur mentah-mentah dari halal tourism, genre baru pariwisata yang sedekade terakhir berkembang di sejumlah negara untuk membidik besarnya pasar wisatawan muslim internasional. Laporan Global Travel Muslim Index (GMTI) 2019 yang dirilis MasterCard-CrescentRating memperkirakan jumlahnya mencapai 140 juta orang pada tahun lalu, melonjak 42 persen dalam delapan tahun terakhir. Angka tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga melampaui 230 juta orang dengan total belanja sebesar US$ 300 miliar—kini senilai Rp 4.300 triliun—dalam sewindu ke depan.

Konsep yang ditawarkan sederhana, yakni memastikan pengunjung muslim tetap dapat memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam selama berlibur. Makanan halal, air bersih, dan tempat beribadah menjadi kebutuhan dasar yang harus tersedia.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari 800 ribu masjid di penjuru daerah, Indonesia berpotensi memperbesar jumlah kunjungan pelancong muslim dunia, yang tahun lalu hanya 3,5 juta orang. Apalagi laporan terbaru GMTI juga menempatkan Indonesia di peringkat pertama destinasi halal dunia—naik satu peringkat dibanding 2018—bersama Malaysia.

Namun, sebagai gimik pemasaran, upaya menarik wisatawan muslim sebenarnya jauh dari terminologi “wisata halal”, yang bisa salah kaprah diartikan bahwa ada “wisata haram” sebagai kebalikannya. Pemerintah perlu mengkaji ulang nama program ini agar tak menimbulkan kebingungan. Sejumlah negara memilih istilah “muslim friendly”, ramah terhadap turis muslim. Adapun Malaysia menawarkan “islamic tourism”.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Upaya menarik wisatawan muslim dunia tak perlu memaksakan merek dagang baru ke semua daerah tujuan wisata yang selama ini telah tumbuh dengan kearifan budaya setempat. Konsep wisata halal—apa pun namanya—semestinya bukan disematkan ke daerah tujuan turis seperti kini dilakukan pemerintah dengan menetapkan 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional. Pelabelan semacam ini telah memicu polemik. Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, misalnya, menyatakan menolak ide pengembangan wisata halal yang digulirkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu destinasi halal prioritas.

Rambu-rambu dalam mengembangkan destinasi ramah turis muslim juga harus dipertegas. Rencana memperkaya ketersediaan makanan bersertifikat halal di destinasi prioritas, misalnya, berisiko memicu pemaksaan hingga pungutan liar kepada pelaku usaha jika tak diatur dengan jelas. Lalu apa juga jaminan bahwa penetapan wisata halal tak akan memicu intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap penyedia produk nonhalal?

Pemerintah semestinya berfokus mengembangkan industri dan infrastruktur pendukung pariwisata. Bagaimanapun, sektor ini merupakan tumpuan untuk mendongkrak devisa negara yang tengah kembang-kempis akibat lesunya perdagangan global. Tugas ini tak mudah. Data menunjukkan, empat tahun terakhir, kunjungan wisatawan mancanegara ke negeri ini hanya tumbuh rata-rata 14 persen setiap tahun. Sepanjang 2018, jumlahnya mencapai 15,8 juta turis. Diperlukan pertumbuhan sebesar 26 persen untuk mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun ini.

---

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

22 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

30 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

58 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.