Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kredibilitas Panitia Seleksi KPK

image-profil

image-gnews
Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK
Iklan

Kardiansyah Afkar
Pegiat Hukum Tata Negara

Masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 akan berakhir pada Desember 2019. Untuk menghasilkan calon komisioner KPK yang kredibel, berintegritas, dan independen, pemerintah membentuk sebuah panitia seleksi sesuai dengan Undang-Undang KPK.

Panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat itu dibentuk agar dapat bekerja secara independen dalam menyeleksi calon komisioner KPK. Jadi, anggotanya haruslah orang-orang yang memiliki integritas dan semangat pemberantasan korupsi. Panitia inilah pintu gerbang penjaga agenda pemberantasan korupsi para calon pimpinan KPK. Dengan demikian, panitia dituntut haruslah seseorang yang steril dari kepentingan elite-elite penguasa agar mereka tidak menggadaikan semangat pemberantasan korupsi demi kepentingan politik praktis.

Presiden Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi KPK melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk masa jabatan 2019-2023. Sejumlah nama telah ditetapkan sebagai tim, yakni Yenti Garnasih selaku ketua dan Indriyanto Senoadji sebagai wakil ketua. Anggotanya adalah Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Hamdi Moeloek, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, dan Al Araf.

Merekalah yang nantinya bekerja selama beberapa bulan untuk menyeleksi para calon komisioner KPK. Mereka akan memilih beberapa nama untuk kemudian diserahkan kepada Presiden.

Namun kredibilitas sejumlah anggota panitia seleksi KPK dipertanyakan. Seorang anggota pernah menjadi pengacara koruptor sehingga kredibilitas dan integritasnya dalam agenda pemberantasan korupsi dipertanyakan. Beberapa anggota juga dianggap memiliki persoalan kredibilitas dan integritas karena telah melakukan pelanggaran akademik berupa plagiarisme. Perbuatan ini merupakan suatu pelanggaran berat dalam dunia pendidikan dan bisa digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dalam hal akademik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Posisi Yenti Garnasih dan Harkristuti juga dipertanyakan oleh sejumlah pegiat antikorupsi karena dianggap telah melemahkan KPK melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa nama anggota panitia seleksi tidak memiliki latar belakang sebagai akademikus, praktisi, ataupun aktivis pemberantasan korupsi, sehingga dari aspek kredibilitas dan etik kurang layak untuk melakukan seleksi.

Mengingat KPK memiliki pekerjaan yang berat dalam melakukan pemberantasan korupsi, secara kelembagaan KPK dituntut agar bekerja secara independen. Hal ini dapat dilakukan apabila komisioner KPK diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas, integritas, dan tidak terafiliasi dengan elite tertentu. Faktor eksternal dapat mempengaruhi independensi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Untuk menghasilkan calon komisioner KPK seperti yang kita harapkan, sebaiknya panitia seleksi juga diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan independen.

Dalam melakukan pemberantasan korupsi, KPK bertugas melakukan koordinasi supervisi, tindakan-tindakan pencegahan, serta monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 6 Undang-Undang KPK). Di tengah beratnya tugas KPK tersebut, secara internal ternyata KPK juga masih memiliki pekerjaan berat yang mesti diselesaikan secara kelembagaan, seperti masalah status penyidik dan penuntut umum, standar penanganan perkara yang kurang jelas, serta tidak adanya batas waktu penetapan seseorang sebagai tersangka. KPK juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan tumpukan perkara korupsi yang belum selesai. Secara kelembagaan, KPK juga menghadapi masalah upaya-upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh kekuasaan lembaga lain ataupun dari dalam KPK sendiri.

Melihat kompleksitas KPK secara kelembagaan dan masalah pemberantasan korupsinya, ke depan komisioner KPK harus diisi oleh orang-orang yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Karena itu, panitia seleksi dituntut untuk menghasilkan komisioner-komisioner yang memiliki semangat pemberantasan korupsi. Agar agenda pemberantasan korupsi tidak tergadaikan dan tersandera, panitia sebaiknya diisi oleh orang-orang yang benar-benar paham persoalan KPK, baik secara kelembagaan maupun tugas dan fungsinya. Sebab, menjadi panitia bukan sekadar memilah dan memilih calon, tapi juga harus memahami masalah KPK secara utuh.

Presiden Jokowi tidak boleh kecolongan dalam agenda pemberantasan korupsi. Sebaiknya Jokowi mendengar masukan koalisi masyarakat antikorupsi dengan mengganti sejumlah nama dengan seseorang yang lebih kredibel karena panitia seleksi KPK merupakan cerminan Presiden terhadap komitmen dan semangat pemberantasan korupsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

42 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024