Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berseteru Soal Hasil Pemilu

image-profil

image-gnews
Warga memasukkan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Warga memasukkan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

Ikhsan Darmawan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik di Kent State University, Amerika Serikat

Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilihan umum (pemilu) presiden dan anggota legislatif, fase pemilu beranjak ke sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu merupakan hal yang "lumrah" dan konstitusional. Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sempat menyatakan tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun pada akhirnya mereka berubah pikiran dan mengajukan gugatan.

Jumlah keseluruhan pemohon yang mendaftar ke Mahkamah untuk Pemilu 2019 (325 pemohon) lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu 2009 (628 pemohon) dan Pemilu 2014 (903 pemohon). Namun hal ini menunjukkan masih banyak kandidat yang tidak puas terhadap hasil pemilu, yang tetap memilih jalur ini. Meskipun sengketa hasil pemilu berada di ranah hukum dan dikelola oleh lembaga hukum, putusan yang dihasilkan merupakan keputusan politik yang sekaligus dapat memeriksa bagaimana kinerja para penyelenggara pemilu sehingga jalur ini tetap banyak dipilih.

Studi-studi sebelumnya tentang sengketa hasil pemilu berfokus pada sengketa hasil pemilu sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas dan integritas pemilu secara umum (Autheman 2004; Hopwood dan Shejapali 2015; Norris 2014a, 2014b). Artikel ini ingin berkontribusi terhadap studi sengketa hasil pemilu karena secara spesifik dikaitkan dengan fungsi sengketa hasil pemilu untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu.

Secara teoretis, Holly Ann Garnett (2019, 1) berpendapat bahwa bagaimana kinerja penyelenggara pemilu dalam berurusan dengan sengketa pasca-pemilu memiliki peran penting dalam mempromosikan integritas pemilu. Saya sependapat dengan Garnett. Sebab, apabila kinerja penyelenggara pemilu baik, dengan sendirinya sengketa yang tidak berhasil dibuktikan di hadapan pengadilan akan cenderung tidak dikabulkan. Sejalan dengan itu, menurut McLoughlin (2016), keadilan pemilu yang ditegakkan dengan baik dapat meminimalkan pengajuan sengketa pemilu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gugatan terhadap hasil pemilu diajukan ke MK sebagai lembaga hukum. Meskipun merupakan lembaga hukum, putusan MK adalah keputusan politik. Sebab, putusan MK dapat mengkonfirmasi atau membatalkan hasil pemilu yang sebelumnya diputuskan oleh penyelenggara pemilu. Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa perselisihan hasil pemilu legislatif ataupun presiden mencakup perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil kedua pemilihan tersebut.

Gugatan ke MK dapat diterima atau ditolak, atau-dengan kata lain-penggugat dapat menang atau kalah. Mengapa penggugat tetap mendaftarkan gugatan meskipun sedikit-banyak terdapat peluang untuk mengalami kekalahan? Tim BPN Prabowo-Sandi, lewat Dahnil Azhar, menyebutkan BPN awalnya tidak yakin dengan lembaga hukum. Namun karena ada desakan dari sejumlah pihak di daerah terkait dengan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal, akhirnya BPN memutuskan untuk mengajukan gugatan ke MK (Sindonews, 21 Mei). Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang penyelenggara pemilu, apa yang dimaksud oleh perwakilan BPN tersebut tentu bertalian dengan kinerja penyelenggara pemilu. Dengan mengajukan gugatan ke MK, mereka memiliki kesempatan menunjukkan bagaimana bukti kecurangan yang mereka maksud.

Di samping itu, pengajuan gugatan ke MK tidak selalu pasti akan kalah, melainkan juga bisa menang. Dalam konteks pemilihan presiden, memang belum pernah terjadi perkara hasil pemilu dikabulkan oleh MK. Namun, untuk konteks pemilihan legislatif, pada Pemilu 2014, 23 dari 903 perkara yang didaftarkan dikabulkan oleh MK. Dari 23 perkara itu, 13 perkara diperintahkan untuk penghitungan ulang dan 10 perkara lainnya membatalkan keputusan KPU (Kompas, 1 Juli 2014). Putusan MK yang mengabulkan sejumlah gugatan pemohon dapat menjadi indikator bahwa terdapat kinerja penyelenggara pemilu dalam kasus yang dikabulkan oleh MK yang perlu dievaluasi.

Sebagai penutup, perseteruan hasil pemilu memang bertujuan utama mengubah hasil pemilu yang telah ditetapkan. Namun proses dan putusan sengketa hasil pemilu juga dapat berperan mengevaluasi performa penyelenggara pemilu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

10 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

25 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

25 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

26 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024