Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

People Power dalam Dinamika Elektoral

image-profil

image-gnews
Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Dalam aksi tersebut, massa menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Dalam aksi tersebut, massa menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Mouliza K. Donna Sweinstani
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Istilah people power pertama kali digaungkan oleh politikus senior Amien Rais untuk membakar "gairah" massa yang menilai telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan presiden 2019. Sebagai respons atas hasil rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei dinihari, massa berunjuk rasa menolak hasil itu di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 22 Mei lalu.

Istilah people power sebetulnya bukan fenomena baru dalam sejarah Indonesia. Pada 1966 dan 1998, gerakan massa juga mencuat dengan mengkritik pemerintah secara tajam hingga menuntut jatuhnya rezim. Di tingkat internasional, istilah itu sering kali diidentikkan dengan Revolusi Epifanio de los Santos Avenue (EDSA), nama sebuah jalan di Metro Manila, Filipina. Ini merupakan demonstrasi massal tanpa kekerasan selama empat hari pada 1986 untuk mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos. Bentuk people power juga dapat dilihat dari gerakan masyarakat di Iran pada 1977, gerakan pro-demokrasi Burma 1988, Cina 1989, hingga Musim Semi Arab 2011.

Apakah aksi massa pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta dapat dikatakan sebagai people power? Sejatinya, people power merupakan gerakan sosial nirkekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai protes atas kondisi suatu pemerintahan. Gerakan ini umumnya dilakukan dalam sebuah rezim pemerintahan non-demokratis, yang dalam beberapa hal mempengaruhi perubahan rezim pemerintah, yang berbeda dengan perspektif sejarah dan gerakan dalam konteks yang sama (Carter, 2013; Schock, 2005).

Ciri lain people power adalah penggerak utama gerakan ini, yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai aktor kunci dalam gerakan ini bukan bagian dari subordinasi pihak/pelopor bersenjata. Inisiasi gerakan murni merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim.

Apakah gerakan yang memprotes hasil rekapitulasi suara nasional KPU dapat digolongkan sebagai people power? Dilihat dari latar belakangnya, memang benar gerakan ini dipantik oleh ketidakpuasan beberapa pihak atas penyelenggaraan pemilihan umum. Tapi gerakan ini justru diinisiasi oleh elite politik pendukung salah satu kontestan pemilu.

Dari tujuan akhir gerakan, people power di Filipina tidak hanya mempermasalahkan mekanisme elektoral, tapi juga dilakukan untuk menggulingkan rezim Marcos yang dinilai tidak demokratis. Penggulingan rezim non-demokratis tampaknya menjadi kata kunci lain dari maksud dan tujuan people power.

Di Indonesia, pada 1966 dan 1998 cukup jelas terlihat bahwa kerumunan massa bertujuan untuk menggulingkan rezim Sukarno dan Soeharto yang dinilai tidak demokratis. Tujuan yang demikian belum tampak dalam people power tahun ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jadi, people power pada 22 Mei itu tidak ubahnya upaya mobilisasi massa melalui narasi provokatif dan agitatif yang diserukan sejumlah elite politik, agamawan, hingga kalangan intelektual. Sifat gerakan ini juga cenderung lebih parsial dibandingkan dengan gerakan sebelumnya.

Gesekan sosial ini sebetulnya dapat diantisipasi bila penyebabnya dikenali. Ada beberapa penyebab mudahnya terjadi gesekan sosial dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, meredupnya fungsi partai politik. Partai seharusnya bertanggung jawab dalam sosialisasi dan pendidikan politik serta pengatur konflik. Sayangnya, partai hanya berfokus pada kepentingan elektoral dan tidak menjalankan fungsi pendidikan politiknya. Apalagi bila partai justru menjadi penyebab terjadinya konflik, ia malah menarik masyarakat dalam pusaran konflik tersebut.

Kedua, personifikasi politik. Ketika partai gagal membina kader untuk menjadi pemimpin, yang muncul justru ketokohan seseorang yang berujung pada pengkultusan individu.

Ketiga, fanatisme pragmatis pendukung terhadap suatu kubu. Para pendukung itu tidak menerima nilai-nilai lain yang mungkin berbeda dengan nilai sosok yang diagungkan. Kondisi ini dapat mendorong polarisasi masyarakat, yang sayangnya tidak didasari pertimbangan rasional dan ideologi tertentu.

Keempat, politik identitas menguat. Dalam konotasi positif, identitas diperlukan untuk mendulang suara. Namun, jika identitas dipolitisasi, yang terjadi justru pengkotak-kotakan masyarakat menjadi kami lawan mereka.

Kelima, penurunan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Dalam kasus gerakan 22 Mei, misalnya, demonstran menunjukkan sikap tidak percaya kepada KPU sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk menetapkan hasil pemilu dan Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Apa yang terjadi di Indonesia pada 22 Mei sesungguhnya dapat diantisipasi jika masing-masing pihak menyadari isu elektoral sangat terbatas pada kepentingan lima tahunan. Partai politik perlu turun tangan. Bila tidak dapat terlibat sebagai institusi demokrasi, setidaknya elite partai dapat mengajak para pendukung fanatiknya untuk bersiap menjadi warga negara dengan kedewasaan berpolitik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

9 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

24 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

24 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

25 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024