Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Oposisi di Tubuh Koalisi

image-profil

image-gnews
Presiden Jokowi (tengah) menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Jokowi (tengah) menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

Aminuddin
Direktur Eksekutif

Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilihan presiden 2019. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat 85.607.362 suara (55,50 persen), sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mendapat 68.650.239 suara (44,50 persen). Dengan demikian, Jokowi-Amin akan memimpin hingga 2024.

Banyak orang menilai Jokowi akan lebih mudah menjalankan roda pemerintahan di periode kedua ketimbang periode sebelumnya. Sebab, ia tidak lagi memiliki beban elektoral untuk maju lagi dalam Pemilu 2024. Ditambah lagi, dengan gemuknya koalisi partai politik yang mendukungnya, ada kemungkinan tidak ada kendala baginya dalam mengegolkan program andalan.

Kendati begitu, politik bukan matematika. Dalam politik, segala kemungkinan bisa terjadi. Adagium klasik "tidak ada makan siang gratis" selalu relevan dalam setiap perhelatan politik. Dalam konteks ini, kepemimpinan Jokowi di periode kedua akan tetap dihadapkan pada beban dalam menjalankan pemerintahan, setidaknya dengan beberapa alasan. Pertama, benar bahwa Jokowi tidak memiliki tanggung jawab elektoral pribadi dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun partai pendukungnyalah yang memiliki beban elektoral masing-masing demi kepentingan Pemilu 2024. Semua partai akan mencari panggung guna menggaet perhatian publik di tengah tambunnya koalisi Jokowi.

Selain itu, koalisi partai tidak ingin kehilangan momentum untuk memelihara posisi demi kelangsungan hidupnya. Bahkan partai tidak lagi peduli akan kemungkinan buruk, seperti kartelisasi, jika mayoritas berada di tubuh kekuasaan (Richard Katz dan Peter Mair, 1994). Politik kartel memprioritaskan kepentingan jangka pendek untuk mengamankan posisi dan memelihara kelangsungan hidup kolektif partai itu sendiri.

Kedua, oposisi dalam tubuh koalisi bisa dipastikan akan lebih kencang dalam mencari panggung, baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif. Praktik ini akan dimulai dari siapa nantinya yang akan menduduki pos-pos kementerian strategis. Sebab, kebijakan program-program prioritas Jokowi akan diimplementasikan oleh semua kementerian. Dalam kaitan dengan ini, silang pendapat antar-menteri akan mewarnai jalannya pemerintahan Jokowi yang diisi kader partai. Pengalaman di periode pertama menjadi salah satu cermin retak bagaimana pembantu Jokowi melakukan malkomunikasi dan miskomunikasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih dari itu, bukan tidak mungkin pos-pos kementerian yang diisi elite politik partai koalisi akan sedikit terganggu apabila kebijakannya tidak memberikan insentif elektoral kepada partainya. Mereka akan mengambil peran untuk mencari insentif lain. Di luar itu, lingkaran legislatif juga akan semakin bergemuruh oleh pelbagai kritik dan interupsi terhadap pemerintah oleh partai koalisi.

Era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menjadi kaca pembesar bagaimana partai koalisi begitu dinamis mengkritik pemerintah. Pada periode kedua SBY, PKS dan Partai Golkar adalah dua partai yang kerap mengkritik presiden dari dalam, terutama soal kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik. Itu dilakukan demi memoles citra sebagai partai yang peduli rakyat, bukan lagi partai patuh statuta dan etika koalisi.

Pola-pola seperti itulah yang nantinya akan menjadi senjata bagi partai koalisi untuk menekan pemerintah dari dalam. Kebijakan yang dianggap merugikan rakyat akan dijadikan wacana utama untuk mengkritik pemerintah. Maklum saja, mereka ingin dicap sebagai partai pro-rakyat. Mereka ingin "beternak" popularitas demi tangga pemilu 2024.

Ketiga, kekuatan oposisi yang jauh di bawah dominasi partai koalisi pemerintah sebenarnya merugikan bagi Jokowi dan PDIP. Sebab, jika Jokowi dihadang oleh oposisi yang berada dari koalisi itu sendiri, ia akan kewalahan mencari dukungan di legislatif. Jika ini terjadi, koalisi yang mendukung Jokowi tinggal PDIP. Karena itu, oposisilah yang menjadi benteng terakhir yang bisa diajak berkompromi. Dalam artian, oposisi benar-benar berada dalam porsinya sebagai pengontrol pemerintah, sebagai mesin pendorong efektivitas kebijakan pengelolaan negara. Itu sebabnya, oposisi model ini sangat diperlukan untuk meluruskan niat pemerintah.

Oposisi dari dalam bisa jadi hanya ingin memoles citra untuk kepentingan jangka pendek. Mereka tidak peduli apakah kebijakan tersebut berdampak positif terhadap kepentingan publik. Bagi mereka, kepentingan pragmatis bisa menjadi pertimbangan absolut. Karena itu, energi politik oposisi dibutuhkan untuk mengontrol kebijakan Jokowi. Begitu pun dengan PDIP, yang membutuhkan energi politik oposisi. Tentu PDIP tidak ingin mengulangi sejarah kelam Partai Demokrat yang begitu kewalahan mengawal kepemimpinan SBY di periode kedua akibat interupsi yang terus terjadi dari kubu koalisi yang menusuk dari dalam.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

2 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

16 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

17 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

17 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

18 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

24 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

43 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

52 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024