Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deputi Gubernur Senior dan Tantangan BI

image-profil

image-gnews
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara memberikan keterangan pers di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Oktober 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. TEMPO/Tony Hartawan
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara memberikan keterangan pers di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Oktober 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta

Masa jabatan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, akan habis pada Juli tahun ini. Presiden sudah mengajukan satu nama calon, yakni Destry Damayanti, kepada parlemen untuk selanjutnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Munculnya nama Destry menuai banyak respons positif. Pemerintah tampaknya mulai membiasakan diri mengajukan calon tunggal bagi pejabat BI. Tahun lalu, Perry Warjiyo juga diajukan sebagai calon tunggal Gubernur BI. Intinya, pemerintah ingin mereduksi potensi kegaduhan, apalagi saat keributan soal hasil pemilihan umum masih berlangsung.

Pemerintah juga hendak memelihara tradisi personel DGS berasal dari kalangan eksternal. Masuknya unsur eksternal, terutama dari pelaku pasar, diharapkan membuat diskusi kebijakan BI bisa lebih "berwarna", mengingat dampak kebijakan BI di pasar uang dan pasar modal sangat besar.

Ekspektasi yang disebut terakhir tampaknya sangat relevan. Posisi DGS sekaligus untuk Wakil Gubernur BI, dan tantangan yang dihadapi BI sudah jauh berbeda. Setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada 2012, BI bisa lebih fokus menangani masalah moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Tugas utama BI di bidang moneter adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Di lingkup dalam negeri, tantangan yang paling dekat adalah potensi kenaikan laju inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Dalam lingkup eksternal, upaya BI untuk mencapai sasaran stabilisasi nilai tukar melalui suku bunga acuan, misalnya, menghadapi sejumlah kendala. Akumulasi kenaikan BI repo rate selama 2018 mencapai 175 basis poin. Namun nilai tukar masih fluktuatif, juga di saat inflasi rendah.

Ketidaksepadanan juga terjadi pada transmisi suku bunga. Kenaikan suku bunga kredit perbankan lebih cepat daripada suku bunga simpanan. Artinya, kombinasi instrumen moneter dengan perangkat makroprudensial memerlukan tenggat ketika dihadapkan pada determinan yang berada di luar kendali BI.

Kekuatan faktor eksogen ini sangat kentara, berkaitan dengan rezim devisa bebas. Sistem devisa bebas memberikan keleluasaan bagi pelaku ekonomi untuk memobilisasi dana yang berujung pada defisit transaksi berjalan. Untuk menutup defisit, harapan dibebankan pada neraca modal dan neraca finansial yang rentan gejolak.

Sementara BI repo rate "tersandera" defisit transaksi berjalan, BI bisa menggunakan diskresi lewat intervensi pasar. Sayangnya, posisi cadangan devisa BI relatif kecil untuk ukuran pasar valuta asing. Dengan keterbatasan ini, masuk akal jika intervensi BI sering dipertanyakan akuntabilitasnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bersamaan dengan potensi gejolak nilai tukar, BI juga harus antisipatif terhadap mata uang virtual. Kehadiran cryptocurrency yang memanfaatkan teknologi blockchain bisa menjadi ancaman bagi kebijakan moneter. BI sampai saat ini tetap melarang bitcoin sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia.

Namun apakah BI bisa melarang penggunaan bitcoin dan sejenisnya dengan status sebagai "produk" atau "investasi"? Di pasar keuangan yang semakin terintegrasi, fluktuasi nilai di pasar bitcoin sebagai aset investasi niscaya akan berimbas pada pasar modal dan pasar keuangan pada umumnya.

Konfigurasi masalah tersebut menuntut figur DGS yang memiliki wawasan luas dalam membaca arah perkembangan ekonomi nasional dan global. Pada poin ini, DGS bisa mengambil peran lebih pada aktivasi kebijakan non-teknis saat kebijakan moneter dan makroprudensial terus bekerja.

Kemampuan persuasi moral dalam mengelola ekspektasi menjadi kata kuncinya. Intervensi verbal dalam mengkomunikasikan arah kebijakan BI ke depan diyakini bisa "mendamaikan" efek dinamika faktor eksternal dengan faktor internal yang kadang bertolak belakang.

Karena itu, BI perlu mengkomunikasikan rencana kebijakannya kepada publik, kemudian konsisten mengimplementasikannya. Konsekuensinya, Departemen Komunikasi BI, yang secara struktural berada di bawah DGS, harus mengemban fungsi edukasi, alih-alih sebatas menjalankan fungsi kehumasan.

Bagi BI, pengumuman tersebut menjadi wahana signalling untuk meraba seberapa besar dampak dan reaksi yang akan muncul. Hal ini sangat penting sebagai prakondisi untuk konsolidasi diri dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung andai kata sasaran yang dituju meleset.

Dari sisi pelaku pasar, ekspose kebijakan BI memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian. Pada fase ini, agen ekonomi secara proaktif akan mengumpulkan semua informasi. Dengan demikian, keputusan konkret yang diambil para pelaku ekonomi sudah efisien dari semua kemungkinan yang tersedia.

Respons para pelaku ekonomi yang cepat kendati baru dalam tahap signalling menjadikan eksekusi kebijakan BI seolah-olah hanya sebuah formalitas. Artinya, kebijakan sejatinya berlaku sejak dikomunikasikan dan efeknya bekerja jauh hari sebelum peluncuran kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang terantisipasi ini akan menggeser peran bank sentral, dari instrumen untuk mengarahkan perekonomian menjadi fasilitator ke mana arah perekonomian hendak berkembang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

26 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

34 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

53 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.