Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Jokowi Menang Lagi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat membawa bendera Merah Putih saat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Mereka menilai hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU terdapat banyak kecurangan. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat membawa bendera Merah Putih saat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Mereka menilai hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU terdapat banyak kecurangan. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan secara resmi hasil pemilihan presiden 2019. Pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tampil sebagai pemenang dengan meraih 55,5 persen suara. Sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memperoleh 44,5 persen suara.

Selamat atas kemenangan Jokowi-Ma’ruf. Tugas berat sudah menanti pasangan ini: memenuhi janji mereka selama masa kampanye. Presiden Jokowi juga harus mewujudkan janji-janjinya pada Pemilu 2014 yang belum sempat dipenuhi pada periode pertama pemerintahannya.

Masalah ekonomi merupakan salah satu pekerjaan rumah yang cukup berat. Jokowi perlu mengatasi kondisi perekonomian yang masih lesu. Problem lainnya adalah memperbaiki tata kelola ekonomi, terutama soal subsidi energi yang terus memberatkan keuangan Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Keengganan pemerintah melepas harga Premium sepenuhnya kepada mekanisme pasar, misalnya, jelas tak konsisten dengan janji kampanye Jokowi. Jika tak diubah, kebijakan subsidi energi seperti sekarang amat membebani neraca transaksi berjalan.

Pada periode kedua ini, Jokowi punya kesempatan mengesampingkan pertimbangan politis dalam pengelolaan ekonomi. Transparansi dan konsistensi akan membantu pelaku pasar merencanakan strategi. Pembenahan juga harus dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penundaan kenaikan premi iuran tanpa alasan yang kuat sangat berbahaya bagi masa depan program asuransi kesehatan ini.

Masalah berikutnya menyangkut penegakan hukum, pengusutan sejumlah kasus hak asasi manusia, dan perlindungan kaum minoritas. Dalam soal terakhir, misalnya, persekusi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transeksual tak boleh terjadi lagi. Begitu pula dengan peminggiran terhadap kelompok aliran agama, seperti Ahmadiyah dan Syiah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah harus menjamin pula independensi lembaga penegak hukum, dari polisi, jaksa, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesan bahwa pengusutan kasus pidana di kepolisian bisa dipesan sesuai dengan kehendak pemerintah memberikan sinyal amat buruk kepada orang banyak. Presiden Jokowi juga perlu memiliki komitmen yang lebih serius terhadap pemberantasan korupsi. Ia harus membentuk kabinet yang bersih-diisi tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan jauh dari perilaku korup.

Upaya memerangi korupsi merupakan agenda yang penting karena kejahatan keji ini masih merajalela, terutama di pemerintah dan sistem politik. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia-menurut data Transparency International yang dirilis pada awal tahun ini-masih berada di peringkat ke-89 dari 180 negara dengan skor 38. Kita masih kalah oleh Malaysia yang punya skor 47. Singapura bahkan telah mencapai skor 85.

Bersiap-siap membenahi sejumlah persoalan itu jauh lebih penting ketimbang meladeni manuver kubu yang kalah dalam pemilu. Hasil pemilu kali ini harus dimaknai bahwa mayoritas masyarakat masih memberi kesempatan bagi calon inkumben untuk mewujudkan janji-janjinya. Jokowi semestinya tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

24 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

32 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

51 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

24 April 2024

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.