Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akar Perseteruan Indonesia vs Vietnam di Laut Cina Selatan

image-profil

image-gnews
Video kapal pengawas perikanan Vietnam sengaja menabrakkan diri ke KRI Tjiptadi-381 menjadi viral.
Video kapal pengawas perikanan Vietnam sengaja menabrakkan diri ke KRI Tjiptadi-381 menjadi viral.
Iklan

Belum sebulan berlalu sejak insiden di Selat Malaka, insiden di laut terjadi lagi pada 30 April 2019. Kali ini melibatkan kapal Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan. Menurut sebuah video amatir, kapal penjaga pantai Vietnam menabrak kapal Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna. 

Insiden bermula ketika ada kapal Vietnam yang menangkap ikan di kawasan tersebut dan ditangkap oleh petugas Indonesia. Setelah ditangkap, kapal petugas Vietnam datang dan menabrak kapal Indonesia. Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa insiden itu terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia dan kapal nelayan Vietnam itu melakukan pencurian ikan. 

Untuk mengurai insiden ini, kita harus memahami konsep Hukum Laut Internasional. Setiap negara berhak atas ruang laut dengan ukuran sesuai dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Hak ini meliputi dasar laut (landas kontinen) dan air laut dengan ketentuan masing-masing. Untuk air laut, misalnya, sebuah negara berhak hingga 200 mil laut ZEE yang diukur dari garis pantai atau garis pangkalnya. 

Jika jarak dua negara kurang dari dua kali 200 mil laut artinya akan ada tumpang tindih hak baik untuk dasar laut maupun air laut. Di sinilah dua negara harus berbagi. Indonesia dan Vietnam sudah berbagi dasar laut dengan kesepakatan tahun 2003. Sayangnya keduanya belum sepakat soal batas air laut (ZEE). Landas kontinen (dasar laut) dan ZEE (air laut) memang dua rejim berbeda yang diatur dengan pasal hukum berbeda di UNCLOS. Wajar jika penetapan batasnya tidak bersamaan.

Banyak negara berebut klaim kepemilikan di Laut Cina Selatan

Menariknya, meskipun belum sepakat batas ZEE, Indonesia dan Vietnam sama-sama telah mengajukan usulan garis batas sepihak. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah di UNCLOS, Indonesia mengusulkan garis batas air laut yang berbeda dengan garis batas dasar laut. Sementara itu, Vietnam mengusulkan garis batas air laut yang sama dengan garis batas dasar laut. Garis usulan ini berbeda dan mengakibatkan adanya ruang air laut yang sama-sama diinginkan oleh kedua negara. Ini menjadi klaim tumpang tindih.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pasal 74 UNCLOS mengatakan bahwa jika terjadi tumpang tindih hak ZEE maka kedua negara harus mengusahakan solusi yang adil bagi kedua negara. Istilah yang dipakai adalah “solusi yang adil” tanpa menjelaskan metode teknis yang harus digunakan. Pasal itu, misalnya, tidak mengatakan harus sama jarak atau harus menghasilkan luas lautan yang sama. Maka dari itu, masing-masing memiliki interpretasi sendiri-sendiri yang berakibat pada berlarut-larutnya perundingan batas maritim.

Singkatnya, ada ruang laut ‘abu-abu’ di antara Indonesia dan Vietnam yang diinginkan keduanya. Idealnya, masing-masing negara tidak melakukan pemanfaatan sumberdaya alam di sana. Jika salah satu melakukannya maka pihak lain tidak akan membiarkannya. Inilah yang terjadi pada insiden antara Indonesia dan Vietnam. Indonesia tentu menganggap kedatangan Vietnam untuk menangkap ikan di kawasan tumpang tindih itu sebagai kesalahan. Masalahnya, jika Indonesia datang ke kawasan itu untuk menegakkan hukum maka pertannyaan dan tuduhan yang sama juga akan dialamatkan ke Indonesia.

Solusinya apa? Jika belum berhasil disepakati batas maritimnya, sebaiknya Indonesia dan Vietnam menyepakati mekanisme kerja sama di kawasan tumpang tindih tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dengan MoU tahun 2012. Salah satunya adalah perlakuan terhadap nelayan di kawasan tersebut dengan baik. Solusi paling penting tentu saja mempercepat penetapan batas ZEE kedua negara. Negosiasinya perlu diintensifkan dan kedua negara harus sadar bahwa batas maritim adalah kesepakatan hasil kompromi. Jika semua pihak bertahan pada usulannya, kesepakatan tidak akan pernah tercapai.

Ada tiga hal yang penting dari insiden ini. Pertama, Vietnam seharusnya tidak melakukan penangkapan ikan di kawasan tumpang tindih dan Indonesia pun tidak memiliki hak penegakan hukum di kawasan tersebut. Kedua, penindakan atas pencuri ikan tetap harus dilakukan pada kawasan yang sudah jelas status batas wilayah dan yurisdiksinya. Pada kawasan yang batasnya belum jelas, pendekatannya harusnya berbeda. Ketiga, batas maritim harus dipercepat penetapannya demi pertetanggaan yang baik. Seperti kata Robert Frost, “good fences make good neighbors”.

Penulis adalah Dosen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik - Universitas Gadjah Mada, peneliti aspek geospasial hukum laut terutama delimitasi batas maritim internasional, dan penulis buku “Batas Maritim Antarnegara"

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

3 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

17 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

18 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

18 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

19 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

25 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

44 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

53 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024