Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pranata Pengawasan Otonomi Daerah

image-profil

image-gnews
Ratusan pegawai negeri sipil (PNS)  mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 25 April 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 25 April 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

M. Aulia Guzasiah
Peneliti The Indonesian Institute

Tahun ini kita memperingati peristiwa reformasi yang telah memasuki usia 21 tahun. Peristiwa itu merupakan salah satu momentum penting yang menjadi suluh perubahan dalam merestrukturisasi tata kelola negara dan pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan desentralistis.

Salah satu perubahan itu adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Ini sebagai tuntutan atas trauma penyelenggaraan urusan pemerintahan pada masa lalu yang begitu tersentralisasi oleh pemerintah pusat sehingga memiskinkan inisiatif dan mematikan pembangunan di daerah.

Tuntutan itulah yang kemudian dapat dilihat dalam cetak biru Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diterbitkan pada 7 Mei 1999. Undang-undang itu menjadi fondasi sekaligus penanda bahwa keran era otonomi luas telah dibuka selebar-lebarnya.

Setelah itu, terjadi pembentukan peraturan daerah secara besar-besaran yang begitu semrawut. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Gofar (2003) mencatat, hingga akhir 2003 setidaknya telah terbit sekitar 10 ribu peraturan daerah yang hanya berisi kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang tidak jarang tumpang-tindih dengan peraturan yang lebih tinggi dan membebani masyarakat. Peraturan itu juga menyulitkan dunia usaha karena mewajibkan pebisnis membayar sejumlah pungutan pajak dan retribusi tertentu.

Banyak faktor yang membuat hal itu terjadi. Indikasi yang paling kuat adalah buramnya batasan otonomi luas yang diberikan kepada daerah. Ini diperparah dengan minimnya atau tiadanya pengawasan preventif terhadap pembentukan peraturan daerah.

Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dicabut pada 2004 dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kembali mengatur pranata pengawasan preventif, permasalahan di daerah tidak kemudian dapat diselesaikan. Undang-undang baru itu malah menimbulkan permasalahan "baru", yakni merebaknya korupsi oleh kepala daerah, yang sebelumnya marak dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Masalah tersebut hanya dua dari sejumlah masalah yang mengemuka selama keran era otonomi luas dibuka. Semuanya sebenarnya bermuara pada perkara hubungan pusat dan daerah yang bertumpu pada sistem ajaran rumah tangga (ART) yang tepat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski sempat mengundang banyak keluhan dari berbagai daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini jauh lebih mencirikan esensi negara kesatuan tanpa melupakan prinsip desentralisasi. Hal ini sebagaimana terkandung dalam ART, yang tidak hanya menetapkan urusan-urusan pangkal yang menjadi urusan pemerintah pusat, tapi juga merinci urusan-urusan pemerintahan yang akan dibagi kepada daerah untuk dapat mengelolanya secara otonom dan mandiri. Undang-undang ini juga mengatur pranata pengawasan yang jauh lebih komprehensif dan tegas dalam pembentukan peraturan daerah.

Undang-undang tersebut juga mengakomodasi pranata pengawasan represif berupa pembatalan peraturan daerah. Ia dapat menindak segala kemungkinan penyalahgunaan peraturan daerah yang mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi serta kepentingan umum dan kesusilaan.

Sayangnya, pasal yang mendasari kewenangan pengawasan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2017. Pasal itu dinilai telah menyimpangkan logika negara hukum dan otonomi daerah serta menegasikan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Padahal, dalam hukum administrasi, pengawasan tersebut lazim dikenal sebagai pengawasan administratif. Presiden, sebagai gambaran dari pemerintah pusat dan organ kenegaraan di tingkat lebih tinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan, berwenang mengawasi daerah otonom sebagai organ kenegaraan tingkat lebih rendah yang lahir dari prinsip pemencaran kekuasaan dan wewenang pemerintahan.

Jadi, putusan Mahkamah tersebut merupakan sebuah kekeliruan, yang tak ubahnya pisau yang berpotensi memotong perekat dan merusak keseimbangan bandul otonomi dan negara kesatuan. Sebagaimana pernyataan Manan (1994), "Sisi pengawasan berfungsi sebagai perekat sekaligus penyeimbang agar bandul kebebasan otonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan."

Pranata pengawasan tersebut sudah seharusnya diatur kembali, entah dengan merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah ataupun melalui peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Pranata pengawasan ini tidak hanya diperlukan untuk mengontrol kebebasan berotonomi daerah, tapi juga sebagai pengingat bahwa kemandirian dan kebebasan tersebut bukanlah sesuatu yang datang dari ruang hampa tanpa disertai dengan tanggung jawab.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

23 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

31 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

49 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

59 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


1 April 2024


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

26 Maret 2024

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.