Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mismanajemen Bawang Putih

Oleh

image-gnews
Menggenjot Produksi Bawang Putih Menuju Swasembada di 2021
Menggenjot Produksi Bawang Putih Menuju Swasembada di 2021
Iklan

JIKA ingin tahu seberapa buruk dampak birokrasi pemerintah yang kacau, kita harus menengok harga bawang putih dalam tiga pekan terakhir. Awal pekan lalu, harga bawang impor ini menyentuh angka tertinggi sebesar Rp 100 ribu per kilogram di pasar tradisional, menurut catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Tahun lalu, pada tanggal dan bulan yang sama, harga bawang putih menjelang Ramadan maksimal Rp 35 ribu.

Birokrasilah yang membuat harga bawang putih naik gila-gilaan. Rapat kabinet tiga bulan lalu sudah hendak mengantisipasi kebiasaan inflasi beberapa komoditas menjelang Ramadan. Salah satunya bawang putih. Presiden Joko Widodo menugasi Badan Urusan Logistik mengimpor bawang putih agar stok cukup kendati masyarakat menimbunnya selama puasa ini.

Masalahnya, Bulog tak bisa mendatangkan bawang putih dari luar negeri jika belum ada izin dari Kementerian Perdagangan. Kendati sudah diperintahkan rapat tertinggi di eksekutif negeri ini, Kementerian Perdagangan hingga hari ini belum menerbitkan izin impor itu. Tanpa dokumen tersebut, Bulog tak bisa mendatangkannya.

Perseteruan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kepala Bulog Budi Waseso alias Buwas dalam urusan impor beras agaknya berbuntut panjang. Akhir tahun lalu, Menteri Enggar berkeras akan mengimpor beras dari Vietnam, sementara Buwas menolaknya karena menganggap stok masih cukup. Ribut-ribut ini dipertontonkan secara terbuka di media umum dengan maki-makian yang tak pantas diucapkan pejabat publik.

Selain itu, Kementerian Perdagangan tak terlalu yakin Bulog punya koneksi dengan penjual bawang putih di Cina dan negara-negara lain mengingat selama ini pengimpor bawang putih adalah para pengusaha. Indikasi ketidakpercayaan kepada Bulog di bawah Buwas adalah surat izin persetujuan impor bulan Mei diberikan kepada 11 importir untuk mendatangkan 125 ribu ton bawang putih. Pemberian izin impor ini dikeluarkan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi Kementerian Pertanian, izin impor diberikan kepada sejumlah perusahaan itu karena mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017 tentang rekomendasi impor produk hortikultura. Di sana ada kewajiban importir menanam 5 persen komoditas yang mereka datangkan.

Indonesia harus mengimpor bawang putih karena produk lokal hanya bisa memasok 5 persen dari 600 ribu ton konsumsi per tahun. Senyampang mengimpor, pemerintah punya ide “brilian” dengan memberikan kewajiban tanam bagi para importir itu agar suatu hari kelak impor bisa dikurangi bahkan tergantikan oleh produk lokal. Ide brilian yang ganjil.

Importir adalah perusahaan yang keahliannya mendatangkan barang, bukan menanam komoditas. Tahun lalu, bibit bawang putih impor malah dijual ke pasar untuk dikonsumsi. Kewajiban menanam 5 persen itu hanya pemaksaan yang salah sasaran. Lagi pula bawang putih bukan komoditas yang cocok untuk tanah tropis Indonesia. Jika kita memang perlu terus-menerus mengimpor bawang putih, serahkan saja kepada mekanisme pasar, sehingga harganya otomatis akan murah.

Mismanajemen birokrasi dan permainan tak elok yang kerap terjadi di balik impor bawang putih harus dihentikan. Presiden Joko Widodo, apa boleh buat, lagi-lagi harus menyentil para pembantunya yang tak berkoordinasi melaksanakan keputusannya. Jangan sampai birokrasimenurut Leon Trotsky seperti raksasa yang lambanmenghambat kebijakan yang berimbas pada hajat hidup orang banyak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

7 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

21 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

22 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

22 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

23 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

29 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

48 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

57 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024